Artikel

Medan (UINSU) – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), H. Jose Rizal, MBA, melakukan kunjungan resmi ke Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan pada Sabtu (10/2). Kedatangannya disambut dengan hangat oleh Rektor UIN SU Medan, Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag, beserta jajaran akademik, termasuk Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga, Prof. Dr. Muzakkir, M.Ag, serta Kepala Biro Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan (AUPK), Drs. Ibnu Sa’dan, M.Pd. Acara ini berlangsung di Kampus IV UIN SU Medan, yang terletak di Tuntungan.

Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat implementasi nota kesepahaman (MoU) antara UIN Sumatera Utara Medan dan Asprindo, yang telah disepakati sebelumnya. Fokus utama kerja sama ini adalah pembangunan dan pengembangan Ma’had al Jami’ah, sebuah pusat pendidikan berbasis Islam yang akan berdiri di lingkungan kampus.

Dalam kesempatan tersebut, H. Jose Rizal didampingi oleh beberapa pejabat universitas, termasuk Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga serta Kepala Bagian Umum UIN SU Medan, Abdul Basid Lubis, S.Pd.I., M.Pd. Mereka meninjau langsung lokasi yang telah dipersiapkan untuk pembangunan Ma’had al Jami’ah di Kampus IV UIN SU Medan.

Pembangunan Ma’had al Jami’ah ini diharapkan menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta pembentukan karakter mahasiswa. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembelajaran agama, tahfizul Qur’an, serta pengembangan keterampilan berbahasa asing. Selain itu, keberadaan Ma’had al Jami’ah juga akan memperkuat nilai-nilai keislaman di lingkungan kampus, menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga memiliki moral dan spiritual yang kuat.

Kunjungan ini menunjukkan komitmen kuat antara Asprindo dan UIN SU Medan dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Kedua pihak berharap bahwa kerja sama ini dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan serta pembangunan bangsa di masa depan.

Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) sekaligus Ketua Dewan Pakar Asprindo, Prof. Didin S. Damanhuri, mengungkapkan bahwa stagnasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang jauh lebih rendah dibandingkan Vietnam disebabkan oleh perbedaan sistem politik serta lemahnya penegakan hukum. Menurutnya, ketidakseimbangan dalam demokrasi prosedural di Indonesia menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi, sehingga negara ini tertinggal dari Vietnam.

Selama satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Vietnam rata-rata mencapai 6,05 persen. Secara rinci, Vietnam mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4 persen pada 2014, 7 persen di 2015, 6,7 persen pada 2016, 6,9 persen di 2017, 7,5 persen pada 2018, dan 7,4 persen pada 2019. Ketika pandemi Covid-19 melanda, pertumbuhan ekonomi Vietnam turun menjadi 2,9 persen pada 2020 dan 2,6 persen di 2021. Namun, pada 2022 ekonomi Vietnam melonjak hingga 8,1 persen sebelum kembali ke angka 5 persen pada 2023.

Di sisi lain, Indonesia hanya mencatatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 4,21 persen dalam satu dekade terakhir. Pada 2014, ekonomi Indonesia tumbuh 5 persen, diikuti oleh 4,9 persen pada 2015, 5 persen di 2016, 5,1 persen pada 2017, 5,2 persen pada 2018, dan kembali ke 5 persen di 2019. Saat pandemi melanda, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar -2,1 persen pada 2020, kemudian pulih ke angka 3,7 persen di 2021, naik menjadi 5,3 persen di 2022, dan kembali ke 5 persen pada 2023.

Menurut Didin, secara prinsip tidak ada perbedaan mendasar dalam cara suatu negara menumbuhkan ekonominya. Faktor-faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi meliputi pengeluaran pemerintah, perbankan, investasi, konsumsi domestik, serta perdagangan internasional. Namun, perbedaan sistem pemerintahan memiliki dampak signifikan dalam pertumbuhan ekonomi.

“Vietnam memiliki kemiripan dengan era Orde Baru di Indonesia, di mana stabilitas politik terjaga dalam jangka panjang, terdapat garis besar kebijakan nasional yang konsisten, serta minim gangguan dari kebijakan jangka pendek setiap lima tahun,” jelas Didin.

Stabilitas Politik Vietnam Sebagai negara dengan sistem politik komunis satu partai, Vietnam mampu menyusun rencana pembangunan jangka panjang yang tidak banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka pendek. Menurut Didin, kondisi politik di Vietnam relatif stabil, dan penegakan hukumnya berjalan konsisten meskipun terjadi pergantian kepemimpinan. Hal ini memberikan jaminan kepastian bagi para investor.

Sebaliknya, Indonesia menganut sistem presidensial dengan pergantian kepemimpinan setiap lima tahun melalui Pemilu. Dengan banyaknya partai politik yang terlibat, muncul berbagai kepentingan yang dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi. Akibatnya, tidak ada jaminan stabilitas dalam keberlanjutan pembangunan.

“Di Indonesia, setiap pergantian pemerintahan sering kali diikuti dengan perubahan kebijakan. Meskipun pemerintahan dua periode seperti SBY atau Jokowi berusaha menjaga kesinambungan, tetap saja terjadi perbedaan prioritas di setiap periode lima tahunan,” ujar Didin.

Ia menyoroti bahwa sejak era reformasi, tidak ada kebijakan industrialisasi yang berkesinambungan untuk memberikan kepastian bagi investor dalam mendukung sektor industri.

Dalam sepuluh tahun terakhir, Didin menilai bahwa penegakan hukum di Indonesia mengalami banyak tantangan akibat dinamika politik yang semakin dipengaruhi oleh kepentingan korporasi besar. Salah satu kebijakan kontroversial yang lahir dalam pemerintahan Jokowi adalah Undang-Undang Cipta Kerja, yang dinilai kurang berpihak kepada publik.

Dengan kepemimpinan baru di bawah Prabowo Subianto, Didin melihat adanya potensi pergeseran kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi kepada rakyat. Namun, kebijakan tersebut masih menggunakan landasan hukum yang berasal dari era pemerintahan sebelumnya, yang dinilai kurang kompatibel dengan kondisi saat ini. Akibatnya, para investor melihat ketidakpastian dalam iklim investasi.

Ia mencontohkan beberapa permasalahan yang menciptakan ketidakpastian, seperti lemahnya penegakan hukum terhadap pengemplang pajak di sektor sawit dan tambang, maraknya kasus korupsi, serta polemik proyek strategis nasional seperti PSN PIK 2 yang berkaitan dengan reklamasi laut.

“Demokrasi prosedural yang berjalan saat ini berdampak pada sulitnya mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini cenderung tidak berkualitas, karena ketimpangan justru semakin meningkat,” tambahnya.

Tantangan Ekonomi Indonesia Menurut Didin, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mencapai ambisi pertumbuhan ekonomi 8 persen yang diusung oleh Prabowo. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintahan Prabowo perlu melakukan modernisasi sistem politik guna menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih kondusif. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah industrialisasi di pedesaan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi yang semakin tajam.

“Saya melihat program Kampung Industri yang telah digagas oleh Asprindo sebagai inisiatif yang baik. Program ini perlu diperluas dan bahkan dijadikan sebagai program nasional,” tutur Didin.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa modernisasi sistem politik dapat menjadi langkah strategis untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, sekaligus tetap mempertahankan kompetisi politik yang sehat. Hal utama yang perlu diperhatikan adalah menjamin supremasi hukum sebagai fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

Program Kampung Industri yang diinisiasi oleh Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) kini mulai menunjukkan perkembangan yang positif. Sebelumnya, program ini sempat mengalami kendala akibat pandemi Covid-19 yang melanda pada periode kepengurusan sebelumnya.

Ketua Umum Asprindo, Jose Rizal, menyampaikan hal tersebut saat membuka kembali sosialisasi Kampung Industri kepada jajaran pengurus DPP, DPW, serta anggota Asprindo melalui platform Zoom Meeting pada Sabtu (25/1).

Untuk mempercepat pengembangan Kampung Industri, Jose menegaskan bahwa pihaknya telah menjalin dan terus mengupayakan kerja sama serta sinergi dengan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Di tingkat nasional, Asprindo telah melakukan audiensi dengan beberapa kementerian guna memperoleh dukungan. Beberapa di antaranya adalah Menteri PPN/Bappenas yang memberikan respons positif terhadap program ini, Menteri Kelautan dan Perikanan yang telah menginstruksikan dirjen terkait untuk meninjau rintisan Kampung Industri perikanan Asprindo, serta Menteri Desa dan PDT yang dalam waktu dekat akan melakukan penandatanganan MoU.

Selain itu, Asprindo juga akan terus berupaya mendapatkan dukungan dari kementerian teknis lainnya serta pemerintah daerah. Di luar lingkup pemerintahan, Asprindo juga akan menjalin kolaborasi dengan perguruan tinggi guna mendapatkan tenaga ahli dan pendampingan bagi pengembangan program ini. Ketua Dewan Pakar Asprindo, Prof. Didin S. Damanhuri, yang juga merupakan guru besar IPB, telah menyiapkan tim ahli dari IPB untuk turut mengawal keberlangsungan program Kampung Industri ini.

“Harapan kami ke depan adalah menjadikan Kampung Industri sebagai program nasional yang dapat membantu pemerintah dalam membangun ketahanan pangan. Dengan basis akar rumput, Kampung Industri dapat menjadi solusi alternatif bagi pemerintah dalam upaya ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan,” ungkap Jose dalam keterangannya.

Lebih lanjut, Jose menekankan bahwa di internal Asprindo, Kampung Industri merupakan sebuah keharusan. Program ini adalah perwujudan semangat gotong royong di antara para pengusaha pribumi untuk saling mengembangkan bisnis mereka.

“Jika ingin tumbuh besar dan bersaing, kita harus menjalankan program ini. Selama ini, pengusaha pribumi umumnya adalah pelaku usaha kecil dengan keterbatasan modal dan akses pasar. Mereka sulit bersaing dengan oligarki yang mendominasi perekonomian. Oleh karena itu, penting bagi pengusaha bumiputera untuk bersatu dan bersinergi dengan sesama anggota yang memiliki bidang usaha serupa, sehingga dapat membentuk kekuatan ekonomi baru. Kampung Industri adalah implementasi nyata dari ekonomi kerakyatan yang dikelola secara profesional,” tegasnya.

Sebagai pengingat, konsep Kampung Industri yang dikembangkan oleh Asprindo adalah sebuah kawasan perkampungan yang memanfaatkan bisnis rumahan dan UMKM yang dikelola oleh mayoritas masyarakat setempat untuk dibentuk menjadi ekosistem usaha yang terpadu. Program ini mengajak elemen masyarakat untuk berkolaborasi dengan pengusaha anggota Asprindo di berbagai wilayah.

“Kunci utama Kampung Industri adalah adanya produk unggulan di setiap wilayah, semangat gotong royong dalam penyediaan sumber daya, serta pengelolaan yang profesional dengan prinsip manfaat bersama bagi seluruh pihak yang terlibat,” pungkas Jose.

Jakarta, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Jose Rizal, menyambut baik pernyataan Hashim Djojohadikusumo yang berencana membuka peluang bagi pengusaha UMKM dan skala kecil untuk berpartisipasi dalam program pemerintah, termasuk di sektor perumahan.

“Jika kebijakan yang disampaikan Pak Hashim benar-benar diterapkan oleh Pak Prabowo, tentu ini merupakan langkah yang sangat positif. Kami siap mendukung serta berkolaborasi dalam program tersebut,” ujar Jose Rizal pada Minggu (13/10/2024).

Ia menegaskan bahwa Asprindo didirikan untuk memastikan pengusaha pribumi mendapatkan bagian yang lebih besar dalam perekonomian nasional.

“Kami berkumpul dan bersatu dengan tujuan memperjuangkan hak pengusaha pribumi agar diberikan peluang serta fasilitas yang setara dengan pengusaha non-pribumi. Bahkan, jika kita ingin bersikap adil, pengusaha pribumi seharusnya menjadi aktor utama dalam ekonomi nasional,” jelasnya.

Jose Rizal juga menekankan bahwa jika pemerintahan Prabowo menerapkan kebijakan Affirmative Policy, hal tersebut tidak boleh dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap pengusaha non-pribumi.

“Sebab selama ini, kita menyadari bahwa pemerintah lebih banyak memberikan kesempatan kepada pengusaha non-pribumi dibandingkan pengusaha pribumi. Akibatnya, kesenjangan antara kedua kelompok ini semakin melebar dan sulit dijembatani tanpa adanya intervensi kebijakan dari pemerintah,” tambahnya.

Sebagai Ketua Umum Asprindo, ia berharap pemerintah dapat menjalin kerja sama dengan Asprindo dalam implementasi kebijakan Affirmative Policy. Apalagi, sektor yang akan menjadi fokus kebijakan ini adalah properti, dengan program pembangunan jutaan rumah bagi masyarakat. Proyek ini bersifat padat karya, sehingga akan menyerap banyak tenaga kerja dan menggerakkan perekonomian pengusaha pribumi di berbagai daerah.

“Asprindo memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia. Saya yakin para pengusaha Asprindo, termasuk UMKM, akan mendukung kebijakan ini dengan antusias,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Satgas Perumahan yang juga merupakan adik kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan bahwa kontraktor besar tidak diperkenankan menggarap proyek pembangunan 3 juta rumah di wilayah pedesaan. Proyek ini akan dikhususkan bagi kontraktor UMKM.

Hashim menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan sila ke-5 Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ia mengungkapkan bahwa kontraktor UMKM akan diberi kesempatan membangun 2 juta rumah di daerah pedesaan, sementara kontraktor besar hanya diperbolehkan menangani pembangunan 1 juta rumah di wilayah perkotaan.

“Pemerintahan Prabowo-Gibran ingin menciptakan serta memperluas kelas menengah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah affirmative action. Jadi, jika ada perusahaan besar seperti milik keluarga Ciputra yang memiliki kontraktor, mohon maaf, mereka tidak diperbolehkan masuk ke proyek di pedesaan. Ini harus jelas dan terbuka,” ungkap Hashim dalam acara Executive Dialogue Propertinomic Real Estate Indonesia (REI) yang digelar di Jakarta, Kamis.

Ketua Umum ASPRINDO, Jose Rizal, menegaskan bahwa Asprindo siap untuk berkolaborasi dengan program pemerintah terpilih 2024. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

“Salah satu inisiatif yang dapat kita sinergikan adalah program makan bergizi nasional melalui Kampung Industri yang dimiliki Asprindo. Pemerintah dapat berkolaborasi dengan semua Dewan Pimpinan Wilayah Asprindo. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu melakukan impor, karena kita dapat memenuhi semua kebutuhan itu,” ujar Jose dalam Seminar Nasional Evaluasi Satu Dekade Pemerintahan Jokowi di Millenium Sirih Jakarta pada Kamis (3/10/2024).

Ia menambahkan bahwa semua komoditas pangan yang diperlukan untuk mendukung penyediaan pangan bergizi nasional dapat disiapkan dalam waktu yang ditentukan.

“Untuk itu, kami menekankan bahwa program makan bergizi akan dilaksanakan secara bertahap. Apa yang dapat diproduksi di dalam negeri, akan kami siapkan. Sedangkan untuk yang belum tersedia, kami akan merencanakan program jangka panjang secara bertahap. Baik itu susu maupun daging, semua dapat kami sediakan dengan sumber daya dari anak bangsa,” paparnya.

Jose juga menekankan bahwa Indonesia memiliki sumber daya yang sangat beragam. Jika dikelola dengan baik, ini akan menciptakan ekosistem pangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

“Memang, semua ini memerlukan perhatian dari pemerintah, termasuk pemerintah yang baru nanti. Saatnya bagi pemerintah untuk memberikan perhatian dan dukungan kepada pelaku usaha lokal, seperti UMKM. Dengan cara ini, kita bisa membangun sistem yang saling mendukung antara pelaku usaha dan pemerintah. Ini harus segera dimulai; jika tidak, kapan pelaku usaha dalam negeri bisa menjadi kuat?” tambahnya.

Ia mengharapkan pemerintah baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto untuk mulai membuka peluang bagi pelaku usaha lokal dan usaha kecil, setara dengan pelaku usaha besar yang telah memiliki jaringan luas.

“Kami meminta pemerintah untuk mulai memberikan perhatian dan peluang kepada pengusaha pribumi. Dengan adanya ekosistem ekonomi yang kuat di dalam negeri, Indonesia akan mampu bersaing di perdagangan global. Dengan perekonomian yang solid dan perdagangan yang kuat, peluang Indonesia untuk menjadi negara maju akan semakin terbuka lebar, terlepas dari jebakan pendapatan menengah,” tutupnya.

Jakarta (3/10) – Dalam sebuah diskusi publik yang berbentuk seminar nasional yang diadakan oleh Indef dan Asprindo, tema “Evaluasi Satu Dekade Pemerintahan Jokowi” menjadi fokus pembahasan.

Menjelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) bersama dengan Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) memberikan pandangan terkait kebijakan-kebijakan serta perkembangan ekonomi yang terjadi selama 10 tahun terakhir.

Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, menjelaskan bahwa meskipun banyak pencapaian yang telah diraih, sejumlah tantangan besar masih harus dihadapi pada penghujung masa pemerintahan Jokowi. Meskipun perekonomian tumbuh sebesar 5 persen, kenyataannya belum cukup kuat untuk mengangkat Indonesia dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).

“Pertumbuhan ekonomi 5 persen ini belum mampu membuat Indonesia keluar dari middle income trap,” ungkap Esther dalam seminar yang diadakan di Millenium Sirih Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Selain itu, Esther juga menyoroti masalah ketimpangan yang semakin mencolok. Kekayaan dan modal masih terkonsentrasi pada segelintir kelompok, sementara investasi yang ada belum mampu menciptakan lapangan kerja yang signifikan.

“Kondisi ini memicu kekhawatiran, dan tidak bisa dibiarkan terus menerus. Indonesia harus segera keluar dari jebakan pendapatan menengah,” lanjutnya.

Esther juga menekankan mengenai iklim demokrasi yang semakin merosot dan praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) yang semakin marak terjadi.

“Indonesia saat ini berada pada status demokrasi yang melambat. Harapannya, diskusi ini bukan hanya menjadi evaluasi, tetapi juga bisa menjadi rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan yang akan datang,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asprindo, Jose Rizal, menyatakan bahwa seminar nasional ini merupakan bentuk evaluasi terhadap kebijakan ekonomi dan pertumbuhan Indonesia selama ini.

“Evaluasi tidak selalu negatif. Tujuan evaluasi adalah untuk mengukur kinerja, baik positif maupun negatif. Kita harus memahami sejauh mana kita telah berjalan, mengapa kita sukses atau gagal, dan apa yang perlu diperbaiki ke depan,” jelas Jose Rizal.

Ia juga dengan tegas menyampaikan bahwa selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, pengusaha pribumi belum merasakan dukungan yang memadai.

“Kami di Asprindo merasa bahwa pemerintahan Jokowi belum memberikan perhatian kepada pengusaha pribumi. Fokusnya lebih pada pengusaha besar. Oleh karena itu, kami ingin memberikan masukan kepada pemerintahan Prabowo kelak agar pengusaha pribumi dapat menjadi bagian yang diperhatikan dalam kebijakan ekonomi,” tegasnya.

Jose juga menyatakan bahwa Asprindo siap mendukung program-program yang akan dijalankan oleh Prabowo Subianto, termasuk program makan siang gratis yang bisa disinergikan dengan program Kampung Industri Asprindo.

“Jika diberi kesempatan, kami siap mendukung program makan siang gratis. Hal yang penting adalah memberikan peluang kepada UMKM dan pengusaha kecil, bukan hanya kepada perusahaan besar,” tuturnya.

Dia berharap agar pemerintah yang akan datang dapat memberikan ruang lebih bagi pengusaha pribumi, yang selama ini telah bertahan dengan kearifan lokal dan menunjukkan ketangguhan dalam menghadapi berbagai krisis meskipun minim dukungan.

“Sudah saatnya kita mengubah paradigma dengan menjadikan pengusaha bumiputera sebagai pemain utama dalam perekonomian, bukan hanya penonton. Semoga hasil dari diskusi ini bisa sampai ke tangan Pak Prabowo-Gibran,” tutupnya. (Red).

Jakarta (UINSU)

Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO) kembali memperkuat kolaborasi dengan dunia akademik melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan. Kesepakatan ini mencerminkan komitmen kedua belah pihak dalam mengembangkan potensi ekonomi dan pendidikan di wilayah Sumatera Utara.

Penandatanganan MoU tersebut berlangsung pada Rabu, 21 Agustus 2024, di Kantor Pusat ASPRINDO di Graha Jorindo, Jakarta Selatan. Ketua Umum ASPRINDO, Jose Rizal, menyatakan bahwa kerjasama ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tri dharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

“Kolaborasi ini sangat penting, karena merupakan bagian dari tanggung jawab kami untuk mendukung institusi pendidikan dan memaksimalkan sumber daya yang ada,” ujar Jose Rizal. Dia juga menyebutkan bahwa kerjasama ini merupakan hasil dari pertemuan informal sebelumnya yang kemudian berlanjut menjadi sebuah perjanjian resmi.

Salah satu tujuan utama dari kerjasama ini adalah pemanfaatan potensi ekonomi UIN Sumatera Utara Medan. Jose Rizal menjelaskan bahwa langkah konkret pertama yang akan dilakukan adalah pemanfaatan lahan kosong milik UINSU untuk proyek pembangunan asrama mahasiswa. “Membangun asrama mahasiswa adalah proyek yang sangat prospektif. Kami akan mengirim tim untuk meninjau dan mengevaluasi potensinya,” ujarnya. Dia menambahkan, pembangunan ini tidak hanya menyediakan fasilitas bagi mahasiswa, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.

Jose Rizal juga berharap agar kerjasama ini dapat terus berkembang dan membawa manfaat bagi kedua belah pihak. “Pertemuan ini sangat berarti, dan akan kami informasikan kepada seluruh anggota ASPRINDO untuk memperkuat kolaborasi lebih lanjut,” katanya.

Selain itu, Jose Rizal juga membahas program Kampung Industri yang telah lama dikembangkan oleh ASPRINDO, meliputi sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan pariwisata pedesaan. “Kami memiliki banyak tenaga ahli yang siap berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam program ini,” jelasnya.

Sekretaris Jenderal ASPRINDO, Ana Mustamin, juga memberikan pandangannya mengenai kerjasama ini. Menurutnya, kerjasama ini sangat strategis dan membawa keuntungan bagi kedua pihak. “Dalam dunia usaha, kami membutuhkan tenaga ahli, sedangkan pihak kampus memerlukan praktisi untuk memanfaatkan hasil riset dan mendistribusikan sumber daya manusia lulusan mereka. Ini adalah bentuk sinergi yang saling menguntungkan,” ujarnya.

Rektor UIN Sumatera Utara Medan, Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag., yang turut hadir dalam acara tersebut, mengapresiasi ASPRINDO atas kerjasama ini. Ia menyampaikan bahwa UINSU Medan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) membuka banyak kesempatan untuk pengembangan usaha ekonomi. “Kami sangat berterima kasih kepada ASPRINDO atas peluang kerjasama ini, yang sangat sesuai dengan tri dharma perguruan tinggi,” ungkap Prof. Nurhayati.

Lebih lanjut, Prof. Nurhayati berharap kerjasama ini tidak hanya berhenti pada tahap penandatanganan, tetapi juga diwujudkan dalam berbagai aksi nyata. Salah satu bentuk kerjasama yang diharapkan adalah program magang bagi mahasiswa UIN SU Medan di perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam ASPRINDO. “Semoga kerjasama ini tidak hanya menjadi formalitas di atas kertas, tetapi benar-benar saling memberikan manfaat,” tegasnya.

Sebagai penutup, Prof. Nurhayati juga mengungkapkan harapannya agar ASPRINDO dapat lebih banyak berperan dalam pengembangan fakultas-fakultas di UINSU Medan, termasuk melalui pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang membutuhkan. “Kami berharap ASPRINDO juga dapat berkontribusi melalui pemberian beasiswa, karena tidak semua mahasiswa kami berasal dari keluarga yang mampu,” pungkasnya.

Kerjasama antara UIN Sumatera Utara Medan dan ASPRINDO ini diharapkan menjadi contoh kolaborasi yang produktif antara sektor usaha dan dunia akademik, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Turut mendampingi Rektor, Wakil Rektor bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga, Prof Dr. Muzakkir, M.Ag., dan Kepala Biro AAKK Drs. Ibnu Sa’dan M.Pd. (Humas)

TANJUNG SELOR – Gubernur Dr. (HC). H. Zainal Arifin Paliwang, M.Hum menerima kunjungan dari Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO) dalam pertemuan di ruang rapat Kantor Gubernur lantai 4, pada Sabtu (13/7) lalu.

Pertemuan yang dimulai pukul 07.30 WITA ini disambut dengan baik oleh Gubernur. Dalam audiensi tersebut, Gubernur didampingi oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Dr. H. Suriansyah, M.AP, Kepala Biro Ekonomi Rohadi, serta perwakilan dari Dinas ESDM Kaltara dan Dinas PMTSP Kaltara.

Tujuan utama pertemuan ini adalah melaporkan perkembangan kerjasama antara Asprindo dengan PT Migas Kaltara Jaya mengenai pengelolaan wilayah kerja (WK) serta pengelolaan sumber daya minyak dan gas (migas) di Kaltara.

Dalam sambutannya, Gubernur menekankan pentingnya agar pengelolaan wilayah kerja migas ini membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

“Kita bersyukur bisa bertemu hari ini untuk membahas pengelolaan wilayah kerja migas yang akan didukung oleh Asprindo, serta berbagai aspek lain terkait migas di Kaltara. Harapan kita, pengelolaan ini berjalan baik dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kaltara,” ujarnya.

Sebagai informasi, saat ini terdapat 10 wilayah kerja migas di Kaltara. Wilayah yang berstatus produksi berada di Tarakan, Tarakan Offshore, Tarakan 1-4, Bunyu, Sei. Menggaris, Sembakung, dan Mangkudulis.

Sementara itu, wilayah berstatus pengembangan berada di Nunukan dan South Bengara II, dan wilayah eksplorasi meliputi Bengara I, Akia, Offshore Mangkalihat, Maratua, Ambala, dan East Ambalat.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Direktur PT Migas Kaltara Jaya beserta jajarannya, Ketua Umum Asprindo, serta Ketua Asprindo Kaltara dan jajarannya. (dkisp)

Jakarta, Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) telah sepakat bekerja sama dengan PT Migas Kaltara Jaya, perusahaan daerah, untuk mengelola potensi minyak dan gas bumi (migas) di wilayah Kalimantan Utara (Kaltara).

Sebagaimana diketahui, Kalimantan Utara memiliki potensi migas yang cukup besar, namun hingga kini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal.

“Asprindo siap mendampingi pemerintah daerah dalam eksplorasi migas di Kaltara. Ini adalah proyek besar jangka panjang yang harus difokuskan untuk kepentingan masyarakat setempat melalui peningkatan pendapatan daerah,” kata Jose Rizal, Ketua Umum Asprindo, setelah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Direktur Utama PT Migas Kaltara Jaya, Poniti SH, di Graha Jorindo, Jakarta Selatan, akhir pekan lalu. Perjanjian ini juga disaksikan oleh Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zaenal A. Paliwang, M.Hum, dan Ketua Dewan Pembina Asprindo, Jend. TNI (Purn) Fachrul Razi.

Menurut Jose Rizal, Asprindo memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang migas, baik tenaga ahli maupun operator lapangan.

Tim migas Asprindo terdiri dari individu-individu yang telah berkarir selama puluhan tahun di berbagai perusahaan internasional (MNC) di sektor migas, dengan visi bahwa sumber daya alam Indonesia bisa dikelola oleh bangsa sendiri. “Mereka memiliki pengalaman panjang di industri migas, telah mempelajari banyak hal dari perusahaan global, dan kini dengan idealisme untuk memajukan pengusaha pribumi, mereka siap berkarya serta berbagi pengalaman demi kemajuan Kaltara,” lanjut Jose.

Kerja sama ini tidak hanya mencakup pengembangan wilayah kerja migas yang baru, tetapi juga mencakup sumur-sumur tua. Ini melibatkan industri migas baik di sektor hulu (upstream) maupun hilir (downstream), di darat (onshore) maupun di laut (offshore).

Di sektor migas, banyak peluang bagi pengusaha daerah untuk berpartisipasi, baik dalam usaha inti maupun penunjang, seperti pengadaan barang dan jasa. Pengolahan migas meliputi semua produk bernilai ekonomis yang dapat dihasilkan, seperti BBM, BBG, LPG, dan LNG. Proses ini juga membutuhkan dukungan industri terkait. “Kami berharap dengan bimbingan tenaga ahli dari Asprindo, pengusaha pribumi, khususnya di Kaltara, dapat diberdayakan,” tambah Jose.

Jose juga menekankan bahwa dengan pengalaman dan jaringan yang luas, Asprindo siap menarik investor di sektor migas, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. “Kami optimis dapat mewujudkannya, selama pemerintah daerah dan pusat memberikan kepercayaan kepada Asprindo dan pengusaha pribumi untuk menjadi bagian dari industri migas. Doakan saja,” tutup Jose. (vid)

Saat pelantikan beberapa pengurus inti Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Ketua Umum Asprindo, H. Jose Rizal, menegaskan bahwa setiap anggota harus menjaga reputasi baik organisasi.

“Kita ingin berjuang demi kemajuan pribumi, kita tidak ingin Ibu Pertiwi bersedih, kita ingin memastikan bahwa masyarakat pribumi terus eksis dalam perkembangan sejarah bangsa Indonesia,” ujar Jose dalam acara “Pelantikan dan Konsolidasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asprindo Periode 2023-2028” yang digelar di Balairung Kirana, Hotel Kartika Chandra Jakarta, sebagaimana ditulis pada Minggu (26/11/2023).

Jose menambahkan bahwa Asprindo kini telah memiliki 36 DPD di seluruh Indonesia, 276 DPC, serta perwakilan di 34 kota besar dunia.

“Asprindo harus terus melakukan konsolidasi dan tetap produktif. Organisasi ini akan semakin besar karena diisi oleh para profesional yang ahli di bidangnya masing-masing,” lanjutnya.

Jose juga menekankan bahwa kehadiran Asprindo bukan hanya memberikan manfaat tambahan bagi anggotanya, melainkan lebih dari itu, yaitu bagaimana bersama-sama mengangkat martabat generasi muda.

“Ini bukan tugas yang mudah. Ini pekerjaan yang sulit, terutama dengan biaya hidup yang semakin tinggi dan gaya hidup yang hedonis. Namun, seberat apa pun tantangannya, jika kita bersatu, kita bisa mengatasinya. Pengusaha Asprindo harus berpikir dan bertindak, karena jika kita tidak melakukannya, kita akan terjebak di tempat,” katanya lagi.

Ia juga menyebut bahwa hanya sekitar satu persen pengusaha besar di Indonesia yang ada, dan mayoritas dari mereka adalah warga keturunan.

“Sedangkan kita adalah 99 persen dari pengusaha yang memiliki idealisme nasionalisme, pengusaha yang benar-benar tumbuh dan berkembang di Indonesia. Kita memiliki potensi yang sangat besar,” pungkasnya.

Perlu diketahui bahwa pelantikan kali ini dilakukan oleh Fachrul Razi, yang juga menjabat sebagai Dewan Pengawas Asprindo. Beberapa tokoh nasional yang tergabung dalam organisasi ini termasuk Dewan Pembina Dr. Rizal Ramli, Dewan Penasehat yang juga Menteri Parekraf Sandiaga Salahuddin Uno, serta Dewan Pakar Profesor Didin S Damanhuri.