Jakarta, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Jose Rizal, menyambut baik pernyataan Hashim Djojohadikusumo yang berencana membuka peluang bagi pengusaha UMKM dan skala kecil untuk berpartisipasi dalam program pemerintah, termasuk di sektor perumahan.
“Jika kebijakan yang disampaikan Pak Hashim benar-benar diterapkan oleh Pak Prabowo, tentu ini merupakan langkah yang sangat positif. Kami siap mendukung serta berkolaborasi dalam program tersebut,” ujar Jose Rizal pada Minggu (13/10/2024).
Ia menegaskan bahwa Asprindo didirikan untuk memastikan pengusaha pribumi mendapatkan bagian yang lebih besar dalam perekonomian nasional.
“Kami berkumpul dan bersatu dengan tujuan memperjuangkan hak pengusaha pribumi agar diberikan peluang serta fasilitas yang setara dengan pengusaha non-pribumi. Bahkan, jika kita ingin bersikap adil, pengusaha pribumi seharusnya menjadi aktor utama dalam ekonomi nasional,” jelasnya.
Jose Rizal juga menekankan bahwa jika pemerintahan Prabowo menerapkan kebijakan Affirmative Policy, hal tersebut tidak boleh dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap pengusaha non-pribumi.
“Sebab selama ini, kita menyadari bahwa pemerintah lebih banyak memberikan kesempatan kepada pengusaha non-pribumi dibandingkan pengusaha pribumi. Akibatnya, kesenjangan antara kedua kelompok ini semakin melebar dan sulit dijembatani tanpa adanya intervensi kebijakan dari pemerintah,” tambahnya.
Sebagai Ketua Umum Asprindo, ia berharap pemerintah dapat menjalin kerja sama dengan Asprindo dalam implementasi kebijakan Affirmative Policy. Apalagi, sektor yang akan menjadi fokus kebijakan ini adalah properti, dengan program pembangunan jutaan rumah bagi masyarakat. Proyek ini bersifat padat karya, sehingga akan menyerap banyak tenaga kerja dan menggerakkan perekonomian pengusaha pribumi di berbagai daerah.
“Asprindo memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia. Saya yakin para pengusaha Asprindo, termasuk UMKM, akan mendukung kebijakan ini dengan antusias,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Satgas Perumahan yang juga merupakan adik kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan bahwa kontraktor besar tidak diperkenankan menggarap proyek pembangunan 3 juta rumah di wilayah pedesaan. Proyek ini akan dikhususkan bagi kontraktor UMKM.
Hashim menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan sila ke-5 Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ia mengungkapkan bahwa kontraktor UMKM akan diberi kesempatan membangun 2 juta rumah di daerah pedesaan, sementara kontraktor besar hanya diperbolehkan menangani pembangunan 1 juta rumah di wilayah perkotaan.
“Pemerintahan Prabowo-Gibran ingin menciptakan serta memperluas kelas menengah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah affirmative action. Jadi, jika ada perusahaan besar seperti milik keluarga Ciputra yang memiliki kontraktor, mohon maaf, mereka tidak diperbolehkan masuk ke proyek di pedesaan. Ini harus jelas dan terbuka,” ungkap Hashim dalam acara Executive Dialogue Propertinomic Real Estate Indonesia (REI) yang digelar di Jakarta, Kamis.
