Evaluasi Dekade Jokowi Banyak yang Masih Perlu Dibenahi

Evaluasi Dekade Jokowi Banyak yang Masih Perlu Dibenahi

Jakarta (3/10) – Dalam sebuah diskusi publik yang berbentuk seminar nasional yang diadakan oleh Indef dan Asprindo, tema “Evaluasi Satu Dekade Pemerintahan Jokowi” menjadi fokus pembahasan.

Menjelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) bersama dengan Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) memberikan pandangan terkait kebijakan-kebijakan serta perkembangan ekonomi yang terjadi selama 10 tahun terakhir.

Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, menjelaskan bahwa meskipun banyak pencapaian yang telah diraih, sejumlah tantangan besar masih harus dihadapi pada penghujung masa pemerintahan Jokowi. Meskipun perekonomian tumbuh sebesar 5 persen, kenyataannya belum cukup kuat untuk mengangkat Indonesia dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).

“Pertumbuhan ekonomi 5 persen ini belum mampu membuat Indonesia keluar dari middle income trap,” ungkap Esther dalam seminar yang diadakan di Millenium Sirih Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Selain itu, Esther juga menyoroti masalah ketimpangan yang semakin mencolok. Kekayaan dan modal masih terkonsentrasi pada segelintir kelompok, sementara investasi yang ada belum mampu menciptakan lapangan kerja yang signifikan.

“Kondisi ini memicu kekhawatiran, dan tidak bisa dibiarkan terus menerus. Indonesia harus segera keluar dari jebakan pendapatan menengah,” lanjutnya.

Esther juga menekankan mengenai iklim demokrasi yang semakin merosot dan praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) yang semakin marak terjadi.

“Indonesia saat ini berada pada status demokrasi yang melambat. Harapannya, diskusi ini bukan hanya menjadi evaluasi, tetapi juga bisa menjadi rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan yang akan datang,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asprindo, Jose Rizal, menyatakan bahwa seminar nasional ini merupakan bentuk evaluasi terhadap kebijakan ekonomi dan pertumbuhan Indonesia selama ini.

“Evaluasi tidak selalu negatif. Tujuan evaluasi adalah untuk mengukur kinerja, baik positif maupun negatif. Kita harus memahami sejauh mana kita telah berjalan, mengapa kita sukses atau gagal, dan apa yang perlu diperbaiki ke depan,” jelas Jose Rizal.

Ia juga dengan tegas menyampaikan bahwa selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, pengusaha pribumi belum merasakan dukungan yang memadai.

“Kami di Asprindo merasa bahwa pemerintahan Jokowi belum memberikan perhatian kepada pengusaha pribumi. Fokusnya lebih pada pengusaha besar. Oleh karena itu, kami ingin memberikan masukan kepada pemerintahan Prabowo kelak agar pengusaha pribumi dapat menjadi bagian yang diperhatikan dalam kebijakan ekonomi,” tegasnya.

Jose juga menyatakan bahwa Asprindo siap mendukung program-program yang akan dijalankan oleh Prabowo Subianto, termasuk program makan siang gratis yang bisa disinergikan dengan program Kampung Industri Asprindo.

“Jika diberi kesempatan, kami siap mendukung program makan siang gratis. Hal yang penting adalah memberikan peluang kepada UMKM dan pengusaha kecil, bukan hanya kepada perusahaan besar,” tuturnya.

Dia berharap agar pemerintah yang akan datang dapat memberikan ruang lebih bagi pengusaha pribumi, yang selama ini telah bertahan dengan kearifan lokal dan menunjukkan ketangguhan dalam menghadapi berbagai krisis meskipun minim dukungan.

“Sudah saatnya kita mengubah paradigma dengan menjadikan pengusaha bumiputera sebagai pemain utama dalam perekonomian, bukan hanya penonton. Semoga hasil dari diskusi ini bisa sampai ke tangan Pak Prabowo-Gibran,” tutupnya. (Red).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ASPRINDO

Follow Sosial Media ASPRINDO

Design Website by Lafasy Digital