Author: indoaspri

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) Sulawesi Selatan terus memperkuat perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembangunan kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menjalin komunikasi dan sinergi dengan PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki peran penting dalam pengembangan investasi dan usaha di Sulawesi Selatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan audiensi yang dilaksanakan pada 24 Juni 2026. Pertemuan ini menjadi momentum awal bagi kedua belah pihak untuk menjajaki peluang kerja sama yang dapat memberikan manfaat bagi pengusaha lokal sekaligus mendukung pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Membangun Sinergi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Audiensi yang digelar antara DPW Asprindo Sulawesi Selatan dengan manajemen PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) bertujuan membangun sinergi dalam berbagai bidang usaha yang memiliki potensi untuk dikembangkan bersama.

Rombongan Asprindo Sulsel diterima langsung oleh Andi Sahrul, Bagian Operasional dan Pengembangan Usaha PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda). Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai peluang kolaborasi yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal serta memperkuat iklim investasi di Sulawesi Selatan.

PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) menyambut baik kehadiran Asprindo dan menyatakan kesiapan untuk menjalin kerja sama dalam berbagai sektor yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat maupun dunia usaha.

“Perseroda siap berkolaborasi dengan Asprindo dalam berbagai sektor usaha yang berpotensi memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha di Sulawesi Selatan,” ujar Andi Sahrul.

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya komitmen bersama untuk membangun ekosistem bisnis yang lebih inklusif melalui kolaborasi antara organisasi pengusaha dan perusahaan daerah.

Asprindo Hadir Sebagai Wadah Kolaborasi Pelaku Usaha

Dalam kesempatan tersebut, Penasehat Asprindo Sulsel, Ir. Jamaluddin Nawir, menjelaskan bahwa Asprindo memiliki peran sebagai wadah yang mempertemukan para pelaku usaha dari berbagai sektor agar dapat saling berkolaborasi dan memanfaatkan peluang bisnis yang tersedia.

Menurutnya, pengembangan ekonomi daerah tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, BUMD, organisasi pengusaha, serta sektor swasta agar potensi daerah dapat berkembang secara optimal.

“Kami berharap Asprindo dapat menjadi pintu masuk bagi para pelaku usaha untuk berkolaborasi dan berkembang bersama. Potensi daerah seperti Makassar, Bira, hingga Palopo harus dimaksimalkan melalui sinergi yang kuat,” ujar Jamaluddin Nawir.

Ia menambahkan bahwa Sulawesi Selatan memiliki banyak potensi ekonomi yang dapat dikembangkan, mulai dari sektor perdagangan, jasa, industri, hingga pariwisata. Dengan kolaborasi yang baik, peluang tersebut diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha lokal sekaligus membuka kesempatan investasi baru.

Komitmen Memperkuat Pengusaha Lokal

Audiensi ini juga menjadi bagian dari upaya Asprindo Sulawesi Selatan dalam memperluas jaringan kemitraan bagi anggotanya. Melalui kerja sama dengan PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda), Asprindo berharap para pelaku usaha lokal dapat memperoleh akses yang lebih luas terhadap berbagai peluang bisnis, pendampingan, maupun program pengembangan usaha.

Kolaborasi semacam ini dinilai penting untuk meningkatkan daya saing pengusaha daerah di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang. Selain membuka peluang investasi, kerja sama juga diharapkan mampu memperkuat pemberdayaan pelaku usaha sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan.

Dengan adanya sinergi antara organisasi pengusaha dan BUMD, pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada investasi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal sebagai penggerak utama ekonomi daerah.

Persiapan Pelantikan Pengurus DPW Asprindo Sulsel

Dalam audiensi tersebut, Ketua DPW Asprindo Sulawesi Selatan, Abu Hasan, turut menyampaikan perkembangan organisasi, termasuk persiapan pelantikan pengurus DPW Asprindo Sulsel yang akan segera dilaksanakan.

Pelantikan dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 18 Juli 2026 pukul 13.00 WITA di Hotel The Rinra Makassar.

Agenda tersebut direncanakan akan dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, di antaranya Andi Amran Sulaiman, Zulkifli Hasan, serta Ketua Umum Asprindo Pusat, Jose Rizal.

Kehadiran para tokoh nasional tersebut diharapkan menjadi momentum penting bagi penguatan organisasi sekaligus memperluas jejaring kolaborasi antara Asprindo dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun daerah.

Panitia Pelantikan Telah Dibentuk

Sebagai bagian dari persiapan kegiatan, Asprindo Sulawesi Selatan telah membentuk susunan panitia pelantikan.

Ketua Pelaksana dipercayakan kepada Uya Mustamin, didampingi Rasmi Ridjang Sikati sebagai sekretaris dan Vilda Yanti Lalawi sebagai bendahara.

Sementara itu, jajaran Steering Committee diisi oleh sejumlah tokoh Asprindo, termasuk Ir. Jamaluddin Nawir, yang akan memberikan arahan strategis dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pembentukan panitia ini menunjukkan keseriusan Asprindo Sulsel dalam mempersiapkan pelantikan sebagai langkah penting untuk memperkuat organisasi dan memperluas kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi daerah.

Kolaborasi Menjadi Kunci Kemajuan Ekonomi Sulawesi Selatan

Audiensi antara DPW Asprindo Sulawesi Selatan dan PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) diharapkan menjadi awal dari terbangunnya kerja sama yang produktif dan berkelanjutan.

Melalui sinergi yang kuat, kedua pihak optimistis dapat menciptakan berbagai program yang mendukung peningkatan investasi, pengembangan dunia usaha, serta pemberdayaan pengusaha lokal di Sulawesi Selatan.

Asprindo meyakini bahwa kolaborasi merupakan salah satu kunci dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, potensi yang dimiliki Sulawesi Selatan dapat dikembangkan secara lebih optimal sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, dunia usaha, dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) Sulawesi Selatan memasuki babak baru setelah Abu Hasan resmi terpilih sebagai Ketua DPW Asprindo Sulawesi Selatan. Kepemimpinan baru ini diharapkan mampu memperkuat peran organisasi sebagai wadah kolaborasi para pengusaha bumiputera sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.

Sebagai langkah awal kepengurusan, DPW Asprindo Sulawesi Selatan akan menggelar pelantikan pengurus pada Sabtu, 18 Juli 2026 pukul 13.00 WITA di Hotel The Rinra Makassar. Kegiatan tersebut diproyeksikan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi momentum konsolidasi organisasi dan lahirnya berbagai gagasan strategis untuk memperkuat dunia usaha di Sulawesi Selatan.

Kepemimpinan Baru untuk Memperkuat Organisasi

Terpilihnya Abu Hasan sebagai Ketua DPW Asprindo Sulawesi Selatan menjadi awal dari upaya memperkuat peran organisasi dalam membangun ekosistem usaha yang lebih kolaboratif dan berdaya saing.

Di bawah kepemimpinannya, Asprindo Sulsel menargetkan peningkatan sinergi antaranggota, perluasan jaringan bisnis, serta penguatan hubungan dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Abu Hasan menegaskan bahwa Asprindo memiliki komitmen untuk menjadi organisasi yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan pengusaha bumiputera di Sulawesi Selatan.

Menurutnya, pelantikan pengurus nantinya diharapkan menjadi awal dari lahirnya berbagai program kerja yang memberikan manfaat langsung bagi dunia usaha maupun masyarakat.

Pelantikan Digelar 18 Juli 2026 di Hotel The Rinra Makassar

Pelantikan pengurus DPW Asprindo Sulawesi Selatan dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 18 Juli 2026 pukul 13.00 WITA di Hotel The Rinra Makassar.

Kegiatan tersebut dirancang sebagai forum penting untuk memperkenalkan kepengurusan baru sekaligus memperkuat koordinasi organisasi dalam menjalankan berbagai program ke depan.

Selain prosesi pelantikan, kegiatan ini juga diharapkan menjadi ruang komunikasi antara pengusaha, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan guna membahas peluang kerja sama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui forum tersebut, Asprindo Sulsel ingin mempertegas komitmennya sebagai organisasi yang aktif membangun kolaborasi serta mendorong terciptanya iklim usaha yang semakin kondusif.

Sejumlah Tokoh Nasional Direncanakan Hadir

Pelantikan DPW Asprindo Sulawesi Selatan direncanakan akan dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional.

Beberapa nama yang telah diundang antara lain Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Ketua Umum Asprindo Pusat, Jose Rizal. Hingga saat ini, kehadiran para tokoh tersebut masih dalam tahap konfirmasi dari panitia.

Apabila seluruh undangan dapat hadir, kegiatan ini diharapkan semakin memperkuat hubungan antara Asprindo dengan pemerintah pusat dalam mendukung berbagai program pembangunan, khususnya pada sektor ekonomi, investasi, pangan, dan pemberdayaan pelaku usaha.

Kehadiran para tokoh nasional juga diharapkan memberikan motivasi bagi para pengusaha daerah untuk terus meningkatkan daya saing dan memperluas kolaborasi lintas sektor.

Persiapan Pelantikan Terus Dimatangkan

Menjelang pelaksanaan acara, panitia dan steering committee terus melakukan berbagai persiapan teknis agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan tertib dan lancar.

Rapat koordinasi telah dilaksanakan di Cafe Hotel Myco Makassar untuk membahas berbagai kebutuhan pelaksanaan acara, mulai dari susunan kegiatan, teknis penyelenggaraan, hingga koordinasi antarbidang kepanitiaan.

Dalam struktur kepanitiaan, Steering Committee dipimpin oleh Ir. A. Tobo Hairuddin, MBA sebagai ketua dan Ir. Jamaluddin Nawir sebagai sekretaris.

Sementara itu, panitia pelaksana diketuai oleh Uya Mustamin, didampingi Rasmi Ridjang Sikati, SE sebagai sekretaris dan Vilda Yanti Lalawi sebagai bendahara bersama sejumlah pengurus lainnya.

Persiapan yang matang diharapkan mampu mendukung terselenggaranya pelantikan yang profesional sekaligus mencerminkan semangat kebersamaan seluruh keluarga besar Asprindo Sulawesi Selatan.

Momentum Melahirkan Rekomendasi Strategis

Menurut Abu Hasan, pelantikan pengurus tidak hanya bertujuan mengukuhkan kepengurusan baru, tetapi juga menjadi momentum untuk menghasilkan berbagai rekomendasi strategis yang dapat mendukung pembangunan.

“Melalui pelantikan ini, kami berharap dapat menghasilkan berbagai rekomendasi strategis yang menjadi dasar kerja sama dan sinergi antara Asprindo dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota dalam mendukung program-program pembangunan demi kemajuan bangsa,” ujar Abu Hasan.

Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen Asprindo Sulsel untuk tidak hanya berfokus pada pengembangan organisasi, tetapi juga berkontribusi dalam penyusunan gagasan yang dapat memperkuat pembangunan ekonomi secara berkelanjutan.

Ajang Konsolidasi Pengusaha Bumiputera

Selain menjadi agenda organisasi, pelantikan ini juga diharapkan menjadi ajang konsolidasi para pengusaha bumiputera di Sulawesi Selatan.

Melalui konsolidasi tersebut, Asprindo ingin memperkuat jaringan usaha, meningkatkan kolaborasi antaranggota, serta membuka peluang kerja sama dengan berbagai sektor, baik pemerintah maupun swasta.

Sinergi yang kuat antarpelaku usaha diyakini akan memperbesar peluang investasi, memperluas akses pasar, dan meningkatkan daya saing dunia usaha di Sulawesi Selatan.

Dengan jaringan yang semakin solid, para pengusaha diharapkan mampu berkontribusi lebih besar terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Komitmen Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Di bawah kepemimpinan Abu Hasan, DPW Asprindo Sulawesi Selatan menargetkan peningkatan kontribusi organisasi dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif.

Asprindo ingin menjadi jembatan yang menghubungkan dunia usaha dengan pemerintah melalui berbagai bentuk kerja sama, dialog, dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang mendukung kemajuan daerah.

Pelantikan pengurus pada 18 Juli 2026 menjadi langkah awal untuk memperkuat peran tersebut sekaligus mempertegas komitmen Asprindo Sulsel dalam membangun organisasi yang profesional, kolaboratif, dan berorientasi pada kemajuan ekonomi masyarakat.

Melalui kepengurusan baru, Asprindo Sulawesi Selatan optimistis dapat menghadirkan program-program yang mampu memperkuat pengusaha bumiputera, meningkatkan investasi, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi di Sulawesi Selatan maupun Indonesia.

Pengembangan Blok South Andaman menjadi salah satu proyek strategis sektor energi yang saat ini mendapat perhatian besar dari berbagai pihak. Selain memiliki potensi cadangan gas yang sangat besar, proyek ini juga diperkirakan mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia, khususnya Provinsi Aceh. Namun, di balik besarnya peluang tersebut, masih terdapat perbedaan pandangan mengenai konsep pengelolaan yang paling tepat.

Melihat kondisi tersebut, Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) mengusulkan penerapan skema hybrid sebagai solusi yang dinilai mampu mengakomodasi kepentingan investor, pemerintah pusat, serta masyarakat Aceh secara seimbang. Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat realisasi investasi tanpa mengurangi manfaat ekonomi yang dapat dirasakan oleh daerah penghasil.

Perbedaan Pandangan dalam Pengembangan South Andaman

Hingga pertengahan Juni 2026, Plan of Development (POD) South Andaman masih menunggu keputusan pemerintah. Dalam proses pembahasannya, terdapat dua usulan utama mengenai lokasi pengolahan gas yang memiliki karakteristik dan konsekuensi berbeda.

Pilihan pertama adalah seluruh gas diproses di laut menggunakan fasilitas Floating Production Storage Offloading (FPSO) sebagaimana diusulkan oleh operator proyek. Sementara itu, Pemerintah Aceh menginginkan seluruh proses pengolahan dilakukan di darat melalui Onshore Processing Facility (OPF).

Ketua Umum Asprindo, Jose Rizal, menjelaskan bahwa kedua pilihan tersebut sama-sama memiliki kelebihan sekaligus tantangan sehingga diperlukan solusi yang mampu menjembatani kepentingan seluruh pihak.

“Investor dipermudah, pemerintah pusat tidak dirugikan, dan masyarakat Aceh juga tetap mendapatkan benefit jangka panjang,” ujar Jose Rizal.

Keunggulan dan Tantangan Skema FPSO

FPSO merupakan fasilitas pengolahan gas terapung yang memungkinkan seluruh proses dilakukan langsung di laut sebelum hasilnya dikirim ke pasar. Dari sisi investasi, sistem ini dianggap lebih efisien karena tidak membutuhkan pembangunan infrastruktur besar di daratan.

Dengan biaya investasi yang lebih ringan, proses Final Investment Decision (FID) juga berpotensi lebih cepat sehingga proyek dapat segera direalisasikan.

Namun demikian, pengolahan penuh di laut memiliki konsekuensi terhadap manfaat ekonomi daerah. Aktivitas industri yang terjadi di daratan menjadi relatif terbatas sehingga peluang penyerapan tenaga kerja lokal tidak sebesar apabila fasilitas pengolahan dibangun di Aceh.

OPF Memberikan Dampak Ekonomi Lebih Besar

Berbeda dengan FPSO, konsep Onshore Processing Facility (OPF) mengharuskan gas dialirkan terlebih dahulu ke daratan untuk diproses. Infrastruktur yang dibutuhkan memang jauh lebih besar sehingga nilai investasi maupun waktu pembangunan menjadi lebih panjang.

Meskipun demikian, manfaat jangka panjang yang dihasilkan dinilai jauh lebih luas.

Pembangunan fasilitas pengolahan di darat diperkirakan mampu menciptakan hingga 10.000 lapangan kerja, sekaligus menyediakan pasokan gas untuk kebutuhan pembangkit listrik dan industri pupuk di Aceh. Kehadiran fasilitas tersebut juga akan meningkatkan aktivitas ekonomi daerah melalui tumbuhnya berbagai sektor pendukung.

Dengan demikian, proyek tidak hanya berfungsi sebagai penghasil devisa negara, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan kawasan industri di Aceh.

Skema Hybrid Menjadi Jalan Tengah yang Realistis

Melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing konsep, Asprindo mengusulkan penerapan skema hybrid sebagai solusi kompromi yang dinilai paling realistis.

Dalam skema ini, sekitar 60 persen produksi gas diproses melalui fasilitas FPSO agar proyek tetap ekonomis dan memberikan kepastian investasi bagi operator. Sementara 40 persen sisanya dialirkan menuju fasilitas pengolahan di darat yang dibangun di Lhokseumawe.

Menurut Jose Rizal, pembagian tersebut mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dan pemerataan manfaat ekonomi.

“Jangan semua di laut. Jangan semua di darat. Bagi dua, 60 persen gas diproses di FPSO agar investor yakin dan FID 2026 berjalan. Selebihnya, 40 persen gas dipipa ke OPF mini di Lhokseumawe untuk memasok kebutuhan listrik dan industri di Aceh.”

Melalui konsep tersebut, proyek tetap menarik bagi investor sekaligus membuka peluang tumbuhnya industri hilir di Aceh.

Membuka Ribuan Lapangan Kerja untuk Masyarakat Aceh

Asprindo menilai bahwa manfaat terbesar dari skema hybrid bukan hanya berasal dari penerimaan negara, tetapi juga dari dampak ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dengan adanya fasilitas pengolahan di darat, diperkirakan akan tercipta sekitar 3.000 hingga 5.000 lapangan kerja permanen bagi masyarakat Aceh. Selain itu, pasokan gas dari OPF dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasional pembangkit listrik PLN maupun industri pupuk seperti Pupuk Iskandar Muda, sehingga mampu mendorong pertumbuhan sektor industri daerah.

Menurut Jose Rizal, manfaat jangka panjang tersebut jauh lebih bernilai dibandingkan apabila seluruh gas hanya diproses di laut tanpa memberikan efek ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar.

Menjaga Kepastian Investasi Sekaligus Kepentingan Daerah

Asprindo menegaskan bahwa usulan skema hybrid bukan dimaksudkan untuk memenangkan salah satu pihak. Sebaliknya, pendekatan tersebut dirancang agar semua pemangku kepentingan memperoleh manfaat yang proporsional.

Pemerintah pusat tetap mendapatkan penerimaan negara, investor memperoleh kepastian dalam menjalankan investasi, sementara masyarakat Aceh mendapatkan kesempatan kerja serta akses energi yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan industri lokal.

Pendekatan ini dinilai mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Mendorong Pemerintah Aceh Mengajukan Opsi Hybrid

Asprindo juga mendorong Pemerintah Aceh agar segera mengajukan skema hybrid kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai alternatif penyelesaian dalam pembahasan Plan of Development (POD) South Andaman.

Menurut Jose Rizal, proyek yang diperkirakan bernilai sekitar USD 7 miliar tersebut tidak boleh mengalami penundaan berkepanjangan karena dapat menghambat masuknya investasi strategis ke Indonesia.

Ia berharap keputusan yang diambil nantinya tidak hanya mempertimbangkan aspek keekonomian proyek, tetapi juga manfaat sosial dan ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat Aceh dalam jangka panjang.

Potensi gas South Andaman merupakan aset strategis yang dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus membuka peluang pembangunan industri baru di Aceh. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu menyeimbangkan kepentingan seluruh pihak.

Melalui usulan skema hybrid, Asprindo menawarkan solusi yang memadukan efisiensi investasi dengan pemerataan manfaat ekonomi. Dengan komposisi 60 persen pengolahan melalui FPSO dan 40 persen melalui OPF di Lhokseumawe, proyek dinilai tetap menarik bagi investor sekaligus mampu menciptakan ribuan lapangan kerja, memperkuat pasokan energi daerah, dan mendorong pertumbuhan industri Aceh secara berkelanjutan.

Jakarta, 3 Juni 2026 – Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat perekonomian desa melalui pengembangan koperasi sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Inisiatif ini mendapat apresiasi dari Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) karena dinilai memiliki tujuan yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Namun demikian, Asprindo menilai pelaksanaan program tersebut perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pelaku usaha, tenaga kerja, maupun masyarakat yang selama ini telah bergantung pada keberadaan ritel modern. Oleh karena itu, Asprindo mengusulkan pendekatan kolaboratif melalui skema kemitraan antara KDMP dan ritel modern yang telah beroperasi, sehingga tujuan penguatan ekonomi desa dapat tercapai tanpa mengorbankan ekosistem usaha yang sudah berjalan.

Asprindo Apresiasi Tujuan Program KDMP

Ketua Umum Asprindo, Jose Rizal, menyampaikan bahwa organisasi yang dipimpinnya mendukung visi pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Meski demikian, ia meminta pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan penutupan sejumlah gerai ritel modern yang terjadi di beberapa wilayah bersamaan dengan pelaksanaan program KDMP.

Menurut Jose Rizal, apabila penutupan tersebut memang disebabkan oleh pelanggaran perizinan atau aturan zonasi, maka pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.

“Meskipun ada bantahan bahwa penutupan gerai ini bersifat lokal dan dipicu oleh pelanggaran aturan perizinan daerah, kami sulit untuk menyatakan hal ini tidak memiliki keterkaitan dengan ekspansi KDMP. Karena tokh yang memberikan izin ke ritel modern, pemerintah daerah juga ‘kan? Mengapa baru sekarang ditutup setelah mereka beroperasi sekian lama? Atau mengapa mereka bisa mendapatkan izin beroperasi kalau memang melanggar aturan tentang zonasi?” ujar Jose Rizal.

Menurutnya, transparansi menjadi hal penting agar masyarakat memahami dasar kebijakan yang diambil dan tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah proses pengembangan KDMP.

Penutupan Gerai Berpotensi Berdampak pada Masyarakat

Asprindo menilai keberadaan ritel modern selama ini telah menjadi bagian dari rantai distribusi kebutuhan pokok masyarakat, khususnya di wilayah desa dan kecamatan.

Apabila sejumlah gerai ditutup, masyarakat dikhawatirkan akan mengalami kesulitan memperoleh kebutuhan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah akses terhadap LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram yang selama ini banyak tersedia di gerai ritel modern.

Menurut Jose Rizal, warga di beberapa desa berpotensi harus kembali menempuh perjalanan berkilo-kilometer menuju kota kecamatan hanya untuk membeli kebutuhan pokok setelah gerai di daerahnya berhenti beroperasi.

Kondisi tersebut tentu dapat mengurangi kemudahan akses layanan yang selama ini telah dirasakan masyarakat.

Nasib Tenaga Kerja Lokal Juga Perlu Menjadi Perhatian

Selain berdampak terhadap konsumen, Asprindo juga menyoroti potensi dampak sosial yang dirasakan oleh para pekerja.

Jose Rizal menjelaskan bahwa satu gerai ritel modern rata-rata mempekerjakan sekitar 6 hingga 10 orang tenaga kerja lokal. Sebagian besar merupakan pemuda desa yang telah bekerja selama bertahun-tahun.

Apabila puluhan gerai harus ditutup, maka ratusan pekerja berpotensi kehilangan kepastian pekerjaan.

Sebagai contoh, Jose Rizal menyinggung informasi mengenai penutupan 25 gerai di Lombok Tengah. Jika setiap gerai mempekerjakan 6 hingga 10 orang, maka jumlah tenaga kerja yang terdampak tentu tidak sedikit.

Karena itu, Asprindo menilai kebijakan yang diambil perlu mempertimbangkan keberlangsungan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Kemitraan Menjadi Solusi yang Lebih Efektif

Untuk mendukung keberhasilan KDMP tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap pelaku usaha yang telah ada, Asprindo mengusulkan agar pemerintah mengedepankan skema kemitraan dibandingkan persaingan secara langsung.

Menurut Jose Rizal, gerai ritel modern yang ada saat ini bukanlah bisnis yang dibangun dalam waktu singkat. Sistem operasional yang mereka miliki merupakan hasil pengembangan selama lebih dari dua dekade.

Di dalamnya terdapat investasi besar pada berbagai aspek, mulai dari teknologi, sumber daya manusia, sistem operasional (Standard Operating Procedure/SOP), hingga jaringan pemasok yang telah terbentuk dengan baik.

Oleh sebab itu, Asprindo menilai akan sulit apabila gerai KDMP harus langsung bersaing secara head to head dengan ritel modern yang telah memiliki pengalaman panjang.

Sebaliknya, pola kemitraan justru dinilai mampu mempercepat penguatan kapasitas koperasi melalui proses pendampingan dan transfer pengetahuan.

Dalam skema tersebut, peritel modern dapat berperan sebagai mentor maupun saluran distribusi, sementara anggota KDMP dibina untuk menjadi pemasok produk lokal yang berkualitas.

Empat Usulan Asprindo untuk Pemerintah

Sebagai bentuk dukungan terhadap keberhasilan program KDMP, Asprindo menyampaikan empat usulan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pertama, melakukan moratorium penutupan gerai ritel modern yang telah beroperasi hingga dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap dampaknya bagi masyarakat, tenaga kerja, dan rantai pasok usaha.

Kedua, melakukan kajian mendalam mengenai kelayakan bisnis KDMP, khususnya pada sektor ritel, agar tidak terjadi tumpang tindih dengan gerai yang sudah ada.

Ketiga, memprioritaskan kemitraan antara KDMP dan ritel modern sebagai strategi pengembangan koperasi. Pendekatan ini diyakini lebih efektif karena koperasi dapat belajar dari sistem yang telah terbukti berjalan baik.

Keempat, pemerintah didorong untuk lebih dahulu membenahi koperasi yang telah ada. Berdasarkan data yang disampaikan Asprindo, 51 persen koperasi di Indonesia masih tergolong kurang aktif, sehingga penguatan tata kelola dan kapasitas koperasi eksisting dinilai menjadi langkah yang sangat penting sebelum membentuk koperasi baru dalam jumlah besar.

Kolaborasi untuk Mewujudkan Ekonomi Desa yang Inklusif

Asprindo menegaskan bahwa seluruh usulan tersebut bertujuan untuk mendukung keberhasilan program pemerintah, bukan menghambatnya.

Menurut Jose Rizal, koperasi akan tumbuh kuat apabila dibangun di atas sistem yang matang serta mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

“KDMP akan kuat jika didukung sistem yang matang dan tidak terburu-buru,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Asprindo siap berdialog dengan seluruh pemangku kepentingan guna mencari solusi terbaik bagi pengembangan ekonomi desa.

Pada akhirnya, tujuan pemerintah dan Asprindo memiliki arah yang sama, yaitu menciptakan desa yang lebih maju, memperkuat koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat, sekaligus menjaga keberlangsungan lapangan kerja, pelaku usaha, dan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok.

Dengan mengedepankan kolaborasi melalui kemitraan antara KDMP dan ritel modern, pembangunan ekonomi desa diharapkan dapat berlangsung secara inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Produk lokal Indonesia terus menunjukkan daya saingnya di pasar internasional. Berbagai pelaku usaha kini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, tetapi juga mulai memperkenalkan produk unggulan Indonesia ke berbagai negara melalui pameran dan kerja sama internasional.

Keberhasilan tersebut tentu tidak terjadi secara instan. Dibutuhkan proses pembinaan, peningkatan kualitas produk, inovasi, hingga penguatan ekosistem industri agar pelaku usaha mampu memenuhi standar pasar global. Inilah yang terus didorong oleh Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO) melalui pengembangan Kampung Industri, sebuah konsep pemberdayaan ekonomi yang mengintegrasikan potensi daerah menjadi industri yang memiliki nilai tambah dan daya saing tinggi.

Salah satu bukti nyata keberhasilan pendekatan tersebut adalah tampilnya Pachira Group, salah satu Kampung Industri binaan ASPRINDO, dalam International Agricultural Fair Novi Sad 2026 yang diselenggarakan di Beograd, Serbia, pada 16–21 Mei 2026.

Keikutsertaan tersebut menjadi tonggak penting yang menunjukkan bahwa industri food ingredient Indonesia memiliki peluang besar untuk bersaing di pasar internasional.

Dari Kampung Industri Menuju Pasar Global

Kampung Industri yang dikembangkan ASPRINDO memiliki tujuan untuk mengubah potensi lokal menjadi kekuatan ekonomi yang mampu memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Melalui pembinaan yang berkelanjutan, pelaku usaha tidak hanya didorong untuk meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga menghasilkan produk yang memiliki kualitas, nilai tambah, dan daya saing yang lebih tinggi.

Keberhasilan Pachira Group tampil di ajang internasional menjadi contoh bahwa industri yang lahir dari daerah pun mampu tampil sejajar dengan pelaku usaha dari berbagai negara apabila dibangun melalui sistem yang tepat.

Momentum ini sekaligus menjadi inspirasi bahwa produk Indonesia memiliki peluang besar untuk diterima di pasar dunia.

International Agricultural Fair Novi Sad 2026 Menjadi Ajang Memperkenalkan Produk Indonesia

Partisipasi Pachira Group dalam International Agricultural Fair Novi Sad 2026 bukan sekadar menghadiri sebuah pameran internasional.

Ajang tersebut menjadi kesempatan strategis untuk memperkenalkan kualitas produk Indonesia kepada calon mitra bisnis, pembeli internasional, serta pelaku industri dari berbagai negara.

Pameran internasional memiliki peran penting dalam membuka akses pasar yang lebih luas. Selain menjadi sarana promosi, kegiatan seperti ini juga membuka peluang kerja sama bisnis, pertukaran teknologi, hingga pengembangan jaringan perdagangan internasional.

Bagi pelaku industri lokal, keikutsertaan dalam pameran internasional merupakan langkah awal untuk membangun kepercayaan pasar terhadap kualitas produk Indonesia.

Industri Food Ingredient Indonesia Memiliki Potensi Besar

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan hasil pertanian. Berbagai komoditas lokal memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk food ingredient bernilai tinggi yang dibutuhkan oleh industri pangan di berbagai negara.

Namun, agar mampu bersaing di pasar global, produk tidak cukup hanya mengandalkan bahan baku yang melimpah. Diperlukan proses hilirisasi, inovasi produk, peningkatan kualitas, standarisasi produksi, hingga pengemasan yang mampu memenuhi kebutuhan pasar internasional.

Keikutsertaan Pachira Group di Serbia menunjukkan bahwa pelaku industri lokal Indonesia mulai mampu memenuhi berbagai aspek tersebut sehingga memiliki peluang untuk memperluas pasar ke tingkat global.

Tidak Semua UMKM Mampu Menembus Pasar Global

Banyak UMKM di Indonesia memiliki produk yang berkualitas. Namun, tidak semuanya dapat langsung memasuki pasar internasional.

Beberapa tantangan yang masih sering dihadapi antara lain adalah konsistensi kualitas produk, pengembangan inovasi, penguatan merek, kemampuan memenuhi standar pasar, hingga keterbatasan akses terhadap jaringan pembeli internasional.

Karena itu, proses pendampingan menjadi salah satu faktor yang sangat penting. Pelaku usaha membutuhkan ekosistem yang tidak hanya membantu meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga membuka akses terhadap pasar, jejaring bisnis, dan peluang kolaborasi.

Inilah yang menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan Kampung Industri oleh ASPRINDO.

Kampung Industri Membangun Ekosistem Industri Produktif

Konsep Kampung Industri tidak berhenti pada kegiatan produksi semata. ASPRINDO membangun sebuah ekosistem yang menghubungkan berbagai tahapan usaha mulai dari pengembangan potensi daerah, peningkatan kualitas produk, hilirisasi, hingga perluasan akses pasar.

Melalui pendekatan tersebut, pelaku usaha memperoleh kesempatan untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi dibandingkan hanya menjual bahan mentah.

Ekosistem ini juga mendorong kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan agar industri lokal mampu tumbuh secara berkelanjutan.

Dengan sistem yang terintegrasi, Kampung Industri diharapkan mampu melahirkan lebih banyak produk unggulan Indonesia yang siap bersaing di tingkat internasional.

Komitmen ASPRINDO Mengangkat Potensi Daerah ke Tingkat Dunia

ASPRINDO terus berkomitmen membangun ekosistem industri produktif yang mampu mendorong UMKM dan industri lokal naik kelas.

Melalui berbagai program pembinaan, organisasi ini ingin memastikan bahwa potensi daerah tidak berhenti sebagai komoditas lokal, tetapi berkembang menjadi produk bernilai tambah yang memiliki daya saing global.

Keberhasilan Pachira Group menjadi bukti bahwa pembinaan yang tepat dapat menghasilkan industri lokal yang mampu tampil di panggung internasional.

Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi daerah harus dilakukan melalui kolaborasi, inovasi, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan.

Terus Bergerak Membangun Masa Depan Industri Indonesia

Bagi ASPRINDO, membangun industri bukan sekadar menciptakan usaha baru. Lebih dari itu, membangun industri berarti menciptakan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing bangsa, membuka lapangan kerja, serta menghadirkan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia.

Perjalanan Pachira Group menuju International Agricultural Fair Novi Sad 2026 menjadi bukti bahwa potensi lokal Indonesia mampu berkembang menjadi kekuatan ekonomi global ketika didukung dengan pembinaan, hilirisasi, inovasi, dan ekosistem yang tepat.

Semangat inilah yang akan terus menjadi landasan ASPRINDO dalam membangun lebih banyak Kampung Industri di berbagai daerah Indonesia.

Karena perjalanan membangun industri tidak boleh berhenti. Kita harus terus bergerak, terus berinovasi, dan terus membuka jalan bagi lahirnya lebih banyak produk Indonesia yang mampu bersaing di pasar dunia.

ASPRINDO Jaya, Indonesia Kaya.

Perdagangan lintas batas atau cross border trade menjadi salah satu peluang strategis yang terus berkembang di wilayah Kepulauan Riau (Kepri). Letaknya yang berdekatan dengan negara tetangga menjadikan daerah ini memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu menembus pasar internasional.

Melihat peluang tersebut, Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) Kepulauan Riau mengambil langkah nyata dengan memperkuat kapasitas pelaku UMKM melalui program pendampingan bersama Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku usaha, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan digital yang sesuai dengan praktik akuntansi modern sehingga lebih siap menghadapi persaingan di pasar global.

Menyiapkan UMKM Kepri Menghadapi Peluang Perdagangan Internasional

Sebagai daerah maritim yang memiliki posisi strategis, Kepulauan Riau memiliki potensi besar dalam perdagangan internasional. Kedekatan wilayah dengan berbagai negara di kawasan Asia Tenggara membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas pasar melalui perdagangan lintas batas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyadari besarnya peluang tersebut, Asprindo Kepri terus mendorong anggotanya agar tidak hanya berkembang di pasar domestik, tetapi juga mampu bersaing di tingkat internasional.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyelenggarakan kegiatan pendampingan bertajuk PKM Kolaborasi Internasional “Standar Laporan Keuangan Digital bagi UMKM Asprindo dalam Ekosistem Cross Border Trade di Wilayah Maritim”.

Melalui kegiatan ini, para pelaku UMKM dibekali berbagai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan agar mampu memenuhi standar administrasi usaha yang semakin dibutuhkan dalam perdagangan global.

Kolaborasi Asprindo dan UMRAH Perkuat Kompetensi UMKM

Kegiatan pendampingan dilaksanakan pada Sabtu, 9 Mei 2026, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam.

Sebanyak 30 pelaku UMKM yang tergabung dalam Asprindo mengikuti kegiatan tersebut. Mereka berdiskusi sekaligus bertukar pengalaman mengenai berbagai tantangan dan peluang dalam menjalankan usaha di kawasan perdagangan lintas batas.

Pendampingan dibuka langsung oleh Sekretaris Umum Asprindo, Affu Indrawan, yang menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas pelaku usaha agar mampu mengikuti perkembangan dunia bisnis yang semakin kompetitif.

Menurutnya, kesiapan pelaku UMKM tidak hanya diukur dari kualitas produk yang dihasilkan, tetapi juga dari kemampuan mengelola administrasi usaha secara profesional.

Tim Dosen UMRAH Berbagi Pengetahuan dan Praktik Terbaik

Sebagai mitra dalam kegiatan ini, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen (FEBM) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) menghadirkan tim dosen dari berbagai bidang keahlian.

Materi disampaikan secara bergantian oleh:

• Dr. Asmaul Husna, SE., Ak., MM., CA
• Dr. Sri Ruwanti, SE., M.Sc
• Mita Elvira, SE., MBA
• Nurhasanah, SE., M.Si

Keempat narasumber memberikan pemaparan mengenai berbagai aspek penting yang dibutuhkan pelaku UMKM, mulai dari akuntansi, bisnis digital, manajemen usaha, hingga strategi pengembangan UMKM di wilayah maritim.

Melalui pendekatan yang praktis, peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya penyusunan laporan keuangan yang rapi, akurat, dan terdokumentasi secara digital sebagai bagian dari tata kelola usaha yang profesional.

Pentingnya Standar Laporan Keuangan Digital

Salah satu fokus utama dalam pendampingan ini adalah penerapan standar laporan keuangan digital yang mengikuti praktik akuntansi terkini.

Dalam era digital dan perdagangan internasional, laporan keuangan tidak lagi sekadar menjadi dokumen administrasi, tetapi juga menjadi salah satu indikator utama yang digunakan oleh lembaga keuangan maupun calon mitra bisnis dalam menilai kesehatan sebuah usaha.

Dengan memiliki laporan keuangan yang tersusun secara baik, pelaku UMKM akan lebih mudah memantau perkembangan usahanya, mengambil keputusan bisnis berdasarkan data, serta meningkatkan kredibilitas usaha di mata investor maupun perbankan.

Pendampingan ini diharapkan mampu membantu pelaku UMKM membangun sistem administrasi keuangan yang lebih modern dan sesuai dengan kebutuhan bisnis saat ini.

Mendorong UMKM Menjadi Lebih Bankable

Selain membahas perdagangan internasional, sesi diskusi juga mengangkat pentingnya pengelolaan administrasi keuangan agar usaha menjadi bankable, yaitu memenuhi persyaratan untuk memperoleh akses pembiayaan dari lembaga perbankan maupun institusi keuangan lainnya.

Para peserta mendapatkan pemahaman mengenai bagaimana pencatatan transaksi yang baik, penyusunan laporan keuangan yang sistematis, hingga pentingnya transparansi dalam pengelolaan usaha.

Kemampuan tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penting bagi UMKM yang ingin memperluas skala usaha, memperoleh tambahan modal, maupun membangun kerja sama dengan berbagai pihak.

Melalui administrasi keuangan yang tertata, pelaku usaha akan memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan bisnis secara berkelanjutan.

Wujud Pengabdian Perguruan Tinggi kepada Masyarakat

Kegiatan pendampingan ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PKM).

Sebagai perguruan tinggi yang berfokus pada pengembangan wilayah maritim, UMRAH terus berupaya menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui berbagai program pendampingan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas pelaku usaha.

Sejalan dengan kebutuhan dunia usaha yang semakin berkembang, FEBM UMRAH juga telah resmi membuka Program Studi Perdagangan Internasional untuk melengkapi empat program studi yang telah ada sebelumnya, yaitu Akuntansi, Manajemen, Bisnis Digital, dan Kewirausahaan.

Kehadiran program studi tersebut diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang perdagangan internasional sekaligus mendukung pengembangan ekonomi maritim di Kepulauan Riau.

Kolaborasi untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM

Kolaborasi antara Asprindo Kepri dan UMRAH menjadi bukti bahwa penguatan UMKM membutuhkan sinergi dari berbagai pihak, mulai dari organisasi pengusaha, perguruan tinggi, hingga pemerintah.

Melalui pendampingan ini, pelaku UMKM tidak hanya memperoleh wawasan mengenai pengelolaan usaha yang lebih profesional, tetapi juga mendapatkan bekal untuk menghadapi peluang perdagangan lintas batas yang semakin terbuka.

Asprindo berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing UMKM Indonesia, khususnya di wilayah Kepulauan Riau. Dengan kemampuan manajemen yang semakin baik, laporan keuangan yang lebih profesional, serta kesiapan menghadapi perdagangan internasional, pelaku usaha diharapkan mampu memperluas pasar dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

Kota Sabang kembali menjadi perhatian dalam pembahasan pengembangan ekonomi nasional. Letaknya yang berada di ujung barat Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai pusat industri, logistik, hingga perdagangan internasional di kawasan Asia. Bahkan, sejumlah pihak menilai posisi strategis Sabang dapat menjadi kekuatan besar seperti yang dimiliki Singapura.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Jose Rizal, mengatakan bahwa secara geopolitik Sabang memiliki keunggulan yang sangat besar, terutama karena berada di jalur utama perdagangan internasional Selat Malaka. Kawasan ini dilalui ribuan kapal dari berbagai negara setiap tahunnya.

Menurutnya, Sabang bahkan memiliki keunggulan alamiah yang tidak dimiliki Singapura. Salah satunya adalah kedalaman perairan pelabuhan yang mencapai 20 hingga 40 meter. Kondisi ini memungkinkan kapal-kapal besar dengan kapasitas hingga 300 ribu DWT bersandar tanpa memerlukan pengerukan rutin. Sementara itu, kedalaman pelabuhan Singapura rata-rata hanya sekitar 15 meter.

Posisi Strategis Sabang di Jalur Perdagangan Dunia

Secara geografis, Sabang berada langsung di pintu masuk Samudra Hindia dan dekat dengan jalur perdagangan internasional. Lokasi ini menjadikan Sabang sangat potensial sebagai pusat distribusi barang, logistik kapal, hingga industri maritim.

Namun, Jose Rizal menegaskan bahwa keunggulan geografis saja belum cukup untuk menjadikan Sabang sebagai pusat ekonomi baru. Keberhasilan Singapura tidak hanya ditentukan oleh lokasi, tetapi juga karena adanya kepastian hukum, infrastruktur modern, serta ekosistem bisnis yang stabil dan terintegrasi.

Ia menilai bahwa Sabang masih perlu memperkuat berbagai aspek pendukung agar mampu menarik investasi besar dan bersaing di tingkat regional.

Faktor Penting untuk Pengembangan Sabang

Terdapat beberapa faktor utama yang dinilai menjadi kunci keberhasilan pengembangan Sabang sebagai kawasan industri dan logistik internasional.

1. Kepastian Hukum dan Regulasi

Investor membutuhkan jaminan aturan yang jelas dan stabil dalam jangka panjang. Karena itu, pemerintah dinilai perlu menyiapkan regulasi khusus yang mampu memberikan kepastian investasi hingga puluhan tahun ke depan.

Model seperti Badan Pengusahaan Kawasan Strategis (BPKS) di Batam dianggap dapat menjadi contoh untuk diterapkan secara lebih optimal di Sabang. Regulasi yang konsisten akan meningkatkan kepercayaan investor asing maupun domestik.

2. Infrastruktur dan Pasokan Energi

Pelabuhan modern membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, termasuk listrik besar dan internet berkecepatan tinggi. Tanpa dukungan tersebut, operasional industri dan logistik modern akan sulit berkembang.

Sabang juga dinilai memiliki peluang besar dalam pengembangan energi terbarukan, terutama energi geotermal. Potensi vulkanik di kawasan sekitar dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi bersih untuk mendukung kawasan industri di masa depan.

3. Pengembangan SDM dan Ekosistem Bisnis

Selain infrastruktur fisik, pengembangan sumber daya manusia juga menjadi faktor penting. Pemerintah perlu membangun kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan agar tersedia tenaga kerja yang siap menghadapi kebutuhan industri, logistik, hingga teknologi maritim.

Tanpa SDM yang kompeten dan ekosistem bisnis yang sehat, pembangunan pelabuhan dan kawasan industri dikhawatirkan tidak akan berjalan maksimal.

Sabang Tidak Harus Menjadi “Singapura Baru”

Jose Rizal menilai bahwa Sabang tidak perlu meniru Singapura secara keseluruhan. Menurutnya, yang lebih penting adalah membangun spesialisasi industri yang belum banyak digarap oleh negara lain.

Dengan strategi tersebut, Sabang dapat menjadi pelengkap dalam rantai perdagangan internasional, bukan sekadar pesaing langsung Singapura. Pendekatan ini dianggap lebih realistis dan memiliki peluang keberhasilan lebih besar.

Peluang Bisnis yang Dinilai Potensial di Sabang

Terdapat sejumlah sektor usaha yang dinilai sangat potensial untuk dikembangkan di Sabang, di antaranya:

• Bunker dan logistik kapal perikanan
  Ribuan kapal ikan asing melintasi Selat Malaka setiap tahun. Sabang berpeluang menjadi lokasi pengisian bahan bakar dan logistik dengan biaya lebih kompetitif dibanding Singapura.
• Hub kapal pesiar halal
  Wisata halal terus berkembang secara global. Sabang dinilai memiliki peluang menjadi pusat layanan kapal pesiar berbasis wisata muslim.
• Transshipment komoditas curah
  Komoditas seperti semen, batu bara, dan CPO dapat dipindahkan melalui Sabang menuju berbagai negara seperti India, Bangladesh, hingga kawasan Afrika.
• Pangkalan militer dan SAR
  Posisi strategis Sabang memungkinkan kawasan ini menjadi basis keamanan maritim dan operasi pencarian serta penyelamatan internasional.
• Industri energi terbarukan
  Potensi geotermal di sekitar Sabang dapat menjadi kekuatan baru dalam pengembangan industri energi bersih.

Kolaborasi Pemerintah Jadi Penentu

Dalam pengembangan Sabang, pemerintah pusat dan daerah dinilai harus memiliki visi yang sama. Koordinasi antara BPKS, Pemerintah Kota Sabang, Kementerian Perhubungan, hingga Pelindo menjadi hal penting agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.

Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar seperti jaringan internet cepat dan pasokan listrik stabil harus diprioritaskan untuk mendukung operasional pelabuhan modern berbasis teknologi.

Tantangan Pengembangan Sabang

Meski memiliki potensi besar, pengembangan Sabang masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah belum optimalnya realisasi proyek energi terbarukan di kawasan Aceh.

Padahal, sejak sekitar 15 tahun lalu, Pertamina telah mendapat mandat untuk mengembangkan energi geotermal di kawasan Seulawah. Namun hingga kini, pengembangannya dinilai belum menunjukkan hasil signifikan.

Jose Rizal menggambarkan potensi Sabang dengan analogi sederhana. Menurutnya, Sabang ibarat tanah strategis di pinggir jalan tol paling ramai di dunia. Namun tanpa fasilitas pendukung, investor dan pelaku usaha akan memilih tempat lain yang lebih siap.

Dengan pengembangan yang serius, Sabang dinilai mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus membantu mengurangi ketergantungan impor minyak mentah dari Singapura.

Disclaimer:
Data dan informasi dalam artikel ini berlaku hingga April 2026. Perkembangan kebijakan, regulasi, maupun pembangunan infrastruktur di Sabang dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day setiap 1 Mei tidak hanya menjadi simbol perjuangan para pekerja, tetapi juga momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pengusaha dan tenaga kerja dalam membangun ekonomi nasional yang lebih kuat dan berdaya saing.

Di tengah tantangan ekonomi global yang terus berkembang, hubungan harmonis antara pelaku usaha dan pekerja dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas dunia industri dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia menilai bahwa pekerja dan pengusaha bukanlah dua pihak yang harus saling berhadapan, melainkan mitra strategis yang memiliki tujuan bersama dalam memperkuat perekonomian Indonesia.

Kolaborasi Jadi Kunci Menghadapi Tantangan Ekonomi

Dalam beberapa tahun terakhir, dunia usaha menghadapi berbagai tantangan mulai dari perlambatan ekonomi global, perubahan pola industri akibat digitalisasi, hingga meningkatnya persaingan tenaga kerja internasional. Kondisi ini menuntut dunia usaha dan tenaga kerja untuk mampu beradaptasi dengan cepat.

Pengusaha membutuhkan tenaga kerja yang produktif, terampil, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Di sisi lain, pekerja juga membutuhkan perusahaan yang sehat dan mampu berkembang agar lapangan pekerjaan tetap tersedia dan kesejahteraan dapat meningkat.

Karena itu, semangat kolaborasi dinilai lebih relevan dibandingkan konflik berkepanjangan antara pengusaha dan pekerja. Hubungan industrial yang sehat akan menciptakan lingkungan kerja yang produktif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Peningkatan SDM Jadi Tantangan Bersama

Salah satu tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di tingkat global. Perkembangan teknologi dan transformasi industri membuat kebutuhan dunia kerja terus berubah.

Banyak sektor usaha kini membutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan digital, manajemen modern, hingga keterampilan teknis yang lebih spesifik. Karena itu, peningkatan kompetensi pekerja menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia pendidikan, dan pelaku usaha.

Asprindo memandang bahwa investasi terhadap kualitas SDM merupakan langkah penting untuk menciptakan ekonomi nasional yang kuat dalam jangka panjang. Pelatihan kerja, pendidikan vokasi, hingga sertifikasi profesi dinilai perlu diperluas agar tenaga kerja Indonesia semakin kompetitif.

Selain itu, pengusaha juga didorong untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pengembangan kemampuan karyawan sehingga produktivitas perusahaan dapat meningkat secara berkelanjutan.

UMKM Memiliki Peran Besar dalam Penyerapan Tenaga Kerja

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Selain berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, sektor ini juga menyerap sebagian besar tenaga kerja di Indonesia.

Karena itu, penguatan UMKM dinilai sangat penting dalam menciptakan lapangan kerja baru dan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Dukungan terhadap pengusaha daerah, akses pembiayaan, hingga pendampingan usaha perlu terus diperkuat agar UMKM mampu berkembang dan naik kelas.

Dalam konteks Hari Buruh, perhatian terhadap kesejahteraan pekerja tidak hanya berlaku di perusahaan besar, tetapi juga di sektor UMKM yang jumlahnya sangat dominan di Indonesia.

Dengan ekosistem usaha yang sehat, UMKM dapat berkembang menjadi sektor yang lebih produktif sekaligus memberikan perlindungan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi tenaga kerja.

Dunia Usaha dan Pekerja Harus Adaptif

Transformasi industri yang terjadi saat ini membuat dunia usaha dan pekerja harus lebih adaptif terhadap perubahan. Digitalisasi, otomatisasi, hingga perkembangan kecerdasan buatan mulai mengubah berbagai sektor pekerjaan.

Situasi ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia. Jika mampu mempersiapkan SDM yang unggul, Indonesia berpotensi memiliki daya saing besar di tingkat internasional.

Sebaliknya, jika tidak mampu mengikuti perubahan, maka banyak sektor usaha maupun tenaga kerja yang berisiko tertinggal dalam persaingan global.

Karena itu, kolaborasi antara pengusaha dan pekerja menjadi semakin penting. Dunia usaha membutuhkan dukungan tenaga kerja yang kompeten, sementara pekerja membutuhkan perusahaan yang terus berkembang dan mampu membuka peluang ekonomi baru.

Hari Buruh Jadi Momentum Persatuan Ekonomi Nasional

Peringatan Hari Buruh seharusnya tidak hanya dipandang sebagai agenda tahunan semata, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dalam membangun ekonomi nasional.

Asprindo menilai Indonesia membutuhkan keseimbangan antara pertumbuhan dunia usaha dan kesejahteraan tenaga kerja. Pengusaha yang kuat akan membuka lebih banyak lapangan kerja, sementara pekerja yang berkualitas akan meningkatkan produktivitas dan daya saing industri nasional.

Semangat gotong royong dan kolaborasi dinilai menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan ekonomi masa depan. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja, Indonesia dinilai memiliki peluang besar menjadi negara dengan kekuatan ekonomi yang lebih mandiri dan kompetitif di tingkat global.

Momentum Hari Buruh 2026 diharapkan dapat menjadi pengingat bahwa kemajuan ekonomi nasional hanya dapat tercapai ketika seluruh elemen bangsa bergerak bersama, saling mendukung, dan memiliki visi yang sama untuk masa depan Indonesia yang lebih sejahtera.