Author: indoaspri

Jakarta – Memasuki awal tahun 2026, pesan yang disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO), Jose Rizal, saat pelantikan DPW ASPRINDO Sulawesi Tengah pada Juni 2025 lalu, justru semakin terasa relevan.

Kala itu, dalam pelantikan yang digelar di Swiss-Belhotel Palu pada 27 Juni 2025, Jose menegaskan bahwa tahun tersebut hingga lima tahun ke depan merupakan periode yang sangat menentukan bagi kiprah pengusaha Bumiputera di Indonesia. Pernyataan itu bukan sekadar retorika seremonial, melainkan refleksi atas dinamika politik dan ekonomi nasional yang terus berkembang hingga hari ini.

Lima Tahun Penentu bagi Pengusaha Lokal

Menurut Jose Rizal, perubahan dinamika politik yang berkelindan dengan isu hegemoni antara oknum penguasa dan pengusaha membuka peluang baru bagi pengusaha pribumi untuk “merebut panggung”.

Memasuki 2026, dinamika tersebut masih terasa. Isu oligarki yang menguat dalam beberapa tahun terakhir bukan hanya menyoal dugaan persengkokolan antara oknum penguasa dan pengusaha besar, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan turunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat di akar rumput.

“Soal isu sumber daya alam yang dikeruk oleh pengusaha pendatang, soal ketenagakerjaan, dan hal-hal lainnya yang seluruhnya menempatkan masyarakat setempat sekadar sebagai penonton,” terang Jose saat itu.

Pernyataan tersebut menggambarkan keresahan yang hingga kini masih menjadi perbincangan publik, khususnya di daerah-daerah kaya sumber daya alam.

Sulawesi Tengah dan Potensi Besarnya

Dalam konteks Sulawesi Tengah, pesan tersebut memiliki bobot yang sangat besar. Provinsi ini dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari tambang nikel, emas, tembaga, hingga bauksit.

Jose menekankan bahwa pengusaha yang terhimpun dalam ASPRINDO, khususnya di Sulawesi Tengah, tidak boleh hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Momentum yang terbuka harus dimanfaatkan secara maksimal.

Ia bahkan menyampaikan bahwa jika dalam lima tahun ke depan pengusaha lokal tidak mampu menjadi bagian dari industri di wilayahnya, maka peluang itu bisa hilang untuk waktu yang sangat lama.

Pesan tersebut kini menjadi pengingat penting di tahun 2026. Di tengah derasnya arus investasi dan ekspansi industri berbasis sumber daya alam, pengusaha lokal dituntut untuk lebih proaktif, terorganisir, dan memiliki keberanian mengambil peran strategis.

Perlunya Dukungan dan Keberpihakan Politik

Namun, Jose juga menyadari bahwa pengusaha lokal pada umumnya tidak memiliki kekuatan untuk berhadapan secara langsung (“head to head”) dengan perusahaan besar atau investor asing.

Karena itu, ia menekankan pentingnya dukungan politik dan keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha Bumiputera.

“Pemerintah juga mestinya memanfaatkan momentum ini untuk menciptakan antitesis dari kebijakan ekonomi sebelumnya. Saatnya pemerintah menunjukkan kesungguhan dan keberpihakan pada pengusaha Bumiputera, dan membuktikan bahwa mereka tidak sedang bekerja untuk oligarki,” ungkap Jose.

Pernyataan ini menjadi relevan dalam konteks kebijakan ekonomi nasional yang terus bergerak menuju pemerataan dan penguatan ekonomi lokal. Dukungan regulasi, kemudahan akses permodalan, serta kebijakan afirmatif dinilai menjadi faktor kunci agar pengusaha lokal mampu naik kelas.

Bukan Anti Investor, Tapi Ingin Keadilan

Jose juga menegaskan bahwa ASPRINDO tidak memusuhi pengusaha asing maupun pengusaha besar. Ia memahami bahwa pemerintah daerah tetap membutuhkan investor untuk menggerakkan roda pembangunan.

Namun, yang menjadi harapan adalah agar kehadiran investor tidak mengesampingkan pengusaha lokal.

“Tapi saya ingin mereka tidak meninggalkan pengusaha lokal. Saya memimpikan pemilik tambang di sini bukan hanya perusahaan asing atau pengusaha-pengusaha kakap dari Jakarta. Pengusaha lokal juga harus menjadi pemilik tambang. Atau minimal anggota Asprindo diajak bekerjasama dengan perusahaan pendatang,” tegasnya.

Konsep kolaborasi ini menjadi jalan tengah antara kebutuhan investasi dan pemberdayaan pengusaha daerah. Dengan pola kemitraan yang adil, pengusaha lokal dapat memperoleh transfer pengetahuan, pengalaman, serta peluang kepemilikan yang lebih besar.

Pelantikan DPW Sulteng dan Kepemimpinan Baru

Pada kesempatan pelantikan tersebut, yang turut dihadiri Ketua Dewan Pembina ASPRINDO Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jose Rizal secara resmi melantik Shisy Usharnaningsih sebagai Ketua DPW ASPRINDO Sulawesi Tengah periode 2025–2030.

Kepengurusan baru ini diharapkan menjadi motor penggerak penguatan pengusaha Bumiputera di Sulawesi Tengah, terutama dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam secara lebih inklusif.

Relevansi di Tahun 2026

Kini, di awal 2026, pesan yang disampaikan pada Juni 2025 itu masih sangat aktual. Lima tahun yang disebut sebagai periode penentu masih berjalan, dan peluang untuk “merebut panggung” masih terbuka.

Tantangannya adalah bagaimana pengusaha Bumiputera mampu bersatu, memperkuat organisasi, serta membangun jejaring yang solid dengan pemerintah dan investor.

Bagi ASPRINDO, momentum ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal kedaulatan dan keadilan. Pengusaha lokal diharapkan tidak lagi menjadi penonton di wilayahnya sendiri, melainkan menjadi pelaku utama dalam pembangunan daerah.

Dengan semangat tersebut, pesan Ketua Umum ASPRINDO di Palu pada 27 Juni 2025 menjadi pengingat bahwa perjuangan pengusaha Bumiputera bukan sekadar agenda tahunan, melainkan misi jangka panjang yang menentukan masa depan ekonomi bangsa.

Jakarta, 1 Januari 2026 – Mengawali tahun baru dengan refleksi dan kepedulian sosial, Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) menggelar zikir dan doa bersama di Graha Jorindo, Jalan Poltangan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (1/1). Kegiatan ini tidak hanya menjadi tradisi tahunan, tetapi juga momentum spiritual untuk mendoakan korban bencana di Sumatera, khususnya Aceh, yang dilaporkan telah merenggut lebih dari seribu nyawa akibat banjir bandang.

Doa yang dipanjatkan tidak hanya untuk keselamatan dan pemulihan masyarakat terdampak, tetapi juga untuk kebangkitan ekonomi daerah yang mengalami kerusakan akibat bencana ekologis tersebut.

Agenda Tahunan Penuh Makna

Sekretaris Jenderal Asprindo, Ana Mustamin, menjelaskan bahwa kegiatan zikir dan doa bersama merupakan agenda rutin yang digagas oleh Ketua Umum Asprindo, Jose Rizal. Tradisi ini menjadi bagian dari komitmen organisasi dalam memadukan nilai spiritual dan tanggung jawab sosial di tengah dinamika ekonomi nasional.

“Acara utamanya memang doa dan zikir. Hiburan digelar agar keluarga besar Jorindo Group, relasi, sahabat, dan masyarakat sekitar bisa bersilaturahmi dan bergembira bersama,” ujar Ana.

Selain doa bersama, kegiatan ini juga diisi dengan hiburan sederhana sebagai wadah silaturahmi antara pekerja Jorindo Group, keluarga besar Asprindo, para anggota, mitra usaha, sahabat organisasi, serta masyarakat sekitar. Kebersamaan ini diharapkan menjadi awal yang positif dalam menyongsong tahun 2026.

Doa untuk Pemulihan Pascabencana

Dalam suasana penuh kekhusyukan, doa khusus dipanjatkan untuk masyarakat Sumatera yang terdampak bencana, terutama di Aceh. Banjir bandang yang terjadi di wilayah tersebut dilaporkan telah menelan lebih dari seribu korban jiwa. Selain kerugian jiwa, kerusakan infrastruktur dan sektor ekonomi lokal juga menjadi tantangan besar bagi proses pemulihan.

Asprindo menilai bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya membutuhkan bantuan darurat, tetapi juga kebijakan jangka panjang yang mampu menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan UMKM yang terdampak langsung.

Momentum pergantian tahun ini, menurut Ana, harus menjadi titik refleksi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam membangun ekonomi yang tangguh dan berkeadilan.

Harapan terhadap Kebijakan Ekonomi 2026

Ana Mustamin juga menyoroti kondisi perekonomian nasional di awal tahun 2026, terutama setelah dampak bencana ekologis di tiga provinsi di Sumatera. Ia menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah strategis yang benar-benar selaras antara target dan implementasi di lapangan.

“Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 persen. Namun, saya belum melihat kesesuaian antara yang diucapkan dan yang dilakukan di lapangan. Saya menaruh harapan besar kepada Menteri Keuangan Purbaya agar menyusun kebijakan dan program yang lebih memihak masyarakat kecil serta pelaku UMKM,” katanya.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan berarti banyak jika tidak disertai peningkatan daya beli masyarakat dan perluasan kesempatan kerja.

Pembangunan Harus Libatkan Pengusaha Lokal

Ana menegaskan bahwa pembangunan akan berdampak optimal jika dimulai dengan melibatkan masyarakat menengah ke bawah dan pengusaha lokal skala kecil. Hal ini penting untuk membangun ekosistem usaha yang berkelanjutan sekaligus menciptakan lapangan kerja berkualitas.

“Jika hanya melibatkan pelaku usaha besar atau berdampak pada segelintir orang, ekonomi memang bisa tercatat meningkat, tetapi daya beli masyarakat tetap lemah,” ujarnya.

Asprindo secara konsisten mendorong model pembangunan ekonomi kerakyatan, di mana UMKM dan pengusaha lokal menjadi bagian utama dalam rantai produksi dan distribusi. Dengan pendekatan ini, manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata.

Pentingnya Pembangunan Berbasis Sains dan Lingkungan

Selain aspek ekonomi, Ana juga menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang berbasis kajian ilmiah dan memperhatikan aspek lingkungan. Menurutnya, bencana ekologis yang terjadi menjadi pengingat bahwa pembangunan yang mengabaikan keseimbangan alam dapat menimbulkan dampak serius bagi masyarakat.

“Pengusaha harus berinovasi, namun pemerintah wajib menciptakan ekosistem ekonomi kerakyatan agar manfaat pertumbuhan dirasakan seluruh rakyat secara berkeadilan,” pungkasnya.

Ia menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang sehat harus sejalan dengan pelestarian lingkungan, agar tidak memicu kerusakan ekosistem yang berujung pada bencana.

Awal Tahun dengan Refleksi dan Komitmen

Kegiatan zikir dan doa bersama ini menjadi simbol bahwa dunia usaha tidak hanya berbicara tentang angka dan pertumbuhan, tetapi juga tentang empati, solidaritas, dan tanggung jawab sosial.

Asprindo berharap tahun 2026 menjadi tahun kebangkitan ekonomi yang lebih inklusif, di mana kebijakan fiskal dan pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat kecil, memperkuat UMKM, serta menciptakan lapangan kerja yang luas dan berkualitas.

Dengan semangat kebersamaan di awal tahun, Asprindo menegaskan komitmennya untuk terus mendorong ekonomi kerakyatan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada pengusaha Bumiputera serta masyarakat luas.

Jakarta, Desember 2025 – Menutup tahun 2025, target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen masih menjadi perbincangan hangat di kalangan pelaku usaha. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Jose Rizal, kembali menyoroti arah kebijakan fiskal pemerintah yang dinilainya belum sepenuhnya selaras dengan ambisi pertumbuhan tinggi tersebut.

Dalam keterangan pers yang sebelumnya disampaikan pada 12 Mei 2025, Jose Rizal mengkritik strategi pengelolaan ekonomi yang terlalu bertumpu pada pengetatan fiskal melalui pemotongan anggaran kementerian dan lembaga, serta peningkatan agresif penerimaan pajak.

“Kebijakan ini mungkin memang memberi tambahan keleluasaan dalam ruang fiskal dan mengatasi defisit anggaran. Tapi pemerintah lupa bahwa kebijakan ini memiliki dampak multiplier,” ujar Jose Rizal.

Menjelang berakhirnya tahun 2025, dampak kebijakan tersebut, menurutnya, mulai terasa di berbagai sektor.

Dampak Pemangkasan Anggaran terhadap Sektor Riil

Jose menjelaskan bahwa pemotongan anggaran pemerintah tidak hanya berdampak pada administrasi negara, tetapi juga memengaruhi sektor riil. Belanja pemerintah selama ini menjadi penggerak penting bagi industri perhotelan, industri makanan dan minuman, serta berbagai sektor pendukung lainnya.

Ketika anggaran kementerian dipangkas, otomatis aktivitas belanja negara menurun. Dampaknya, sektor-sektor yang selama ini hidup dari aktivitas tersebut ikut terdampak.

“Akibat pemangkasan anggaran kementerian, belanja pemerintah yang selama ini banyak menghidupi industri perhotelan, industri makanan dan industri pendukung lainnya, menjadi kolaps,” jelasnya.

Ia juga menilai kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) berpotensi melemah apabila program kerja tidak didukung anggaran memadai.

“Kinerja ASN pun saya kira akan terdampak jadi melemah. Bagaimana mereka menjalankan program, jika anggaran tidak tersedia?” tambahnya.

Anomali Kebijakan dan Perlunya Reformasi Struktural

Jose melihat adanya ketidaksinkronan dalam kebijakan ekonomi tahun ini. Di satu sisi, struktur kabinet diperluas, namun di sisi lain anggaran justru mengalami pemotongan.

“Kita melihat ada semacam anomali. Di satu sisi, presiden membuat kabinet menjadi lebih gemuk, tetapi di sisi lain anggaran dipotong. Saya bukan ekonom, tapi di dalam pikiran saya sebagai pelaku usaha logika ini tidak nyambung,” katanya.

Menurutnya, fokus utama seharusnya bukan sekadar memangkas anggaran, melainkan melakukan reformasi struktural yang lebih mendasar. Reformasi tersebut meliputi pengurangan kebocoran anggaran, peningkatan efektivitas belanja negara, transparansi, akuntabilitas, serta perbaikan tata kelola lembaga pemerintah.

Selain itu, restrukturisasi utang juga dinilai lebih strategis dibanding pemotongan belanja secara luas.

“Jadi bukan malah memotong anggaran. Atau kalaupun ada pemotongan, ya tetap realistis dengan menyisir mata anggaran yang benar-benar dianggap tidak atau kurang efektif,” tegasnya.

UMKM: Penopang Ekonomi di Masa Sulit

Dalam refleksi akhir tahun 2025, Jose kembali mengingatkan peran penting UMKM dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Setiap krisis, ekonomi kita terselamatkan oleh geliat UMKM. Perusahaan besar banyak yang gulung tikar, PHK besar-besaran terjadi. Tapi UMKM tetap resilience,” jelasnya.

Menurutnya, UMKM memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dalam menghadapi tekanan ekonomi. Namun sayangnya, dalam kondisi normal, perhatian terhadap UMKM sering kali kurang maksimal.

Ia menilai insentif pemerintah terhadap UMKM masih setengah hati. Program kredit memang tersedia, namun persyaratan perbankan kerap sulit dipenuhi oleh pelaku usaha kecil.

“Gelontoran kredit kita terbesar tetap pada usaha skala besar. Jadi bagaimana UMKM bisa maju dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas?” kritiknya.

Insentif Produktif Lebih Penting dari Bantuan Konsumtif

Dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dan menjelang tahun baru 2026, Jose menyarankan pemerintah untuk kembali meninjau arah kebijakan ekonomi.

“Sistem jaring pengaman sosial juga harus diperkuat. Bansos boleh-boleh saja. Tapi insentif kepada pelaku UMKM jauh lebih bagus,” katanya.

Ia menegaskan bahwa bantuan produktif yang mendorong pelaku usaha naik kelas jauh lebih berdampak jangka panjang dibanding bantuan konsumtif semata.

Di internal Asprindo, Jose menyebut pihaknya telah merancang program Kampung Industri sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pengusaha kecil. Konsep ini bertujuan memberikan “kail, bukan ikan”, agar pelaku usaha memiliki daya saing dan kemandirian.

Target 8 Persen Masih Tantangan Berat

Menutup tahun 2025, Jose menilai target pertumbuhan ekonomi 8 persen masih menghadapi tantangan besar apabila kebijakan yang ada tidak dikaji ulang.

Menurutnya, pertumbuhan tinggi membutuhkan kombinasi kebijakan fiskal yang sehat, reformasi birokrasi yang nyata, dukungan serius terhadap UMKM, serta sinergi kuat antara pemerintah dan swasta dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

“Jika pemerintah kukuh tetap mempertahankan kebijakan seperti sekarang, saya kira mustahil mengejar pertumbuhan ekonomi 8%,” tegasnya.

Refleksi akhir tahun ini menjadi pengingat bahwa target ekonomi bukan sekadar angka statistik, melainkan harus diwujudkan melalui kebijakan yang inklusif, berpihak pada pengusaha lokal, serta mampu menggerakkan sektor riil secara menyeluruh.

Jakarta, 15 November 2025, Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO), Prof. Didin S. Damanhuri, mengingatkan pemerintah agar lebih serius memperhatikan angka pengangguran. Menurutnya, tingkat pengangguran memiliki hubungan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia menegaskan bahwa pengangguran yang tinggi bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga menjadi ancaman nyata bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

“Angka pengangguran yang tinggi, akan memberikan dampak negatif pada upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ujar Didin, dikutip Sabtu (15/11/2025).

Dampak Pengangguran terhadap Perekonomian Nasional

Prof. Didin menjelaskan bahwa pengangguran berdampak langsung pada penurunan produksi nasional. Ketika banyak orang tidak bekerja, maka output atau hasil produksi nasional otomatis akan menurun. Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam proses produksi, sehingga ketika jumlah pekerja yang terserap rendah, produktivitas nasional ikut terdampak.

Selain itu, pengangguran juga berdampak pada daya beli masyarakat. Orang yang tidak memiliki pekerjaan tentu tidak memiliki pendapatan tetap. Akibatnya, konsumsi rumah tangga menurun dan permintaan terhadap barang serta jasa ikut melemah.

“Dengan tidak bekerja, maka daya belinya pun menurun. Yang ujungnya akan menyebabkan penurunan permintaan barang dan jasa. Selain itu, penerimaan pemerintah dari sektor pajak pun akan berkurang dan beban sosial yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih besar,” jelasnya.

Penurunan daya beli ini berpotensi menciptakan efek berantai dalam perekonomian. Ketika permintaan melemah, pelaku usaha akan menahan produksi, bahkan bisa melakukan pengurangan tenaga kerja. Pada akhirnya, kondisi ini memperlambat laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Investor Cenderung Menahan Ekspansi

Tingkat pengangguran yang tinggi juga menciptakan ketidakpastian ekonomi. Dalam situasi seperti ini, investor akan cenderung berhati-hati. Risiko pasar dinilai meningkat karena daya beli masyarakat rendah dan permintaan tidak stabil.

Akibatnya, investor bisa menunda ekspansi usaha atau bahkan menarik modalnya dari pasar. Jika hal ini terjadi secara luas, maka arus investasi akan melambat dan kesempatan kerja baru pun semakin terbatas.

Menurut Didin, kondisi ini perlu diantisipasi dengan kebijakan yang tepat agar ekonomi tetap tumbuh dan mampu menyerap tenaga kerja secara optimal.

Kebutuhan Lapangan Kerja Bisa Mencapai 10 Juta per Tahun

Prof. Didin memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi sekitar lima persen pada tahun lalu hanya mampu menyerap 2,45 juta tenaga kerja baru. Sementara itu, setiap tahun terdapat sekitar 3,5 juta tenaga kerja baru yang masuk ke pasar kerja.

Jika ditambah dengan pekerja yang terkena PHK, mengundurkan diri, atau berpindah sektor, kebutuhan lapangan kerja bisa mencapai 10 juta per tahun.

“Kalau kita tambah dengan pekerja yang terkena PHK atau mengundurkan diri dan lain-lain, kebutuhan lapangan kerja bisa menyentuh angka 10 juta per tahun. Sehingga, terjadi peningkatan pengangguran terbuka dan penggelembungan pekerja sektor informal pun meningkat, yang pada tahun 2025 berjumlah 87 juta orang atau 60 persen dari 152,11 juta angkatan kerja,” ujarnya.

Angka ini menunjukkan bahwa sektor informal masih mendominasi struktur ketenagakerjaan nasional. Meski sektor informal menjadi penopang ekonomi masyarakat, dominasi ini juga menandakan belum optimalnya penciptaan lapangan kerja formal yang lebih stabil dan terlindungi.

Data Pengangguran Terbuka 2025

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2025, tingkat pengangguran terbuka (TPT) tercatat sebesar 4,85 persen. Angka ini turun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 4,91 persen.

Jumlah pengangguran tercatat sebanyak 7,46 juta orang, turun tipis dibandingkan Agustus 2024 yang sebesar 7,47 juta orang. Meski terjadi penurunan, Didin menilai perbaikan ini masih belum cukup signifikan jika dibandingkan dengan kebutuhan penciptaan lapangan kerja setiap tahunnya.

UMKM sebagai Solusi Penyerapan Tenaga Kerja

Sebagai solusi, Prof. Didin mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan yang berpihak pada UMKM dan usaha mikro. Ia menilai sektor ini memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja secara luas.

“Data Kementerian UMKM menyatakan keberadaan UMKM menyumbang sekitar 60 persen dari total lapangan kerja di Indonesia,” kata Didin.

Dengan dukungan kebijakan yang tepat seperti kemudahan akses pembiayaan, pelatihan, digitalisasi, serta perluasan pasar UMKM dapat menjadi mesin utama penciptaan lapangan kerja baru.

Penguatan Ekonomi Daerah

Selain itu, Didin juga menekankan pentingnya meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah. Dengan mengembangkan potensi lokal, pelaku usaha daerah bisa naik kelas dan menciptakan lapangan kerja di wilayahnya sendiri.

“Dengan meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah, selain pelaku usaha daerah bisa naik kelas, para tenaga kerja daerah tak perlu jauh mencari pendapatan. Mereka akan menciptakan aktivitas ekonomi di daerahnya dan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya,” jelasnya.

Penguatan ekonomi daerah akan mendorong pemerataan pembangunan sekaligus mengurangi urbanisasi yang berlebihan. Jika lapangan kerja tersedia di daerah, maka tekanan terhadap kota-kota besar juga dapat berkurang.

Pentingnya Kebijakan Pro-Lapangan Kerja

Prof. Didin menegaskan bahwa pengangguran bukan sekadar angka statistik, tetapi cerminan kondisi ekonomi riil masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi harus diarahkan pada penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

Dengan memperkuat UMKM, mendorong investasi produktif, serta mengembangkan ekonomi daerah, pemerintah diharapkan mampu menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

Makassar / Jakarta, November 2025 – Memasuki penghujung tahun 2025, tantangan ekonomi nasional masih terasa berat. Perlambatan ekonomi global, tekanan geopolitik, serta semakin terbatasnya sumber daya alam menjadi faktor yang membuat dunia usaha menghadapi situasi tidak mudah.

Dalam konteks tersebut, pesan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO), Jose Rizal, yang disampaikan saat pelantikan DPW ASPRINDO Sulawesi Selatan pada Jumat malam (7/2) di Hotel Gammara, Tanjung Bunga, Makassar, kembali terasa relevan menjelang akhir tahun ini.

Saat itu, Jose menegaskan bahwa di tengah situasi ekonomi yang semakin sulit dan kian terbatasnya sumber daya alam, pengusaha Bumiputera harus bangkit dan bersatu.

“Peluang harus direbut. Ekonomi tidak bisa terus-menerus dikendalikan hanya oleh sekelompok orang tertentu, sementara pengusaha Bumiputera hanya menjadi penonton,” tegasnya.

Momentum Konsolidasi Pengusaha Daerah

Pelantikan tersebut dirangkaikan dengan konsolidasi pengurus DPW dan DPC se-Sulawesi Selatan. Acara ini disaksikan oleh Ketua Dewan Pembina ASPRINDO Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, MSc., Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan, serta wakil Pangdam Hasanuddin dan wakil dari Kapolda Sulawesi Selatan.

Sementara Ketua Dewan Penasehat ASPRINDO, Sandiaga Salahuddin Uno, menyampaikan sambutan melalui video.

Kehadiran berbagai unsur pemerintah, akademisi, dan tokoh nasional tersebut menunjukkan bahwa penguatan pengusaha Bumiputera bukan sekadar agenda organisasi, melainkan bagian dari pembangunan ekonomi daerah yang lebih inklusif.

Jangan Jadi Penumpang di Rumah Sendiri

Dalam sambutannya, Jose menekankan bahwa pengusaha Bumiputera tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Tanpa persatuan dan konsolidasi, pengusaha lokal akan sulit bersaing dengan kekuatan modal besar maupun jaringan global.

“Jika pengusaha pribumi jalan sendiri-sendiri, tidak bisa bersatu, maka pengusaha Bumiputera tidak akan kuat. Kita hanya akan jadi pemain kecil yang tidak diperhitungkan, dan lama-lama hanya akan menjadi penumpang di rumah sendiri,” ujarnya.

Menjelang akhir 2025, pernyataan ini menjadi refleksi penting. Di tengah kompetisi yang semakin terbuka dan ketat, pengusaha lokal dituntut untuk membangun jejaring, memperkuat kolaborasi, dan meningkatkan kapasitas usaha.

Harapan Besar untuk Sulawesi Selatan

Jose secara khusus menaruh harapan besar pada DPW Sulawesi Selatan yang baru dilantik untuk periode 2025–2030. Terpilih sebagai Ketua DPW Sulsel, Ir. H. A. M. Kilat Karaka, dikenal sebagai pengusaha yang cukup berpengaruh di Sulawesi Selatan.

Menurut Jose, Sulawesi Selatan memiliki potensi ekonomi besar dan sumber daya manusia yang kuat. Banyak tokoh nasional asal Sulsel yang sukses sebagai pengusaha maupun politikus di tingkat nasional.

“Di Sulawesi Selatan ini banyak petarung. Banyak orang-orang besar di Jakarta yang berhasil, baik sebagai pengusaha maupun politikus; dan mereka adalah petarung yang pantang menyerah,” katanya.

Karena itu, DPW Sulsel diharapkan mampu menggebrak dan menjadi contoh bagi DPW lainnya di seluruh Indonesia.

Perkuat Sinergi dengan Pemerintah dan Masyarakat

Ketua Dewan Pembina ASPRINDO, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, dalam sambutannya juga menegaskan pentingnya kerja sama lintas elemen.

Ia menyebut Jose Rizal sebagai sosok pengusaha yang tidak pernah menyerah dalam membangun jejaring dan memperluas peluang. Menurutnya, semangat tersebut harus diteladani oleh pengurus daerah.

“DPW Sulsel harus melakukan yang sama. Perkuat kerja sama antara elemen masyarakat di Sulawesi Selatan, bangun hubungan dengan pemerintah, dan ikut berkontribusi dalam membangun perekonomian di wilayah ini,” pesannya.

Sinergi antara pengusaha, pemerintah, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem ekonomi daerah yang tangguh.

Relevansi Menjelang 2026

Dengan hanya beberapa bulan tersisa menuju tahun 2026, seruan untuk bangkit dan bersatu menjadi semakin mendesak. Tantangan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih menuntut pengusaha Bumiputera untuk lebih solid dan berani mengambil peluang.

Persatuan bukan hanya soal simbol organisasi, tetapi tentang kekuatan kolektif dalam memperjuangkan akses pasar, permodalan, serta keterlibatan dalam proyek-proyek strategis di daerah.

Pesan yang disampaikan pada 7 Februari lalu kini menjadi pengingat bahwa lima tahun ke depan periode 2025–2030 akan menjadi fase penting bagi pengusaha Bumiputera dalam memperkuat posisinya di tanah air sendiri.

Menjelang akhir 2025, ASPRINDO kembali menegaskan bahwa pengusaha Bumiputera tidak boleh hanya menjadi penonton. Mereka harus menjadi aktor utama dalam pembangunan ekonomi nasional, dengan semangat persatuan, keberanian, dan kerja nyata.

Batam, 13 Oktober 2025 – Sinergi antara dunia pendidikan tinggi dan dunia usaha kembali diperkuat melalui Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) I Periode 1 yang digelar oleh Institut Teknologi Batam (ITEBA) bersama Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO) DPW Kepulauan Riau.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Sabtu, 11 Oktober 2025 di Ruang B3-14 Gedung Perkuliahan ITEBA ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi strategis antara akademisi dan pelaku usaha. Fokus utama sinergi ini adalah pengembangan inovasi, transformasi digital, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah Kepulauan Riau.

Perkuat Ekosistem Inovasi Daerah

Rakerwil I ini dihadiri oleh Ketua DPW ASPRINDO Kepri, Bapak H. Olfa Yonson, S.E., didampingi Sekretaris DPW, Bapak Affu Andris, S.Kom. Dari pihak ITEBA, Wakil Rektor I, Bapak Dr. Eng. Ansarullah Lawi, M.Eng., menyambut langsung kehadiran jajaran ASPRINDO Kepri.

Dalam sambutannya, Dr. A. Lawi menyampaikan bahwa kolaborasi antara kampus dan pengusaha merupakan langkah strategis dalam membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan.

“Kami menyambut baik kerja sama yang dapat memberikan manfaat nyata, tidak hanya bagi mahasiswa dan civitas akademika ITEBA, tetapi juga bagi pelaku usaha di Kepri. Kolaborasi seperti ini menjadi wujud nyata sinergi antara akademisi dan pengusaha dalam membangun ekosistem inovasi di daerah,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kerja sama ini tidak sekadar formalitas, melainkan bagian dari komitmen bersama untuk menciptakan dampak nyata bagi masyarakat dan dunia usaha lokal.

Peran Strategis Akademisi dalam Dunia Usaha

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bapak Roni Adi, S.E., M.M., Dosen Program Studi Perdagangan Internasional ITEBA yang juga menjabat sebagai Dewan Pakar ASPRINDO Kepri. Kehadirannya menjadi jembatan penting antara perspektif akademik dan kebutuhan dunia industri.

Dalam forum Rakerwil, beliau memberikan berbagai masukan strategis terkait pengembangan program kerja yang berbasis teknologi dan digitalisasi. Hal ini sejalan dengan kebutuhan pelaku usaha saat ini yang dituntut adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Keterlibatan akademisi dalam organisasi pengusaha menjadi kekuatan tersendiri, karena dapat menghadirkan pendekatan ilmiah dan riset dalam penyusunan strategi bisnis.

Bahas Program Biro dan Bidang Strategis

Rakerwil I ASPRINDO Kepri juga membahas berbagai program kerja dari sejumlah biro dan bidang yang ada dalam struktur organisasi. Di antaranya:

• Biro Pemuda, Olahraga & Pemberdayaan Perempuan
• Biro Koperasi dan UMKM
• Bidang Kelautan dan Perikanan

Pembahasan ini menunjukkan bahwa ASPRINDO Kepri tidak hanya berfokus pada satu sektor, melainkan mengembangkan pendekatan menyeluruh dalam pemberdayaan ekonomi. Mulai dari penguatan peran pemuda dan perempuan, pengembangan koperasi serta UMKM, hingga optimalisasi potensi kelautan dan perikanan yang menjadi kekuatan utama wilayah Kepulauan Riau.

Dengan struktur biro yang beragam, ASPRINDO diharapkan mampu menjadi wadah yang aktif dan dinamis bagi para pengusaha untuk bekerja keras dan cerdas dalam mencari terobosan, peluang, serta menjawab berbagai tantangan ekonomi.

Rencana Kolaborasi E-Commerce untuk UMKM

Salah satu agenda penting yang dibahas dalam Rakerwil ini adalah rencana pengembangan aplikasi e-commerce sebagai wadah digital bagi pelaku UMKM binaan ASPRINDO Kepri.

Kolaborasi antara ITEBA dan ASPRINDO dalam pengembangan platform ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret bagi UMKM dalam memperluas pasar. Dengan dukungan teknologi dari kampus dan jaringan bisnis dari ASPRINDO, pelaku usaha lokal dapat memasarkan produknya secara lebih efektif dan profesional.

Platform e-commerce ini juga menjadi bagian dari transformasi digital UMKM, sehingga pelaku usaha tidak lagi bergantung pada pasar konvensional. Melalui digitalisasi, produk lokal Kepri berpotensi menjangkau pasar nasional bahkan internasional.

Membangun Kolaborasi Berkelanjutan

Rakerwil I Periode 1 ini tidak hanya membahas program kerja jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi kerja sama jangka panjang antara ITEBA dan ASPRINDO Kepri. Sinergi ini diharapkan terus berlanjut melalui program bersama, pelatihan, riset, hingga pendampingan usaha berbasis teknologi.

Kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia usaha dinilai sebagai kunci dalam menciptakan sumber daya manusia yang kompeten sekaligus pelaku usaha yang inovatif. Mahasiswa dapat memperoleh pengalaman praktis, sementara pengusaha mendapatkan akses terhadap riset dan inovasi terbaru.

Melalui kegiatan ini, hubungan antara ITEBA dan ASPRINDO Kepri diharapkan semakin erat dan berkelanjutan. Lebih dari itu, sinergi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendorong kemajuan ekonomi dan teknologi di wilayah Kepulauan Riau.

Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Rakerwil I ini menjadi langkah awal yang strategis dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang kuat, inklusif, dan berdaya saing di Kepri.

Jakarta, 5 Oktober 2025 – Pemadaman listrik yang terjadi di seluruh Aceh pada 29 September 2025 hingga 1 Oktober 2025 masih menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, termasuk kalangan pelaku usaha. Peristiwa listrik padam berhari-hari tersebut dinilai sebagai ironi, mengingat Aceh dikenal memiliki sumber daya energi yang melimpah.

Sebagian masyarakat bahkan menyebut pemadaman ini sebagai salah satu yang terburuk sejak tsunami 2004 dan masa konflik usai. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga berdampak pada sektor ekonomi dan dunia usaha.

Menanggapi situasi ini, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO), Jose Rizal, menyampaikan pandangannya. Sebagai salah satu tokoh Aceh, Jose mengaku peristiwa ini mengingatkannya pada upaya panjang pembangunan PLTU Rancong yang pernah ia inisiasi.

Upaya Pembangunan PLTU Rancong di Arun

Jose mengungkapkan bahwa dirinya pernah mengupayakan pembangunan PLTU Rancong di wilayah Arun, Kabupaten Aceh Utara. Lokasi tersebut telah ditetapkan sebagai Kawasan Industri Pasai (KIP) Aceh Utara LNG Arun.

Proyek ini digagas melalui perusahaannya, PT Jorindo Agung, yang kemudian melahirkan PT Jorindo Aceh Power bekerja sama dengan Perusda Bina Usaha.

“Saat itu, semua perizinan lokasi sudah siap. Investor pendanaan juga siap. Kami juga sudah mengantongi izin hibah lokasi tanah dari pemerintah pusat, ESDM. Pertamina dan Kementerian Keuangan sudah mendapat persetujuan hibah tanah lokasi tersebut kepada Kabupaten Aceh Utara yang merupakan tanah PT Arun milik Pertamina seluas 19,2 Ha untuk dijadikan lokasi PLTU,” ujar Jose di Jakarta, Minggu (5/10/2025).

Menurutnya, secara administratif dan finansial, proyek tersebut telah memiliki kesiapan yang matang.

Penandatanganan PPA Tahun 2007

Jose juga menjelaskan bahwa pada 14 Agustus 2007 telah dilakukan penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA). Penandatanganan itu dilakukan bersamaan dengan ground breaking PLTU Pacitan di Jawa Timur.

“Sekalian dengan 3 PLTU lainnya menandatangani PPA di depan Menteri ESDM dan Dirut PLN serta yang mewakili pemerintah sebagai proyek nasional IPP (Independent Power Producer). Tapi kemudian proyek itu tidak bisa diwujudkan,” kenangnya.

Dengan status sebagai proyek nasional IPP, PLTU Rancong seharusnya memiliki posisi strategis dalam mendukung kebutuhan energi di Aceh. Namun, berbagai kendala administratif membuat proyek tersebut tidak berlanjut.

Kendala Hibah Tanah dan Sertifikat

Menurut Jose, gagalnya proyek PLTU Rancong dipicu oleh berlarut-larutnya pemecahan sertifikat status tanah hibah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Utara.

Permasalahan muncul ketika Kabupaten Aceh Utara mengalami pemekaran dan melahirkan Kota Lhokseumawe. Lokasi PLTU yang direncanakan berada di perbatasan dua wilayah dan kemudian masuk ke wilayah Kota Lhokseumawe.

Situasi semakin kompleks ketika terbit surat pembatalan hibah dari Walikota Lhokseumawe, meskipun akhirnya diselesaikan melalui musyawarah kedua pemerintah daerah. Namun, kondisi tersebut telah menimbulkan kekhawatiran bagi investor.

“Harusnya tanah untuk kepentingan industri, termasuk untuk PLTU Rancong, yang sudah disetujui Kementerian Keuangan untuk dihibahkan ke pemerintah daerah, jangan sampai dibatalkan oleh Walikota Lhokseumawe. Itulah akibat ego sektoral,” tegas Jose.

Akibat pembatalan tersebut, proses pemecahan sertifikat menjadi terhambat. Meskipun sudah dilakukan konsolidasi berkali-kali, proses yang berlarut-larut membuat investor akhirnya mundur.

Mehrabsyah, yang saat proyek itu diinisiasi menjabat sebagai Ketua Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Utara, membenarkan hal tersebut.

“Saya menjadi saksi bagaimana Pak Jose melalui Jorindo Agung dan Jorindo Aceh Power berjuang mewujudkan PLTU Rancong. Sebagai putra Aceh, saya kira beliau sudah berusaha memberikan pikiran, tenaga, dan bahkan materi yang tidak sedikit,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa sejak Maret 2007 hingga 2013 telah banyak dilakukan koordinasi dan konsolidasi antar-stakeholder. Namun, proses pemecahan sertifikat oleh BPN tidak kunjung selesai.

Potensi Geotermal Aceh

Selain PLTU Rancong, Jose kini menunjukkan ketertarikan untuk mengelola energi geotermal sebagai sumber energi terbarukan di Aceh.

“Indonesia adalah negara dengan potensi geotermal terbesar ke-3 di dunia. Dan salah satunya Aceh. Kalau Aceh mengalami krisis energi, itu ironi,” katanya.

Menurutnya, potensi energi Aceh, baik dari sumber fosil maupun terbarukan, seharusnya mampu menjadikan daerah tersebut mandiri secara energi.

Sebagai putra Aceh, Jose mengaku terpanggil untuk turut membangun daerahnya. Namun ia berharap pemerintah daerah dapat memberikan kepastian dan dukungan agar pengalaman seperti PLTU Rancong tidak terulang kembali.

“Saya tidak ingin mengulang cerita PLTU Rancong. Saya berharap pemerintah daerah mau benar-benar mengoptimalkan potensi energi di Aceh, sehingga Aceh tidak lagi mengalami peristiwa seperti sekarang. PLTU Rancong juga masih memungkinkan dilanjutkan kok, asal pemerintah mau,” pungkasnya.

Peristiwa pemadaman listrik 29 September–1 Oktober 2025 menjadi pengingat bahwa pengelolaan sumber energi harus dirancang secara matang dan berkelanjutan. Dengan potensi yang dimiliki Aceh, sinergi antara pemerintah, investor, dan pelaku usaha menjadi kunci agar krisis energi tidak kembali terulang di masa depan.

Jakarta, Pakar Ekonomi INDEF sekaligus Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Indonesia (ASPRINDO), Prof. Didin S. Damanhuri, menegaskan pentingnya reorientasi pembangunan nasional sebagai solusi dalam perspektif ekonomi politik. Menurutnya, arah kebijakan ekonomi Indonesia perlu ditata ulang agar tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (GDP oriented), tetapi juga mengedepankan keadilan dan keberlanjutan.

Didin menilai bahwa pembangunan berbasis GDP tetap relevan, namun harus dijalankan secara sehat dan berimbang. Jika tidak, pertumbuhan ekonomi justru berpotensi memperlebar ketimpangan pendapatan dan memperkuat dominasi kelompok tertentu dalam struktur ekonomi nasional.

GDP Oriented Harus Sehat dan Berkelanjutan

Menurut Prof. Didin, pembangunan GDP oriented yang sehat akan melahirkan pelaku bisnis yang efisien dan inovatif, pelaku politik yang berjiwa negarawan, serta civil society yang produktif. Namun, orientasi tersebut tidak boleh berdiri sendiri tanpa prinsip pemerataan.

Ia mencontohkan negara-negara dengan demokrasi matang seperti negara-negara Skandinavia dan Jepang sebagai benchmark keberhasilan pembangunan yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan dan keadilan sosial.

“Itulah yang sudah terjadi di negara-negara yang demokrasinya matang, seperti negara-negara Skandinavia atau Jepang. Itu bisa kita jadikan benchmark,” ujar Didin, dikutip Kamis (21/8/2025).

Dalam pandangannya, jika Indonesia ingin tetap menggunakan pendekatan GDP oriented, maka harus diimbangi dengan prinsip with equity. Tanpa keseimbangan tersebut, pertumbuhan ekonomi berisiko dikuasai oleh oligarki ekonomi yang berkolaborasi dengan oligarki politik.

“Kedua oligarki tersebut harus bertransformasi menjadi aktor demokrasi politik dan ekonomi sehingga 40 persen penduduk paling bawah akan disejahterakan. Mereka tidak akan termarginalisasi,” tegasnya.

Tiga Model Orientasi Pembangunan Ekonomi

Prof. Didin menjelaskan bahwa terdapat tiga model orientasi pembangunan ekonomi yang umum diterapkan negara berkembang.

Pertama, model di mana pertumbuhan PDB hanya menjadi indikator, sementara kebijakan difokuskan pada pemerataan atau growth through equity. Model ini diterapkan Jepang, Taiwan, Malaysia era Mahathir, serta Korea Selatan yang memulai pembangunan melalui reformasi agraria. Jepang dan Taiwan mampu mencatat pertumbuhan tinggi melalui strategi pemerataan, dengan Taiwan mengandalkan dominasi UMKM di hampir seluruh sektor ekonomi.

Kedua, model growth with equity, yakni kombinasi pertumbuhan dan pemerataan. Model ini pernah diterapkan Indonesia pada era Soeharto dan juga Thailand melalui penguatan agroindustri rakyat.

Ketiga, model pertumbuhan tinggi dengan segala cara atau GDP oriented. Menurut Didin, pendekatan ini terjadi di Indonesia pada era reformasi melalui privatisasi besar-besaran, peningkatan utang luar negeri, serta pembangunan infrastruktur masif.

Ia mengingatkan bahwa jika Indonesia terus mempertahankan tata kelola ekonomi berbasis GDP oriented tanpa koreksi, maka ketimpangan pendapatan akan semakin meluas.

“Jika Indonesia tidak mengubah tata kelola perekonomiannya, maka Indonesia tidak akan bisa menghapus ketimpangan yang ada. Bahkan, jika meneruskan sistem pertumbuhan ekonomi berbasis GDP Oriented, ketimpangan akan semakin meluas,” ujarnya di Jakarta, Jumat (21/11).

Ketimpangan dan Data Empiris

Didin menyoroti bahwa ketimpangan Indonesia tercermin dari data Bank Dunia yang menunjukkan 40 persen penduduk berpendapatan terendah hanya menikmati sekitar 17 persen dari total pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini menggambarkan bahwa hasil pembangunan belum terdistribusi secara merata.

Selain itu, gini ratio pengeluaran Indonesia berada di kisaran 0,38–0,41, sementara gini ratio pendapatan mendekati 0,5. Angka tersebut menunjukkan kesenjangan yang cukup tinggi dalam distribusi pendapatan masyarakat.

Indikator lain, yakni Material Power Index (MPI), juga memperlihatkan jurang ketimpangan yang serius. Pada 2023, Indonesia menduduki peringkat pertama dunia dengan angka 1.236.795, meningkat drastis dibandingkan 2011 dan bahkan melampaui China.

Menurut Didin, fakta-fakta tersebut menjadi peringatan bahwa orientasi pembangunan perlu segera dikoreksi agar tidak semakin memperdalam ketidakadilan sosial.

Hambatan Struktural: Politik Transaksional

Selain persoalan orientasi kebijakan, Didin juga menyoroti sistem politik transaksional yang berkembang pasca-reformasi. Praktik ini menyebabkan political cost menjadi sangat tinggi dan membuat demokrasi berjalan secara prosedural, namun belum substantif.

Ia menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi rata-rata lima persen di era reformasi lebih rendah dibandingkan sebelum reformasi yang mampu mencapai 7,5 persen. Ironisnya, pertumbuhan lima persen tersebut justru lebih banyak terakumulasi pada lima persen kelompok super kaya.

Situasi ini, menurutnya, membuat demokrasi ekonomi politik, supremasi hukum, kesejahteraan, dan keadilan sosial sebagaimana diperintahkan UUD menjadi sulit tercapai.

Ia menambahkan bahwa fenomena “kawin-mawin” antara oligarki bisnis dan oligarki politik menjadi penghambat implementasi platform ekonomi rakyat yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo.

Reorientasi sebagai Jalan Pembenahan

Prof. Didin menegaskan bahwa reorientasi pembangunan bukan berarti menolak pertumbuhan ekonomi, melainkan memastikan pertumbuhan tersebut berkualitas dan inklusif. Kombinasi antara pertumbuhan yang kuat dan pemerataan yang nyata akan menjadi fondasi kokoh bagi ekonomi nasional.

Dengan perbaikan tata kelola, penguatan supremasi hukum, serta transformasi aktor-aktor ekonomi dan politik menjadi lebih demokratis, Indonesia berpeluang menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Reorientasi pembangunan inilah yang dinilai dapat menjadi pecut baru bagi ekonomi nasional—bukan hanya untuk meningkatkan angka pertumbuhan, tetapi juga untuk memastikan 40 persen masyarakat terbawah tidak lagi termarginalisasi dan benar-benar merasakan manfaat pembangunan.

Jakarta, 19 September 2025, Upaya mempercepat pembangunan desa dan pemerataan ekonomi nasional terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) resmi menjalin sinergi strategis dengan Asosiasi Pengusaha Bumiputera Indonesia (ASPRINDO) dalam rangka mendorong akselerasi pengembangan ekonomi desa.

Kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam mengoptimalkan potensi desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri dan berkelanjutan.

Tantangan Besar: 75 Ribu Lebih Desa di Indonesia

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Indonesia memiliki 75.753 desa yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Jumlah tersebut belum termasuk kelurahan dan unit pemerintahan setingkat desa lainnya. Skala yang sangat besar ini menunjukkan kompleksitas pembangunan desa di Indonesia.

Dengan jumlah desa yang demikian banyak, pemerintah menghadapi tantangan dalam menjangkau seluruh wilayah secara optimal. Oleh karena itu, kolaborasi dengan sektor swasta menjadi solusi strategis untuk mempercepat intervensi pembangunan.

Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Kemendes PDT, Mulyadin Malik, menyampaikan bahwa sinergi dengan ASPRINDO diharapkan mampu menciptakan akselerasi pengembangan usaha dan peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah kerja sama.

“Dampaknya, diharapkan wilayah yang dijadikan lokasi kerja sama akan terjadi akselerasi pengembangan usaha dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat wilayah tersebut,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (19/9/2025).

ASPRINDO sebagai Mitra Strategis Pembangunan Desa

Kemendes PDT memandang ASPRINDO sebagai mitra strategis karena memiliki jejaring lintas sektor yang kuat dalam pengembangan produk unggulan desa serta akselerasi potensi usaha dan bisnis daerah.

Sebagai organisasi yang menaungi pengusaha bumiputera Indonesia, ASPRINDO memiliki kapasitas dalam membuka akses pasar, memperluas jaringan distribusi, serta mendorong investasi di tingkat daerah. Kolaborasi ini tidak hanya bertujuan menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga membangun ekosistem industri desa yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Sinergi pemerintah dan pelaku usaha domestik diyakini mampu membuka potensi daerah agar lebih mandiri. Dalam jangka panjang, penguatan ekosistem industri berbasis desa akan menjadi solusi strategis terhadap persoalan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.

Sejalan dengan Asta Cita Presiden

Kerja sama ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden ke-6, yakni “Pembangunan dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi.” Pendekatan ini menegaskan bahwa pembangunan nasional harus bertumpu pada kekuatan desa sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Komitmen tersebut kemudian diimplementasikan melalui 12 rencana aksi Kemendes PDT, di antaranya:

• Rencana Aksi ke-2: Peningkatan Ketahanan Pangan Lokal Desa (Swasembada Pangan), yang bertujuan memperkuat kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya.
• Rencana Aksi ke-9: Investasi serta Kerja Sama dengan Korporasi Nasional dan Investor dari Luar Negeri, guna membuka peluang permodalan, transfer teknologi, serta penguatan kapasitas usaha desa.

Dengan dukungan ASPRINDO, kedua rencana aksi ini dapat dijalankan secara lebih efektif melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan sektor usaha.

Pentingnya Keterlibatan Swasta

Mulyadin menegaskan bahwa keterlibatan swasta menjadi kebutuhan strategis mengingat keterbatasan sumber daya pemerintah dalam mengintervensi lebih dari 75 ribu desa di Indonesia.

Sektor swasta umumnya lebih cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan inovasi. Melibatkan pelaku usaha juga membuka peluang alih teknologi, peningkatan keterampilan sumber daya manusia desa, serta penguatan manajemen usaha berbasis potensi lokal.

Selain itu, masuknya investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperluas akses pasar bagi produk unggulan desa.

“Inilah yang diperlukan, sinergi kementerian dengan berbagai stakeholder seperti ASPRINDO untuk mengakselerasi pembangunan desa,” tegasnya.

Membangun Model Pemberdayaan yang Dapat Direplikasi

Kemendes PDT berharap kolaborasi ini tidak hanya berhenti pada kerja sama formal, tetapi mampu melahirkan inovasi nyata dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Jika berhasil, model sinergi ini dapat direplikasi di desa atau wilayah lain di Indonesia.

Pendekatan pembangunan berbasis potensi lokal, dukungan investasi, transfer teknologi, serta penguatan kapasitas usaha diyakini mampu mendorong desa menjadi lebih produktif dan berdaya saing.

Pada akhirnya, pembangunan desa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan memerlukan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Sinergi antara Kemendes PDT dan ASPRINDO menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci percepatan pembangunan nasional dari akar rumput.

Dengan semangat gotong royong dan inovasi, desa-desa Indonesia diharapkan mampu menjadi pilar utama dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Ketua Umum ASPRINDO, Jose Rizal memaparkan dengan adanya kerja sama dengan Kemendes PDT ini diharapkan bisa meningkatkan pergerakan ekonomi di daerah. Dan tujuannya adalah untuk memandirikan pengusaha lokal, mensejahterakan masyarakat daerah, dan pada ujungnya akan menjadi penopang bagi perekonomian nasional.

“Di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia, sinergi pemerintah dengan pengusaha kecil harus didorong dan ditingkatkan. Karena seperti kita tahu, UMKM dan pengusaha kecil merupakan pilar penting apada perekonomian negara kita. Dan dengan mendorong perekonomian daerah, maka akan menciptakan berbagai peluang di daerah,” kata Jose.

Sinergi ini, lanjutnya, tak hanya membuka lapangan kerja di daerah tapi akan membangun suatu sistem industri dari hulu ke hilir dengan ditopang dengan manajemen yang baik dan digitalisasi.

“Jika Kampung Industri ini bisa berkembang di banyak titik di Indonesia, maka perekonomian daerah akan bisa bertumbuh tanpa terlalu banyak membutuhkan anggaran dari pusat. Dan jika perekonomian daerah bertumbuh, maka putra daerah tak perlu lagi datang ke perkotaan untuk menuai pendapatan. Daerah terbangun, masyarakat sejahtera, pembangunan merata, dan perkotaan tak lagi dibebani oleh pendatang dari daerah,” pungkas Jose