Jakarta – Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO), Prof. Didin S. Damanhuri, mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah konkret dalam memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Menurutnya, berbagai tantangan ekonomi yang tercermin dari melemahnya nilai tukar rupiah dan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) memerlukan kebijakan yang bersifat nyata, terukur, dan berorientasi pada perbaikan tata kelola.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah mantan pejabat pemerintahan era Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Prof. Didin menilai bahwa diskusi dengan tokoh-tokoh yang memiliki pengalaman menghadapi krisis ekonomi merupakan langkah yang positif. Namun demikian, menurutnya, upaya tersebut perlu diikuti dengan kebijakan konkret yang mampu memberikan dampak langsung terhadap kondisi ekonomi nasional.
Tantangan Ekonomi Membutuhkan Solusi Nyata
Dalam pandangannya, kondisi perekonomian tidak dapat dipulihkan hanya melalui diskusi atau pertukaran pengalaman. Pemerintah perlu segera melakukan pembenahan pada berbagai sektor yang memiliki pengaruh terhadap stabilitas ekonomi, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi nilai tukar rupiah serta kepercayaan investor terhadap pasar keuangan Indonesia.
“Kalau menurut saya, pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo sebagai tonggak kepemimpinan tertinggi, harusnya mulai melakukan pembenahan secara konkret pada aspek-aspek yang memengaruhi nilai tukar Rupiah dan IHSG,” ujar Prof. Didin kepada awak media.
Menurutnya, langkah-langkah strategis tersebut penting agar pasar memperoleh sinyal positif mengenai arah kebijakan ekonomi pemerintah sekaligus meningkatkan optimisme pelaku usaha dan investor.
Pembenahan Tata Kelola MBG dan KDMP Dinilai Penting
Salah satu usulan yang disampaikan Prof. Didin adalah perlunya pembenahan tata kelola program MBG dan KDMP agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran, efisien, dan memberikan manfaat yang optimal. Menurutnya, tata kelola yang baik akan memberikan dampak positif terhadap pengelolaan fiskal negara.
Dengan program yang berjalan lebih efektif, pemerintah memiliki peluang untuk memperluas ruang fiskal sehingga dapat menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Selain itu, pengelolaan yang lebih efisien juga dinilai dapat membantu mengurangi potensi penumpukan utang luar negeri di masa mendatang.
“Sehingga ruang fiskal makin luas dan defisit APBN turun. Dan pembenahan tata kelola itu akan menghindari tumpukan utang luar negeri,” jelas Prof. Didin.
Menurutnya, efektivitas kebijakan publik sangat bergantung pada tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.
Pasar Modal Perlu Diperkuat untuk Meningkatkan Kepercayaan Investor
Selain menyoroti kebijakan fiskal, Prof. Didin juga memberikan perhatian terhadap kondisi pasar modal Indonesia.
Ia mendorong pemerintah melakukan pembenahan terhadap tata kelola pasar modal, khususnya dalam mengatasi praktik-praktik yang dinilai dapat mengurangi kepercayaan investor.
Menurutnya, iklim investasi yang sehat hanya dapat tercipta apabila pasar modal berjalan secara transparan, adil, dan memiliki tata kelola yang kuat.
Hal tersebut dinilai penting untuk mengembalikan trust atau kepercayaan investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Kepercayaan tersebut sangat dibutuhkan agar pasar modal mampu menjalankan fungsinya sebagai sumber pembiayaan bagi berbagai sektor usaha, mulai dari korporasi nasional, pelaku UMKM, hingga investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia.
“Hal ini penting dilakukan untuk mendapatkan kembali trust dari dalam maupun luar negeri terhadap pasar modal, sebagai wahana peningkatan modal dan industrial baik korporasi nasional besar maupun UMKM serta asing,” ungkapnya.
Menjaga Iklim Investasi dan Perbankan
Prof. Didin juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas sektor perbankan dan pasar modal agar tetap kondusif.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama dalam menarik capital inflow atau arus masuk investasi portofolio yang sehat ke Indonesia.
Semakin baik iklim investasi yang dibangun, semakin besar pula peluang Indonesia memperoleh dukungan modal untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
Di tengah dinamika geoekonomi dan geopolitik global yang terus berkembang, stabilitas sektor keuangan menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional.
“Langkah ini akan membantu Indonesia untuk memacu pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian geoekonomi-politik global,” ujar Prof. Didin.
Pertemuan Presiden Prabowo dengan Pejabat Era SBY
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah mantan pejabat pemerintahan era Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, 22 Mei 2026.
Beberapa tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Burhanuddin Abdullah yang pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2003–2008, Paskah Suzetta selaku Menteri PPN/Kepala Bappenas periode 2005–2009, Lukita Dinarsyah Tuwo yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, serta Sudrajat, Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok periode 2005–2009.
Usai mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa diskusi banyak membahas pengalaman pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi global tahun 2008.
“Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008. Kebetulan mereka rata-rata di periodenya antara 2004 sampai 2014,” kata Airlangga Hartarto.
ASPRINDO Mendukung Kebijakan yang Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
Sebagai organisasi yang menaungi para pengusaha Bumiputera, ASPRINDO memandang bahwa stabilitas ekonomi merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan dunia usaha.
Kebijakan fiskal yang sehat, tata kelola pasar modal yang kredibel, serta iklim investasi yang kondusif akan memberikan dampak positif terhadap pengembangan sektor usaha, termasuk bagi pelaku UMKM yang menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional.
Masukan yang disampaikan Ketua Dewan Pakar ASPRINDO mencerminkan komitmen organisasi dalam memberikan pandangan konstruktif terhadap berbagai isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi Indonesia.
Melalui kebijakan yang tepat, tata kelola yang semakin baik, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, diharapkan Indonesia mampu memperkuat daya saing ekonomi nasional sekaligus menghadapi berbagai tantangan ekonomi global dengan lebih baik.
