Author: indoaspri

Batam, 13 Oktober 2025 – Sinergi antara dunia pendidikan tinggi dan dunia usaha kembali diperkuat melalui Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) I Periode 1 yang digelar oleh Institut Teknologi Batam (ITEBA) bersama Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO) DPW Kepulauan Riau.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Sabtu, 11 Oktober 2025 di Ruang B3-14 Gedung Perkuliahan ITEBA ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi strategis antara akademisi dan pelaku usaha. Fokus utama sinergi ini adalah pengembangan inovasi, transformasi digital, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah Kepulauan Riau.

Perkuat Ekosistem Inovasi Daerah

Rakerwil I ini dihadiri oleh Ketua DPW ASPRINDO Kepri, Bapak H. Olfa Yonson, S.E., didampingi Sekretaris DPW, Bapak Affu Andris, S.Kom. Dari pihak ITEBA, Wakil Rektor I, Bapak Dr. Eng. Ansarullah Lawi, M.Eng., menyambut langsung kehadiran jajaran ASPRINDO Kepri.

Dalam sambutannya, Dr. A. Lawi menyampaikan bahwa kolaborasi antara kampus dan pengusaha merupakan langkah strategis dalam membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan.

“Kami menyambut baik kerja sama yang dapat memberikan manfaat nyata, tidak hanya bagi mahasiswa dan civitas akademika ITEBA, tetapi juga bagi pelaku usaha di Kepri. Kolaborasi seperti ini menjadi wujud nyata sinergi antara akademisi dan pengusaha dalam membangun ekosistem inovasi di daerah,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kerja sama ini tidak sekadar formalitas, melainkan bagian dari komitmen bersama untuk menciptakan dampak nyata bagi masyarakat dan dunia usaha lokal.

Peran Strategis Akademisi dalam Dunia Usaha

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bapak Roni Adi, S.E., M.M., Dosen Program Studi Perdagangan Internasional ITEBA yang juga menjabat sebagai Dewan Pakar ASPRINDO Kepri. Kehadirannya menjadi jembatan penting antara perspektif akademik dan kebutuhan dunia industri.

Dalam forum Rakerwil, beliau memberikan berbagai masukan strategis terkait pengembangan program kerja yang berbasis teknologi dan digitalisasi. Hal ini sejalan dengan kebutuhan pelaku usaha saat ini yang dituntut adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Keterlibatan akademisi dalam organisasi pengusaha menjadi kekuatan tersendiri, karena dapat menghadirkan pendekatan ilmiah dan riset dalam penyusunan strategi bisnis.

Bahas Program Biro dan Bidang Strategis

Rakerwil I ASPRINDO Kepri juga membahas berbagai program kerja dari sejumlah biro dan bidang yang ada dalam struktur organisasi. Di antaranya:

• Biro Pemuda, Olahraga & Pemberdayaan Perempuan
• Biro Koperasi dan UMKM
• Bidang Kelautan dan Perikanan

Pembahasan ini menunjukkan bahwa ASPRINDO Kepri tidak hanya berfokus pada satu sektor, melainkan mengembangkan pendekatan menyeluruh dalam pemberdayaan ekonomi. Mulai dari penguatan peran pemuda dan perempuan, pengembangan koperasi serta UMKM, hingga optimalisasi potensi kelautan dan perikanan yang menjadi kekuatan utama wilayah Kepulauan Riau.

Dengan struktur biro yang beragam, ASPRINDO diharapkan mampu menjadi wadah yang aktif dan dinamis bagi para pengusaha untuk bekerja keras dan cerdas dalam mencari terobosan, peluang, serta menjawab berbagai tantangan ekonomi.

Rencana Kolaborasi E-Commerce untuk UMKM

Salah satu agenda penting yang dibahas dalam Rakerwil ini adalah rencana pengembangan aplikasi e-commerce sebagai wadah digital bagi pelaku UMKM binaan ASPRINDO Kepri.

Kolaborasi antara ITEBA dan ASPRINDO dalam pengembangan platform ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret bagi UMKM dalam memperluas pasar. Dengan dukungan teknologi dari kampus dan jaringan bisnis dari ASPRINDO, pelaku usaha lokal dapat memasarkan produknya secara lebih efektif dan profesional.

Platform e-commerce ini juga menjadi bagian dari transformasi digital UMKM, sehingga pelaku usaha tidak lagi bergantung pada pasar konvensional. Melalui digitalisasi, produk lokal Kepri berpotensi menjangkau pasar nasional bahkan internasional.

Membangun Kolaborasi Berkelanjutan

Rakerwil I Periode 1 ini tidak hanya membahas program kerja jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi kerja sama jangka panjang antara ITEBA dan ASPRINDO Kepri. Sinergi ini diharapkan terus berlanjut melalui program bersama, pelatihan, riset, hingga pendampingan usaha berbasis teknologi.

Kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia usaha dinilai sebagai kunci dalam menciptakan sumber daya manusia yang kompeten sekaligus pelaku usaha yang inovatif. Mahasiswa dapat memperoleh pengalaman praktis, sementara pengusaha mendapatkan akses terhadap riset dan inovasi terbaru.

Melalui kegiatan ini, hubungan antara ITEBA dan ASPRINDO Kepri diharapkan semakin erat dan berkelanjutan. Lebih dari itu, sinergi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendorong kemajuan ekonomi dan teknologi di wilayah Kepulauan Riau.

Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Rakerwil I ini menjadi langkah awal yang strategis dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang kuat, inklusif, dan berdaya saing di Kepri.

Jakarta, 5 Oktober 2025 – Pemadaman listrik yang terjadi di seluruh Aceh pada 29 September 2025 hingga 1 Oktober 2025 masih menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, termasuk kalangan pelaku usaha. Peristiwa listrik padam berhari-hari tersebut dinilai sebagai ironi, mengingat Aceh dikenal memiliki sumber daya energi yang melimpah.

Sebagian masyarakat bahkan menyebut pemadaman ini sebagai salah satu yang terburuk sejak tsunami 2004 dan masa konflik usai. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga berdampak pada sektor ekonomi dan dunia usaha.

Menanggapi situasi ini, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO), Jose Rizal, menyampaikan pandangannya. Sebagai salah satu tokoh Aceh, Jose mengaku peristiwa ini mengingatkannya pada upaya panjang pembangunan PLTU Rancong yang pernah ia inisiasi.

Upaya Pembangunan PLTU Rancong di Arun

Jose mengungkapkan bahwa dirinya pernah mengupayakan pembangunan PLTU Rancong di wilayah Arun, Kabupaten Aceh Utara. Lokasi tersebut telah ditetapkan sebagai Kawasan Industri Pasai (KIP) Aceh Utara LNG Arun.

Proyek ini digagas melalui perusahaannya, PT Jorindo Agung, yang kemudian melahirkan PT Jorindo Aceh Power bekerja sama dengan Perusda Bina Usaha.

“Saat itu, semua perizinan lokasi sudah siap. Investor pendanaan juga siap. Kami juga sudah mengantongi izin hibah lokasi tanah dari pemerintah pusat, ESDM. Pertamina dan Kementerian Keuangan sudah mendapat persetujuan hibah tanah lokasi tersebut kepada Kabupaten Aceh Utara yang merupakan tanah PT Arun milik Pertamina seluas 19,2 Ha untuk dijadikan lokasi PLTU,” ujar Jose di Jakarta, Minggu (5/10/2025).

Menurutnya, secara administratif dan finansial, proyek tersebut telah memiliki kesiapan yang matang.

Penandatanganan PPA Tahun 2007

Jose juga menjelaskan bahwa pada 14 Agustus 2007 telah dilakukan penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA). Penandatanganan itu dilakukan bersamaan dengan ground breaking PLTU Pacitan di Jawa Timur.

“Sekalian dengan 3 PLTU lainnya menandatangani PPA di depan Menteri ESDM dan Dirut PLN serta yang mewakili pemerintah sebagai proyek nasional IPP (Independent Power Producer). Tapi kemudian proyek itu tidak bisa diwujudkan,” kenangnya.

Dengan status sebagai proyek nasional IPP, PLTU Rancong seharusnya memiliki posisi strategis dalam mendukung kebutuhan energi di Aceh. Namun, berbagai kendala administratif membuat proyek tersebut tidak berlanjut.

Kendala Hibah Tanah dan Sertifikat

Menurut Jose, gagalnya proyek PLTU Rancong dipicu oleh berlarut-larutnya pemecahan sertifikat status tanah hibah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Utara.

Permasalahan muncul ketika Kabupaten Aceh Utara mengalami pemekaran dan melahirkan Kota Lhokseumawe. Lokasi PLTU yang direncanakan berada di perbatasan dua wilayah dan kemudian masuk ke wilayah Kota Lhokseumawe.

Situasi semakin kompleks ketika terbit surat pembatalan hibah dari Walikota Lhokseumawe, meskipun akhirnya diselesaikan melalui musyawarah kedua pemerintah daerah. Namun, kondisi tersebut telah menimbulkan kekhawatiran bagi investor.

“Harusnya tanah untuk kepentingan industri, termasuk untuk PLTU Rancong, yang sudah disetujui Kementerian Keuangan untuk dihibahkan ke pemerintah daerah, jangan sampai dibatalkan oleh Walikota Lhokseumawe. Itulah akibat ego sektoral,” tegas Jose.

Akibat pembatalan tersebut, proses pemecahan sertifikat menjadi terhambat. Meskipun sudah dilakukan konsolidasi berkali-kali, proses yang berlarut-larut membuat investor akhirnya mundur.

Mehrabsyah, yang saat proyek itu diinisiasi menjabat sebagai Ketua Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Utara, membenarkan hal tersebut.

“Saya menjadi saksi bagaimana Pak Jose melalui Jorindo Agung dan Jorindo Aceh Power berjuang mewujudkan PLTU Rancong. Sebagai putra Aceh, saya kira beliau sudah berusaha memberikan pikiran, tenaga, dan bahkan materi yang tidak sedikit,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa sejak Maret 2007 hingga 2013 telah banyak dilakukan koordinasi dan konsolidasi antar-stakeholder. Namun, proses pemecahan sertifikat oleh BPN tidak kunjung selesai.

Potensi Geotermal Aceh

Selain PLTU Rancong, Jose kini menunjukkan ketertarikan untuk mengelola energi geotermal sebagai sumber energi terbarukan di Aceh.

“Indonesia adalah negara dengan potensi geotermal terbesar ke-3 di dunia. Dan salah satunya Aceh. Kalau Aceh mengalami krisis energi, itu ironi,” katanya.

Menurutnya, potensi energi Aceh, baik dari sumber fosil maupun terbarukan, seharusnya mampu menjadikan daerah tersebut mandiri secara energi.

Sebagai putra Aceh, Jose mengaku terpanggil untuk turut membangun daerahnya. Namun ia berharap pemerintah daerah dapat memberikan kepastian dan dukungan agar pengalaman seperti PLTU Rancong tidak terulang kembali.

“Saya tidak ingin mengulang cerita PLTU Rancong. Saya berharap pemerintah daerah mau benar-benar mengoptimalkan potensi energi di Aceh, sehingga Aceh tidak lagi mengalami peristiwa seperti sekarang. PLTU Rancong juga masih memungkinkan dilanjutkan kok, asal pemerintah mau,” pungkasnya.

Peristiwa pemadaman listrik 29 September–1 Oktober 2025 menjadi pengingat bahwa pengelolaan sumber energi harus dirancang secara matang dan berkelanjutan. Dengan potensi yang dimiliki Aceh, sinergi antara pemerintah, investor, dan pelaku usaha menjadi kunci agar krisis energi tidak kembali terulang di masa depan.

Jakarta, Pakar Ekonomi INDEF sekaligus Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Indonesia (ASPRINDO), Prof. Didin S. Damanhuri, menegaskan pentingnya reorientasi pembangunan nasional sebagai solusi dalam perspektif ekonomi politik. Menurutnya, arah kebijakan ekonomi Indonesia perlu ditata ulang agar tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (GDP oriented), tetapi juga mengedepankan keadilan dan keberlanjutan.

Didin menilai bahwa pembangunan berbasis GDP tetap relevan, namun harus dijalankan secara sehat dan berimbang. Jika tidak, pertumbuhan ekonomi justru berpotensi memperlebar ketimpangan pendapatan dan memperkuat dominasi kelompok tertentu dalam struktur ekonomi nasional.

GDP Oriented Harus Sehat dan Berkelanjutan

Menurut Prof. Didin, pembangunan GDP oriented yang sehat akan melahirkan pelaku bisnis yang efisien dan inovatif, pelaku politik yang berjiwa negarawan, serta civil society yang produktif. Namun, orientasi tersebut tidak boleh berdiri sendiri tanpa prinsip pemerataan.

Ia mencontohkan negara-negara dengan demokrasi matang seperti negara-negara Skandinavia dan Jepang sebagai benchmark keberhasilan pembangunan yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan dan keadilan sosial.

“Itulah yang sudah terjadi di negara-negara yang demokrasinya matang, seperti negara-negara Skandinavia atau Jepang. Itu bisa kita jadikan benchmark,” ujar Didin, dikutip Kamis (21/8/2025).

Dalam pandangannya, jika Indonesia ingin tetap menggunakan pendekatan GDP oriented, maka harus diimbangi dengan prinsip with equity. Tanpa keseimbangan tersebut, pertumbuhan ekonomi berisiko dikuasai oleh oligarki ekonomi yang berkolaborasi dengan oligarki politik.

“Kedua oligarki tersebut harus bertransformasi menjadi aktor demokrasi politik dan ekonomi sehingga 40 persen penduduk paling bawah akan disejahterakan. Mereka tidak akan termarginalisasi,” tegasnya.

Tiga Model Orientasi Pembangunan Ekonomi

Prof. Didin menjelaskan bahwa terdapat tiga model orientasi pembangunan ekonomi yang umum diterapkan negara berkembang.

Pertama, model di mana pertumbuhan PDB hanya menjadi indikator, sementara kebijakan difokuskan pada pemerataan atau growth through equity. Model ini diterapkan Jepang, Taiwan, Malaysia era Mahathir, serta Korea Selatan yang memulai pembangunan melalui reformasi agraria. Jepang dan Taiwan mampu mencatat pertumbuhan tinggi melalui strategi pemerataan, dengan Taiwan mengandalkan dominasi UMKM di hampir seluruh sektor ekonomi.

Kedua, model growth with equity, yakni kombinasi pertumbuhan dan pemerataan. Model ini pernah diterapkan Indonesia pada era Soeharto dan juga Thailand melalui penguatan agroindustri rakyat.

Ketiga, model pertumbuhan tinggi dengan segala cara atau GDP oriented. Menurut Didin, pendekatan ini terjadi di Indonesia pada era reformasi melalui privatisasi besar-besaran, peningkatan utang luar negeri, serta pembangunan infrastruktur masif.

Ia mengingatkan bahwa jika Indonesia terus mempertahankan tata kelola ekonomi berbasis GDP oriented tanpa koreksi, maka ketimpangan pendapatan akan semakin meluas.

“Jika Indonesia tidak mengubah tata kelola perekonomiannya, maka Indonesia tidak akan bisa menghapus ketimpangan yang ada. Bahkan, jika meneruskan sistem pertumbuhan ekonomi berbasis GDP Oriented, ketimpangan akan semakin meluas,” ujarnya di Jakarta, Jumat (21/11).

Ketimpangan dan Data Empiris

Didin menyoroti bahwa ketimpangan Indonesia tercermin dari data Bank Dunia yang menunjukkan 40 persen penduduk berpendapatan terendah hanya menikmati sekitar 17 persen dari total pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini menggambarkan bahwa hasil pembangunan belum terdistribusi secara merata.

Selain itu, gini ratio pengeluaran Indonesia berada di kisaran 0,38–0,41, sementara gini ratio pendapatan mendekati 0,5. Angka tersebut menunjukkan kesenjangan yang cukup tinggi dalam distribusi pendapatan masyarakat.

Indikator lain, yakni Material Power Index (MPI), juga memperlihatkan jurang ketimpangan yang serius. Pada 2023, Indonesia menduduki peringkat pertama dunia dengan angka 1.236.795, meningkat drastis dibandingkan 2011 dan bahkan melampaui China.

Menurut Didin, fakta-fakta tersebut menjadi peringatan bahwa orientasi pembangunan perlu segera dikoreksi agar tidak semakin memperdalam ketidakadilan sosial.

Hambatan Struktural: Politik Transaksional

Selain persoalan orientasi kebijakan, Didin juga menyoroti sistem politik transaksional yang berkembang pasca-reformasi. Praktik ini menyebabkan political cost menjadi sangat tinggi dan membuat demokrasi berjalan secara prosedural, namun belum substantif.

Ia menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi rata-rata lima persen di era reformasi lebih rendah dibandingkan sebelum reformasi yang mampu mencapai 7,5 persen. Ironisnya, pertumbuhan lima persen tersebut justru lebih banyak terakumulasi pada lima persen kelompok super kaya.

Situasi ini, menurutnya, membuat demokrasi ekonomi politik, supremasi hukum, kesejahteraan, dan keadilan sosial sebagaimana diperintahkan UUD menjadi sulit tercapai.

Ia menambahkan bahwa fenomena “kawin-mawin” antara oligarki bisnis dan oligarki politik menjadi penghambat implementasi platform ekonomi rakyat yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo.

Reorientasi sebagai Jalan Pembenahan

Prof. Didin menegaskan bahwa reorientasi pembangunan bukan berarti menolak pertumbuhan ekonomi, melainkan memastikan pertumbuhan tersebut berkualitas dan inklusif. Kombinasi antara pertumbuhan yang kuat dan pemerataan yang nyata akan menjadi fondasi kokoh bagi ekonomi nasional.

Dengan perbaikan tata kelola, penguatan supremasi hukum, serta transformasi aktor-aktor ekonomi dan politik menjadi lebih demokratis, Indonesia berpeluang menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Reorientasi pembangunan inilah yang dinilai dapat menjadi pecut baru bagi ekonomi nasional—bukan hanya untuk meningkatkan angka pertumbuhan, tetapi juga untuk memastikan 40 persen masyarakat terbawah tidak lagi termarginalisasi dan benar-benar merasakan manfaat pembangunan.

Jakarta, 19 September 2025, Upaya mempercepat pembangunan desa dan pemerataan ekonomi nasional terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) resmi menjalin sinergi strategis dengan Asosiasi Pengusaha Bumiputera Indonesia (ASPRINDO) dalam rangka mendorong akselerasi pengembangan ekonomi desa.

Kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam mengoptimalkan potensi desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri dan berkelanjutan.

Tantangan Besar: 75 Ribu Lebih Desa di Indonesia

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Indonesia memiliki 75.753 desa yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Jumlah tersebut belum termasuk kelurahan dan unit pemerintahan setingkat desa lainnya. Skala yang sangat besar ini menunjukkan kompleksitas pembangunan desa di Indonesia.

Dengan jumlah desa yang demikian banyak, pemerintah menghadapi tantangan dalam menjangkau seluruh wilayah secara optimal. Oleh karena itu, kolaborasi dengan sektor swasta menjadi solusi strategis untuk mempercepat intervensi pembangunan.

Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Kemendes PDT, Mulyadin Malik, menyampaikan bahwa sinergi dengan ASPRINDO diharapkan mampu menciptakan akselerasi pengembangan usaha dan peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah kerja sama.

“Dampaknya, diharapkan wilayah yang dijadikan lokasi kerja sama akan terjadi akselerasi pengembangan usaha dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat wilayah tersebut,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (19/9/2025).

ASPRINDO sebagai Mitra Strategis Pembangunan Desa

Kemendes PDT memandang ASPRINDO sebagai mitra strategis karena memiliki jejaring lintas sektor yang kuat dalam pengembangan produk unggulan desa serta akselerasi potensi usaha dan bisnis daerah.

Sebagai organisasi yang menaungi pengusaha bumiputera Indonesia, ASPRINDO memiliki kapasitas dalam membuka akses pasar, memperluas jaringan distribusi, serta mendorong investasi di tingkat daerah. Kolaborasi ini tidak hanya bertujuan menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga membangun ekosistem industri desa yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Sinergi pemerintah dan pelaku usaha domestik diyakini mampu membuka potensi daerah agar lebih mandiri. Dalam jangka panjang, penguatan ekosistem industri berbasis desa akan menjadi solusi strategis terhadap persoalan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.

Sejalan dengan Asta Cita Presiden

Kerja sama ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden ke-6, yakni “Pembangunan dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi.” Pendekatan ini menegaskan bahwa pembangunan nasional harus bertumpu pada kekuatan desa sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Komitmen tersebut kemudian diimplementasikan melalui 12 rencana aksi Kemendes PDT, di antaranya:

• Rencana Aksi ke-2: Peningkatan Ketahanan Pangan Lokal Desa (Swasembada Pangan), yang bertujuan memperkuat kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya.
• Rencana Aksi ke-9: Investasi serta Kerja Sama dengan Korporasi Nasional dan Investor dari Luar Negeri, guna membuka peluang permodalan, transfer teknologi, serta penguatan kapasitas usaha desa.

Dengan dukungan ASPRINDO, kedua rencana aksi ini dapat dijalankan secara lebih efektif melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan sektor usaha.

Pentingnya Keterlibatan Swasta

Mulyadin menegaskan bahwa keterlibatan swasta menjadi kebutuhan strategis mengingat keterbatasan sumber daya pemerintah dalam mengintervensi lebih dari 75 ribu desa di Indonesia.

Sektor swasta umumnya lebih cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan inovasi. Melibatkan pelaku usaha juga membuka peluang alih teknologi, peningkatan keterampilan sumber daya manusia desa, serta penguatan manajemen usaha berbasis potensi lokal.

Selain itu, masuknya investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperluas akses pasar bagi produk unggulan desa.

“Inilah yang diperlukan, sinergi kementerian dengan berbagai stakeholder seperti ASPRINDO untuk mengakselerasi pembangunan desa,” tegasnya.

Membangun Model Pemberdayaan yang Dapat Direplikasi

Kemendes PDT berharap kolaborasi ini tidak hanya berhenti pada kerja sama formal, tetapi mampu melahirkan inovasi nyata dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Jika berhasil, model sinergi ini dapat direplikasi di desa atau wilayah lain di Indonesia.

Pendekatan pembangunan berbasis potensi lokal, dukungan investasi, transfer teknologi, serta penguatan kapasitas usaha diyakini mampu mendorong desa menjadi lebih produktif dan berdaya saing.

Pada akhirnya, pembangunan desa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan memerlukan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Sinergi antara Kemendes PDT dan ASPRINDO menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci percepatan pembangunan nasional dari akar rumput.

Dengan semangat gotong royong dan inovasi, desa-desa Indonesia diharapkan mampu menjadi pilar utama dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Ketua Umum ASPRINDO, Jose Rizal memaparkan dengan adanya kerja sama dengan Kemendes PDT ini diharapkan bisa meningkatkan pergerakan ekonomi di daerah. Dan tujuannya adalah untuk memandirikan pengusaha lokal, mensejahterakan masyarakat daerah, dan pada ujungnya akan menjadi penopang bagi perekonomian nasional.

“Di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia, sinergi pemerintah dengan pengusaha kecil harus didorong dan ditingkatkan. Karena seperti kita tahu, UMKM dan pengusaha kecil merupakan pilar penting apada perekonomian negara kita. Dan dengan mendorong perekonomian daerah, maka akan menciptakan berbagai peluang di daerah,” kata Jose.

Sinergi ini, lanjutnya, tak hanya membuka lapangan kerja di daerah tapi akan membangun suatu sistem industri dari hulu ke hilir dengan ditopang dengan manajemen yang baik dan digitalisasi.

“Jika Kampung Industri ini bisa berkembang di banyak titik di Indonesia, maka perekonomian daerah akan bisa bertumbuh tanpa terlalu banyak membutuhkan anggaran dari pusat. Dan jika perekonomian daerah bertumbuh, maka putra daerah tak perlu lagi datang ke perkotaan untuk menuai pendapatan. Daerah terbangun, masyarakat sejahtera, pembangunan merata, dan perkotaan tak lagi dibebani oleh pendatang dari daerah,” pungkas Jose

Salatiga, 11 September 2025 – Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO) Jawa Tengah terus memperluas langkah strategis dalam membawa produk unggulan daerah ke pasar internasional. Melalui audiensi bersama Pemerintah Kota Salatiga, ASPRINDO Jateng membahas rencana partisipasi komoditas lokal Indonesia dalam ajang internasional di Portugal.

Produk yang akan menjadi andalan dalam pameran tersebut adalah kopi dan vanili asal Salatiga, dua komoditas yang dinilai memiliki kualitas dan potensi ekspor yang kuat.

Audiensi Bersama Pemerintah Kota Salatiga

Audiensi yang digelar di Balai Kota Salatiga disambut hangat oleh Wakil Wali Kota Salatiga, Nina Agustin. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Kota Salatiga sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap upaya pengembangan komoditas lokal.

Dalam pertemuan tersebut, ASPRINDO Jateng memaparkan rencana keikutsertaan dalam pameran internasional yang akan berlangsung pada 28 September 2025 di Portugal. Pada ajang tersebut, ASPRINDO akan membawa sampel kopi dan vanili Salatiga untuk diperkenalkan kepada pasar global.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi promosi produk lokal agar mampu menembus pasar internasional sekaligus memperluas jaringan distribusi.

Kopi dan Vanili Sebagai Produk Unggulan Home Industry

Kopi dan vanili Salatiga termasuk dalam kategori home industry yang menjadi salah satu program prioritas pengembangan ASPRINDO. Produk berbasis usaha kecil dan menengah ini dinilai memiliki daya saing jika dikelola secara profesional dan didukung dengan akses pasar yang lebih luas.

Keikutsertaan dalam ajang internasional di Portugal diharapkan mampu membuka peluang ekspor baru bagi para pelaku usaha dan petani lokal. Tidak hanya sekadar memamerkan produk, tetapi juga membangun citra bahwa hasil pertanian Indonesia memiliki kualitas yang mampu bersaing di panggung global.

Bagi ASPRINDO, membawa produk ke luar negeri bukan sekadar kegiatan promosi, melainkan bagian dari upaya mendorong peningkatan nilai tambah komoditas lokal. Dengan akses pasar yang lebih luas, produk kopi dan vanili dapat memiliki harga jual yang lebih kompetitif dan menguntungkan petani.

Pengembangan Komoditas Lain: Tembakau dan Cengkeh

Selain kopi dan vanili, ASPRINDO juga tengah mengupayakan pengembangan komoditas lain seperti tembakau dan cengkeh. Keempat produk tersebut dipilih karena memiliki potensi besar dalam peningkatan nilai tambah serta peluang ekspor.

Komoditas pertanian seperti tembakau dan cengkeh memiliki pasar yang stabil, baik untuk kebutuhan industri dalam negeri maupun luar negeri. Dengan pendekatan pengembangan yang terstruktur, komoditas ini diharapkan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi daerah.

Langkah ini menunjukkan bahwa ASPRINDO tidak hanya fokus pada satu sektor, tetapi membangun ekosistem penguatan produk unggulan berbasis potensi daerah.

Diplomasi Pemasaran Lewat Film

Dalam audiensi tersebut, ASPRINDO juga menyampaikan rencana pembuatan film sebagai bagian dari diplomasi pemasaran produk Indonesia. Film ini dirancang untuk memperkenalkan produk pertanian dan komoditas nasional melalui media visual yang lebih menarik dan komunikatif.

Pendekatan ini dinilai efektif untuk menjangkau pasar internasional. Melalui media film, potensi produk lokal dapat dikemas dalam narasi yang kuat, memperlihatkan proses produksi, kualitas bahan baku, serta nilai budaya yang melekat pada produk tersebut.

Strategi pemasaran berbasis visual diharapkan mampu meningkatkan daya tarik produk Indonesia di mata pembeli global.

Dukungan Pemerintah Kota Salatiga

Wakil Wali Kota Salatiga, Nina Agustin, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembawaan kopi dan vanili ke Portugal. Ia menilai langkah ini sebagai strategi yang tepat untuk membawa nama Salatiga ke tingkat internasional.

Menurut Nina, meskipun produksi pangan di Salatiga masih perlu ditingkatkan, upaya ini menjadi langkah awal yang baik dalam memperluas pasar dan meningkatkan kesejahteraan produsen lokal.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, serta komunitas petani dalam mewujudkan tujuan tersebut. Dengan sinergi yang kuat, pengembangan komoditas unggulan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Mendorong Sinergi Antar Wilayah

ASPRINDO berharap inisiatif ini tidak hanya berdampak bagi Salatiga, tetapi juga menjadi pemicu sinergi antar wilayah di Indonesia. Setiap daerah memiliki produk unggulan yang dapat dikembangkan dan dipasarkan ke luar negeri.

Dengan memperluas jaringan pemasaran internasional, produk-produk lokal dari berbagai wilayah dapat saling mendukung dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara agraris yang kaya komoditas.

Langkah membawa kopi dan vanili Salatiga ke Portugal pada 28 September 2025 menjadi simbol komitmen ASPRINDO dalam membangun ekonomi berbasis potensi lokal. Melalui kolaborasi, promosi internasional, dan penguatan home industry, diharapkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha kecil dapat meningkat secara nyata.

Upaya ini sekaligus menunjukkan bahwa produk daerah, jika dikelola dengan strategi yang tepat, mampu tampil percaya diri di panggung global.

Jakarta, 13 September 2025 – Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO) menyambut baik rencana pemerintah untuk mengalihkan dana sebesar Rp 200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Namun, kebijakan tersebut dinilai harus diiringi regulasi yang jelas agar benar-benar berdampak pada kebangkitan ekonomi rakyat.

Ketua Dewan Pakar ASPRINDO, Prof. Didin S. Damanhuri, menegaskan bahwa dana dalam jumlah besar tersebut harus diarahkan untuk memperkuat sektor riil, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor padat karya.

Dana Rp 200 Triliun Harus Tepat Sasaran

Rencana pengalihan dana ini disampaikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (10/9/2025). Ia menyebutkan bahwa pemerintah akan memindahkan dana negara yang selama ini disimpan di Bank Indonesia (BI) ke sistem perbankan nasional melalui bank-bank Himbara.

“Saya sudah lapor ke Presiden, saya akan taruh uang ke sistem perbankan. Besok saya taruh Rp 200 Triliun,” ujar Menkeu Purbaya dalam RDP tersebut.

Dana yang akan dialihkan berasal dari kas negara yang tersimpan di BI dengan total mencapai Rp 425 triliun. Nantinya, dana tersebut dapat dimanfaatkan perbankan untuk mendukung berbagai program pembiayaan yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

Menanggapi kebijakan ini, Prof. Didin menyatakan dukungannya. Namun ia menekankan pentingnya pengaturan yang jelas agar dana tersebut tidak hanya beredar di kalangan pelaku usaha besar.

“Menurut saya, harus ada regulasi yang mewajibkan alokasi dana, 60 persen kepada UMKM, sektor padat karya, dan yang lainnya, yang bisa memicu pertumbuhan sekaligus memperkuat daya beli rakyat dan kelas menengah,” kata Prof. Didin, Sabtu (13/9/2025).

Risiko Jika Tanpa Regulasi yang Tegas

Prof. Didin mengingatkan bahwa tanpa regulasi yang tegas, pengalokasian dana tersebut berpotensi hanya dinikmati kelompok bisnis besar atau pemburu rente. Kondisi seperti ini justru bisa menimbulkan dampak inflatoir serta memperburuk ketimpangan ekonomi.

Menurutnya, kebijakan fiskal sebesar Rp 200 triliun harus dirancang untuk menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang dirasakan langsung masyarakat, bukan hanya memperkuat likuiditas korporasi besar.

Ia menilai, sektor UMKM dan usaha padat karya memiliki peran vital dalam menyerap tenaga kerja serta menjaga daya beli masyarakat. Oleh karena itu, alokasi minimal 60 persen untuk sektor tersebut dinilai penting agar kebijakan ini benar-benar berpihak pada ekonomi rakyat.

Penyaluran ke Koperasi Desa Harus Selektif

Selain UMKM, Prof. Didin juga menyoroti kemungkinan penyaluran dana ke Koperasi Desa Merah Putih. Ia mengingatkan agar penyaluran dilakukan secara selektif dan bertahap.

Langkah ini penting untuk mencegah risiko kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) yang justru dapat membebani sistem perbankan.

“Harus selektif dan bertahap untuk koperasi desa yang sudah jalan usaha-usahanya. Jangan sampai malah menjadi pemicu kredit macet, NPL, sehingga malah menjadi kontra produktif,” tegas Ahli Ekonomi INDEF tersebut.

Penyaluran yang hati-hati dan berbasis kelayakan usaha dinilai akan menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memastikan dana benar-benar produktif.

Perlu Paket Kebijakan Pendukung

Lebih lanjut, Prof. Didin menegaskan bahwa program Rp 200 triliun ini harus dibarengi dengan satu paket kebijakan komprehensif untuk membangkitkan sektor riil.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak cukup hanya mengandalkan injeksi dana ke perbankan. Pemerintah juga perlu menyiapkan langkah pendukung seperti insentif bagi UMKM, sektor padat karya, serta kebijakan yang memperkuat konsumsi masyarakat.

“Perlu juga disertai dengan BLT, agar konsumen kelas bawah naik daya belinya. Lalu, pemerintah juga mempersiapkan insentif untuk UMKM, sektor-sektor padat karya dan seterusnya,” ujarnya.

Peningkatan daya beli masyarakat kelas bawah dan menengah sangat penting agar pembiayaan yang disalurkan perbankan benar-benar terserap oleh aktivitas ekonomi yang produktif.

Momentum Kebangkitan Ekonomi Nasional

Rencana pengalihan Rp 200 triliun ke bank-bank Himbara dilakukan sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Dengan dana tersebut, perbankan diharapkan mampu memperluas pembiayaan ke berbagai sektor prioritas.

Namun, seperti yang ditekankan Prof. Didin, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada arah dan kualitas implementasinya. Jika diarahkan dengan tepat, dana tersebut dapat menjadi pemicu kebangkitan ekonomi rakyat.

Sebaliknya, tanpa pengawasan dan regulasi yang jelas, kebijakan ini berisiko memperbesar ketimpangan dan tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat luas.

ASPRINDO melalui Dewan Pakarnya mendorong agar kebijakan ini benar-benar difokuskan pada penguatan UMKM, koperasi yang sehat, serta sektor padat karya. Dengan pendekatan yang inklusif dan terarah, pengalihan dana Rp 200 triliun berpotensi menjadi momentum penting dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional berbasis rakyat.

Jakarta (25/7/2025),

ASPRINDO (Asosiai Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia), memantapkan “Kampung Industri” sebagai program unggulan yang akan membantu mengakselerasi peningkatan ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya pedesaan. Program ini sejalan dengan Astacita Keenam yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“Kampung Industri akan menjadi kerja kolaborasi antara pengusaha Asprindo, pemerintah, masyarakat akademik dan masyarakat desa. Karena meskipun digagas dan diinisiasi oleh Asprindo, tanpa melibatkan pemerintah dan msyarakat, program ini tidak bisa berjalan,” demikian disampaikan Ketua Umum Asprindo, Jose Rizal, seusai menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Ketua Umum Asprindo dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Yandri Susanto, pada Rabu 23 Juli lalu.

Dalam nota kesepahaman Asprindo-Kemendes, kedua pihak sepakat bersinergi dalam hal pengembangan ekosistem Kampung Industri serta Digitalisasi Ekonomi dalam mendukung ketahanan pangan di desa dan daerah tertinggal. Sinergi dan kerja sama ini secara rinci meliputi pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi, pemberdayaan masyarakat desa untuk pengembangan kegiatan usaha melalui pengembangan ekosistem Kampung Industri, penguatan dan pengembangan kelembagaan ekonomi desa, peningkatan kapasitas bidang teknologi ekonomi digital desa, dan kegiatan lain yang disepakati kedua pihak.

Jose menyebut MoU ini kerja sama kedua dengan kementrian terkait dengan Kampung Industri. Sebelumnya, nota kesepahaman serupa telah ditandatangani Asprindo dengan Kementrian Kelautan dan Perikanan.

“Kebetulan pilot project Kampung Industri Asprindo di bidang perikanan. Jadi kami membutuhkan sinergi dengan KKP. Kami bekerja sama dengan KKP dalam hal penguatan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam rangka mendukung implementasi ekonomi baru. Ke depan, jika Kampung Industri di bidang pertanian/peternakan mulai berjalan, kami berharap bisa bersinergi juga dengan Kementrian Pertanian,” ujarnya.

Jose bahkan berharap Presiden Prabowo Subianto berkenan mencanangkan program ini sebagai program nasional, karena dalam ultimate goal Asprindo, Kampung Industri ada di setiap wilayah provinsi. “Kami mengikhtiarkan setiap DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Asprindo di seluruh Indonesia membangun dan membina satu Kampung Industri, baik di bidang perikanan, pertanian/peternakan, maupun pariwisata.”

Tentang Kampung Industri Asprindo

Kampung Industri versi Asprindo diartikan sebagai sebuah kawasan yang di dalamnya terdapat ekosistem usaha, mengelola produk unggulan, melibatkan penduduk kawasan sebagai pelaku usaha mikro, bekerja sama dengan pengusaha Asprindo yang bertindak sebagai pengelola industri inti, dioperasikan secara terintegrasi dari produksi hingga menjadi produk konsumsi yang siap dipasarkan, dengan prinsip pembagian kemanfaatan yang bersifat win-win bagi semua subsistem yang terlibat dalam industri dimaksud.

Asprindo saat ini tengah mengembangkan pilot project Kampung Industri Perikanan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, dengan melibatkan nelayan dan petambak di 8 desa, termasuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dan koperasi setempat.

Untuk capacity building, Asprindo sudah menggandeng UNIDO (United Nations Industrial Development Organization untuk Global Quality and Standard Programme (GQSP) guna meningkatkan produktivitas beberapa komoditi perikanan.

Jose menyebut pihaknya pun nanti akan menggandeng perguruan tinggi untuk riset dan pengembangan SDM. Saat ini, Asprindo sudah bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin Makassar dan dari IPB sejumlah ahli sudah menyatakan kesediaan untuk mendukung Kampung Industri. “Terakhir, tentu saja kami juga membuka peluang bagi investor masuk dalam program Kampung Industri, terutama jika kelompok pengusaha Asprindo di kawasan tersebut tidak cukup memiliki sumber permodalan yang memadai,” demikian Jose, memungkas penjelasan.

Medan (UINSU) – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), H. Jose Rizal, MBA, melakukan kunjungan resmi ke Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan pada Sabtu (10/2). Kedatangannya disambut dengan hangat oleh Rektor UIN SU Medan, Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag, beserta jajaran akademik, termasuk Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga, Prof. Dr. Muzakkir, M.Ag, serta Kepala Biro Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan (AUPK), Drs. Ibnu Sa’dan, M.Pd. Acara ini berlangsung di Kampus IV UIN SU Medan, yang terletak di Tuntungan.

Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat implementasi nota kesepahaman (MoU) antara UIN Sumatera Utara Medan dan Asprindo, yang telah disepakati sebelumnya. Fokus utama kerja sama ini adalah pembangunan dan pengembangan Ma’had al Jami’ah, sebuah pusat pendidikan berbasis Islam yang akan berdiri di lingkungan kampus.

Dalam kesempatan tersebut, H. Jose Rizal didampingi oleh beberapa pejabat universitas, termasuk Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga serta Kepala Bagian Umum UIN SU Medan, Abdul Basid Lubis, S.Pd.I., M.Pd. Mereka meninjau langsung lokasi yang telah dipersiapkan untuk pembangunan Ma’had al Jami’ah di Kampus IV UIN SU Medan.

Pembangunan Ma’had al Jami’ah ini diharapkan menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta pembentukan karakter mahasiswa. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembelajaran agama, tahfizul Qur’an, serta pengembangan keterampilan berbahasa asing. Selain itu, keberadaan Ma’had al Jami’ah juga akan memperkuat nilai-nilai keislaman di lingkungan kampus, menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga memiliki moral dan spiritual yang kuat.

Kunjungan ini menunjukkan komitmen kuat antara Asprindo dan UIN SU Medan dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Kedua pihak berharap bahwa kerja sama ini dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan serta pembangunan bangsa di masa depan.

Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) sekaligus Ketua Dewan Pakar Asprindo, Prof. Didin S. Damanhuri, mengungkapkan bahwa stagnasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang jauh lebih rendah dibandingkan Vietnam disebabkan oleh perbedaan sistem politik serta lemahnya penegakan hukum. Menurutnya, ketidakseimbangan dalam demokrasi prosedural di Indonesia menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi, sehingga negara ini tertinggal dari Vietnam.

Selama satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Vietnam rata-rata mencapai 6,05 persen. Secara rinci, Vietnam mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4 persen pada 2014, 7 persen di 2015, 6,7 persen pada 2016, 6,9 persen di 2017, 7,5 persen pada 2018, dan 7,4 persen pada 2019. Ketika pandemi Covid-19 melanda, pertumbuhan ekonomi Vietnam turun menjadi 2,9 persen pada 2020 dan 2,6 persen di 2021. Namun, pada 2022 ekonomi Vietnam melonjak hingga 8,1 persen sebelum kembali ke angka 5 persen pada 2023.

Di sisi lain, Indonesia hanya mencatatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 4,21 persen dalam satu dekade terakhir. Pada 2014, ekonomi Indonesia tumbuh 5 persen, diikuti oleh 4,9 persen pada 2015, 5 persen di 2016, 5,1 persen pada 2017, 5,2 persen pada 2018, dan kembali ke 5 persen di 2019. Saat pandemi melanda, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar -2,1 persen pada 2020, kemudian pulih ke angka 3,7 persen di 2021, naik menjadi 5,3 persen di 2022, dan kembali ke 5 persen pada 2023.

Menurut Didin, secara prinsip tidak ada perbedaan mendasar dalam cara suatu negara menumbuhkan ekonominya. Faktor-faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi meliputi pengeluaran pemerintah, perbankan, investasi, konsumsi domestik, serta perdagangan internasional. Namun, perbedaan sistem pemerintahan memiliki dampak signifikan dalam pertumbuhan ekonomi.

“Vietnam memiliki kemiripan dengan era Orde Baru di Indonesia, di mana stabilitas politik terjaga dalam jangka panjang, terdapat garis besar kebijakan nasional yang konsisten, serta minim gangguan dari kebijakan jangka pendek setiap lima tahun,” jelas Didin.

Stabilitas Politik Vietnam Sebagai negara dengan sistem politik komunis satu partai, Vietnam mampu menyusun rencana pembangunan jangka panjang yang tidak banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka pendek. Menurut Didin, kondisi politik di Vietnam relatif stabil, dan penegakan hukumnya berjalan konsisten meskipun terjadi pergantian kepemimpinan. Hal ini memberikan jaminan kepastian bagi para investor.

Sebaliknya, Indonesia menganut sistem presidensial dengan pergantian kepemimpinan setiap lima tahun melalui Pemilu. Dengan banyaknya partai politik yang terlibat, muncul berbagai kepentingan yang dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi. Akibatnya, tidak ada jaminan stabilitas dalam keberlanjutan pembangunan.

“Di Indonesia, setiap pergantian pemerintahan sering kali diikuti dengan perubahan kebijakan. Meskipun pemerintahan dua periode seperti SBY atau Jokowi berusaha menjaga kesinambungan, tetap saja terjadi perbedaan prioritas di setiap periode lima tahunan,” ujar Didin.

Ia menyoroti bahwa sejak era reformasi, tidak ada kebijakan industrialisasi yang berkesinambungan untuk memberikan kepastian bagi investor dalam mendukung sektor industri.

Dalam sepuluh tahun terakhir, Didin menilai bahwa penegakan hukum di Indonesia mengalami banyak tantangan akibat dinamika politik yang semakin dipengaruhi oleh kepentingan korporasi besar. Salah satu kebijakan kontroversial yang lahir dalam pemerintahan Jokowi adalah Undang-Undang Cipta Kerja, yang dinilai kurang berpihak kepada publik.

Dengan kepemimpinan baru di bawah Prabowo Subianto, Didin melihat adanya potensi pergeseran kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi kepada rakyat. Namun, kebijakan tersebut masih menggunakan landasan hukum yang berasal dari era pemerintahan sebelumnya, yang dinilai kurang kompatibel dengan kondisi saat ini. Akibatnya, para investor melihat ketidakpastian dalam iklim investasi.

Ia mencontohkan beberapa permasalahan yang menciptakan ketidakpastian, seperti lemahnya penegakan hukum terhadap pengemplang pajak di sektor sawit dan tambang, maraknya kasus korupsi, serta polemik proyek strategis nasional seperti PSN PIK 2 yang berkaitan dengan reklamasi laut.

“Demokrasi prosedural yang berjalan saat ini berdampak pada sulitnya mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini cenderung tidak berkualitas, karena ketimpangan justru semakin meningkat,” tambahnya.

Tantangan Ekonomi Indonesia Menurut Didin, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mencapai ambisi pertumbuhan ekonomi 8 persen yang diusung oleh Prabowo. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintahan Prabowo perlu melakukan modernisasi sistem politik guna menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih kondusif. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah industrialisasi di pedesaan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi yang semakin tajam.

“Saya melihat program Kampung Industri yang telah digagas oleh Asprindo sebagai inisiatif yang baik. Program ini perlu diperluas dan bahkan dijadikan sebagai program nasional,” tutur Didin.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa modernisasi sistem politik dapat menjadi langkah strategis untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, sekaligus tetap mempertahankan kompetisi politik yang sehat. Hal utama yang perlu diperhatikan adalah menjamin supremasi hukum sebagai fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.