Artikel

Jakarta, 20 Februari 2026 – Upaya memperkuat perekonomian berbasis desa terus menjadi perhatian berbagai pihak di Indonesia. Salah satu langkah nyata dilakukan oleh Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) yang memperkuat kerja sama dengan gerakan pembangunan desa yang dikenal dengan Desa Emas. Kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat akar rumput sekaligus menciptakan multiplier effect bagi perekonomian nasional.

Ketua Umum Asprindo, Jose Rizal, menyampaikan bahwa hubungan antara Asprindo dan Desa Emas sebenarnya telah terjalin cukup lama. Namun, pada tahun 2026 ini kedua pihak sepakat untuk memperkuat kerja sama agar dampaknya terhadap masyarakat desa semakin nyata.

“Cara kita sama, yaitu menggerakkan perekonomian dari bawah, ya dari desa itu. Kita membina, mendampingi, memberikan pelatihan pada masyarakat pedesaan, agar bisa membangun dan mengembangkan potensi yang ada di daerah mereka. Kita pun akan membuka akses pasar bagi produk-produk unggulan tersebut,” kata Jose dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 20 Februari 2026.

Ekonomi Kuat Dimulai dari Desa

Menurut Jose Rizal, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus dimulai dari tingkat paling dasar, yaitu desa. Desa memiliki potensi sumber daya alam, budaya, serta tenaga kerja yang besar. Namun, potensi tersebut sering kali belum dioptimalkan karena keterbatasan akses pasar, teknologi, dan pendampingan usaha.

Melalui kolaborasi antara Asprindo dan Desa Emas, masyarakat desa didorong untuk mengembangkan usaha berbasis potensi lokal yang dimiliki. Pendekatan ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga menjadi pelaku ekonomi yang produktif.

Jose menjelaskan bahwa ketika perekonomian desa bergerak, maka akan tercipta efek berantai atau multiplier effect yang mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih luas.

“Dengan menggerakkan perekonomian daerah, maka akan terbentuk multiplier effect yang akan mendorong roda perekonomian, tak hanya lokal tapi juga nasional,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa ekonomi akan menjadi lebih kuat jika dibangun dari bawah, karena masyarakat menjadi aktor utama dalam proses pembangunan ekonomi.

“Perekonomian akan kuat, karena ekonominya dibangun dari bawah. Masyarakat juga menjadi sejahtera karena usaha dijalankan secara profesional dan berbasis teknologi, namun tetap mengikuti nilai-nilai adat yang ada di daerah tersebut,” tambahnya.

Kolaborasi Program Kampung Industri dan Desa Emas

Ketua Dewan Pembina Desa Emas, Aries Muftie, menjelaskan bahwa pertemuan antara kedua pihak dilakukan untuk menyelaraskan berbagai program yang dimiliki masing-masing organisasi. Dengan penyelarasan ini, diharapkan kolaborasi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa.

Menurut Aries, visi dan misi antara Asprindo dan Desa Emas memiliki kesamaan yang kuat, terutama dalam mendorong lahirnya industri berbasis desa.

“Visi dan misi kita ini sama, yaitu satu desa, satu industri. Sehingga, kami memutuskan lebih berkolaborasi. Asprindo punya Kampung Industri, Desa Emas punya program Patriot Desa dan Permata,” kata Aries.

Program Kampung Industri yang digagas Asprindo bertujuan menciptakan ekosistem usaha berbasis masyarakat di suatu wilayah desa. Sementara itu, gerakan Desa Emas melalui program Patriot Desa dan Permata fokus pada penguatan sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pengembangan potensi lokal desa.

Dengan kolaborasi ini, kedua program tersebut diharapkan dapat saling melengkapi dan mempercepat proses pembangunan ekonomi desa.

Sejalan dengan Asta Cita Presiden

Aries Muftie juga menilai bahwa kerja sama antara Asprindo dan Desa Emas sejalan dengan visi pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Dalam konsep pembangunan tersebut, sebagian besar program diarahkan pada penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan berbasis desa.

Salah satu program yang dinilai memiliki keterkaitan dengan gerakan ekonomi desa adalah rencana pembentukan 88 ribu koperasi desa dan kelurahan.

“Salah satunya yang betul-betul berelasi walaupun agak ambisius, adalah program 88 ribu koperasi desa dan kelurahan,” ujar Aries yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Pokja Industri Pedesaan di Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) pada periode 2016–2019.

Program tersebut dinilai dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat ekonomi desa, terutama jika didukung dengan pengembangan industri lokal dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Menjawab Tantangan Sumber Daya Manusia

Selain aspek ekonomi, kolaborasi antara Asprindo dan Desa Emas juga diharapkan mampu menjawab salah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Aries menilai bahwa pembangunan desa tidak hanya berbicara tentang infrastruktur atau investasi ekonomi, tetapi juga tentang peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha, memanfaatkan teknologi, dan mengembangkan potensi lokal.

Melalui program pelatihan, pendampingan usaha, serta akses jaringan pasar yang dimiliki Asprindo, masyarakat desa diharapkan dapat meningkatkan kapasitasnya sebagai pelaku usaha yang mandiri dan kompetitif.

Kolaborasi ini juga diharapkan mampu membuka peluang bagi lahirnya wirausahawan baru dari desa yang mampu membawa produk-produk lokal menembus pasar nasional bahkan internasional.

Dengan sinergi yang kuat antara organisasi pengusaha dan gerakan pembangunan desa, Asprindo dan Desa Emas optimistis bahwa ekonomi desa dapat menjadi fondasi utama dalam memperkuat perekonomian nasional di masa depan.

Sukoharjo, 18 Februari 2026 – Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO) terus memperkuat komitmennya dalam membangun ekonomi lokal melalui program Kampung Industri. Setelah proyek pertama berfokus pada sektor perikanan, kini ASPRINDO mempersiapkan kampung industri kedua yang menyasar sektor pertanian di Kabupaten Sukoharjo.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang ASPRINDO dalam membangun kemandirian ekonomi desa berbasis potensi sumber daya lokal.

Empat Desa Jadi Embrio Kampung Industri Pertanian

Ketua Umum ASPRINDO, Jose Rizal, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan penandatanganan kerja sama dengan empat desa di Sukoharjo. Desa-desa tersebut akan menjadi embrio pengembangan Kampung Industri bidang pertanian.

“Baru kemarin, kami melakukan penandatanganan kerja sama dengan 4 desa di Sukoharjo yang akan menjadi embrio kampung industri bidang pertanian, masing-masing Desa Melur, Beluk, Kedungwaru, dan Banjarsari,” ujar Jose, Rabu (18/2/2026).

Dalam acara penandatanganan tersebut, turut hadir Kepala Dinas Pengembangan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo, Sigit Nugroho, yang mewakili Bupati Sukoharjo. Kehadiran pemerintah daerah menunjukkan dukungan terhadap program pemberdayaan ekonomi desa ini.

Empat desa tersebut dipilih karena dinilai memiliki potensi pertanian yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan dan terintegrasi.

 

Dimulai dari Desa Melur dengan Beras Organik

Sebagai langkah awal, pengembangan akan dimulai dari Desa Melur. Desa ini telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mengembangkan beras organik.

“Kami akan mulai dari Desa Melur dimana Bumdesnya sudah mengembangkan beras organik, yaitu beras yang tidak mengandung residu bahan kimia selama proses penanamannya. Kami menyebutnya beras sehat,” kata Jose.

Beras organik atau beras sehat ini diproduksi tanpa penggunaan residu bahan kimia dalam proses penanaman, sehingga memiliki nilai tambah dari sisi kesehatan dan kualitas. Produk ini diharapkan mampu menembus pasar yang lebih luas, baik regional maupun nasional.

Pengembangan pertanian berbasis organik juga sejalan dengan tren konsumen yang semakin sadar akan pentingnya pangan sehat dan ramah lingkungan.

Peran Strategis Pertanian bagi Kemandirian Pangan

Jose menegaskan bahwa sektor pertanian memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Tidak hanya itu, pertanian juga menjadi kunci dalam memastikan kemandirian dan swasembada pangan nasional.

“Indonesia ini memiliki sumber daya pangan, baik dari darat maupun laut yang berlimpah. Tapi, sayangnya hingga saat ini, Indonesia masih harus mengimpor beberapa produk pangan. Ini lah yang ingin diubah oleh Asprindo dalam proyeksi jangka panjang,” ujarnya.

Menurutnya, dengan pengelolaan yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, desa-desa di Indonesia mampu menjadi pusat produksi pangan yang kuat dan berdaya saing.

Pendampingan Menyeluruh: Dari Produksi hingga Pemasaran

Dalam pengembangan Kampung Industri pertanian di Sukoharjo, ASPRINDO tidak hanya hadir sebagai mitra simbolis, tetapi akan memberikan pendampingan menyeluruh.

Pendampingan tersebut mencakup upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian, manajemen usaha, akses pemodalan, hingga pemasaran produk.

“Yang Asprindo inginkan adalah produk pertanian itu berkualitas, terserap oleh pasar, mampu menjangkau pasar yang lebih luas, dan yang paling penting, mampu menggerakkan perekonomian lokal. Artinya, kesejahteraan petani itu bisa terwujud,” jelas Jose.

Melalui jaringan pengusaha yang tergabung dalam ASPRINDO, produk pertanian desa diharapkan memiliki akses pasar yang lebih luas dan berkelanjutan. Dengan demikian, petani tidak lagi kesulitan dalam memasarkan hasil panennya.

Dampak pada Ekonomi Lokal

Program Kampung Industri dirancang untuk menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi ekonomi desa. Ketika hasil pertanian meningkat dan terserap pasar, maka pendapatan petani naik. Peningkatan pendapatan ini akan mendorong aktivitas ekonomi lainnya di desa, seperti perdagangan, jasa, hingga usaha kecil.

Ekonomi desa yang bergerak aktif akan memperkuat struktur ekonomi lokal dari akar rumput. Hal ini juga membantu mengurangi ketergantungan masyarakat desa terhadap pekerjaan di luar daerah.

Rencana Jangka Panjang: Berbasis Potensi Wilayah

Jose menambahkan bahwa ke depan, ASPRINDO akan terus mengembangkan Kampung Industri di berbagai sektor lainnya, seperti peternakan, kelautan, dan ekonomi kreatif.

“Rencana jangka panjang Asprindo adalah membangun kampung industri di banyak wilayah Indonesia, yang berbasis pada potensi sumber daya masing-masing wilayah. Jadi setiap daerah nanti akan ada produk unggulannya. Jika membutuhkan produk dari wilayah lain, bisa dilakukan pertukaran produk atau transaksi ekonomi,” ujarnya.

Konsep ini menempatkan setiap daerah sebagai pusat keunggulan tertentu sesuai potensi lokalnya. Dengan demikian, antarwilayah dapat saling mendukung melalui pertukaran produk dan kerja sama ekonomi.

Mewujudkan Kesejahteraan dari Desa

Program Kampung Industri ASPRINDO di Sukoharjo menjadi langkah konkret dalam membangun ekonomi dari desa. Dengan fokus pada sektor pertanian, pendampingan yang komprehensif, serta dukungan pemerintah daerah, diharapkan program ini mampu menciptakan kesejahteraan nyata bagi petani dan masyarakat sekitar.

Melalui pendekatan berbasis potensi lokal dan jaringan pengusaha nasional, ASPRINDO berupaya mendorong desa-desa Indonesia menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan.

Gunungkidul, Yogyakarta, 14 Februari 2026, Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO) kembali menunjukkan komitmennya dalam penguatan ekonomi nasional melalui langkah konkret di tingkat desa. Organisasi pengusaha ini resmi menandatangani kerja sama dengan Paguyuban BUMDES Indonesia (PBI), Gerakan Pembangunan Masyarakat Desa (Gerbang Massa).

Penandatanganan kerja sama dilakukan langsung oleh Ketua Umum ASPRINDO Jose Rizal bersama Ketua Umum PBI Gerbang Massa, Sariyanta, S.Pd., M.Pd., di Gunungkidul, Yogyakarta, Sabtu (14/2/2026). Kegiatan ini turut dihadiri oleh pengurus PBI Gerbang Massa se-Jawa Tengah dan Yogyakarta, menandai dimulainya kolaborasi strategis antara sektor swasta dan entitas desa.

Kolaborasi Nyata untuk Menggerakkan Ekonomi dari Desa

Ketua Umum ASPRINDO Jose Rizal menegaskan bahwa kerja sama ini akan memberikan dampak positif, khususnya bagi pelaku usaha desa. Menurutnya, kemitraan ini membuka peluang kolaborasi antara pelaku usaha desa dengan jaringan pengusaha ASPRINDO yang relatif lebih berpengalaman.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menggeliatkan dan memperkuat ekonomi masyarakat desa secara bertahap dan berkelanjutan.

“Hal tersebutlah yang ingin kami wujudkan dengan program Kampung Industri. Kami ingin mendorong pertumbuhan ekonomi dimulai dari bawah ke atas. Pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada masyarakat sekitar dan para pelaku usaha lokal,” kata Jose kepada awak media, Senin (16/2/2026).

Program Kampung Industri menjadi salah satu strategi utama dalam membangun fondasi ekonomi dari akar rumput. Konsep ini menekankan bahwa desa bukan hanya objek pembangunan, melainkan subjek utama dalam menciptakan nilai tambah ekonomi.

BUMDes dan Pengusaha Jadi Motor Penggerak

Dalam kerja sama ini, kolaborasi antara ASPRINDO dan BUMDes memegang peran penting sebagai motor penggerak ekonomi desa. Sektor swasta dan entitas desa akan bekerja bersama untuk memperkuat struktur ekonomi dari akar rumput.

“Di mana sektor swasta/pengusaha dan entitas desa berkolaborasi untuk memperkuat struktur ekonomi dari akar rumput,” ujar Jose.

Sinergi ini penting karena BUMDes memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat desa dan memahami potensi lokal, sementara pengusaha dalam jaringan ASPRINDO memiliki pengalaman, akses pasar, serta jejaring industri yang lebih luas. Kombinasi keduanya diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi desa yang lebih kokoh dan kompetitif.

Fokus pada Transfer Knowledge dan Tata Kelola Profesional

Dalam kemitraan tersebut, terdapat beberapa poin penting yang telah disepakati. Salah satunya adalah mewujudkan transfer knowledge dan alih teknologi melalui pendampingan manajerial.

Pendampingan ini bertujuan agar pengelolaan BUMDes menjadi lebih profesional, kompetitif, dan memiliki tata kelola (governance) yang baik. Dengan manajemen yang lebih tertata, BUMDes diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, transparansi, serta daya saing usaha desa.

Langkah ini menjadi krusial karena penguatan kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola adalah fondasi utama dalam membangun usaha yang berkelanjutan.

Pemberdayaan UMKM dan Integrasi ke Rantai Pasok Industri

Selain penguatan manajerial, kerja sama ini juga menitikberatkan pada pemberdayaan UMKM desa. ASPRINDO berkomitmen untuk menyerap produk unggulan desa (produk lokal) ke dalam rantai pasok industri yang tergabung dalam jaringannya.

“Kita akan fokus pada pemberdayaan UMKM dan penyerapan produk unggulan Desa (produk lokal) ke dalam rantai pasok industri yang tergabung dalam jaringan ASPRINDO sehingga dapat memberikan nilai tambah ekonomi masyarakat di Desa,” ujar Jose.

Integrasi ke dalam rantai pasok industri akan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi produk desa. Produk yang sebelumnya hanya beredar di pasar lokal berpeluang masuk ke pasar yang lebih luas dengan standar kualitas yang lebih baik.

Akses Pasar, Digitalisasi, dan Off taker

Kerja sama ini juga mencakup perluasan akses pasar dan digitalisasi. Melalui jejaring pengusaha ASPRINDO, layanan dan pemasaran BUMDes diharapkan mampu menjangkau pasar nasional bahkan global atau ekspor.

ASPRINDO juga akan menghadirkan offtaker sebagai jembatan antara produk desa dengan pasar modern. Kehadiran offtaker ini penting untuk memastikan keberlanjutan penyerapan produk serta terciptanya pasar yang kompetitif.

Dengan digitalisasi, BUMDes dan UMKM desa dapat memanfaatkan platform pemasaran modern, memperluas jangkauan konsumen, serta meningkatkan efisiensi distribusi.

Investasi Inklusif untuk Desa

Tidak hanya fokus pada produksi dan pemasaran, ASPRINDO juga membuka peluang investasi inklusif di desa. Investasi ini diarahkan pada proyek yang berkelanjutan dan berorientasi pada penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

“Kami juga membuka investasi inklusif, yaitu peluang investasi di desa yang berkelanjutan dan berorientasi pada penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat,” kata Jose.

Pendekatan investasi inklusif memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi desa tidak hanya dinikmati oleh investor, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar melalui penciptaan pekerjaan dan peningkatan pendapatan.

Membangun Ekosistem Ekonomi Kerakyatan

Jose berharap penandatanganan kerja sama ini bukan sekadar seremoni, melainkan menjadi titik awal kerja nyata dalam membangun ekonomi dari pinggiran sesuai visi ASPRINDO untuk mewujudkan Indonesia kaya.

“Dengan membangun ekonomi desa, akan terbangun juga ekosistem ekonomi yang kuat, yang berbasis kerakyatan dan pengusaha lokal,” pungkasnya.

Kolaborasi antara ASPRINDO dan PBI Gerbang Massa ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekonomi desa melalui kemitraan, pemberdayaan, dan investasi. Dengan sinergi yang terstruktur dan berkelanjutan, desa diharapkan mampu menjadi fondasi kokoh bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berbasis kerakyatan.

Jakarta – Memasuki awal tahun 2026, Program Kampung Industri yang digagas Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) bukan lagi sekadar wacana. Kini telah menunjukkan geliat nyata di berbagai daerah dan terus dikembangkan sebagai model pemberdayaan ekonomi berbasis akar rumput.

Ketua Umum Asprindo, Jose Rizal, sebelumnya menyampaikan bahwa Kampung Industri diharapkan dapat menjadi program nasional yang mendukung pemerintah dalam membangun ketahanan pangan dan memperkuat ekonomi daerah.

“Harapan kami, ke depan, Kampung Industri bisa menjadi program nasional yang mendukung pemerintah dalam upaya membangun ketahanan pangan,” ujar Jose dalam keterangan tertulisnya pada 26 Januari 2025.

Memasuki 2026, komitmen tersebut terus dijalankan melalui sinergi aktif antara Asprindo, pemerintah pusat dan daerah, serta kalangan akademisi.

Sinergi dengan Pemerintah dan Kementerian Teknis

Sejak tahap awal, Asprindo telah melakukan audiensi dengan berbagai kementerian di tingkat pusat guna memperoleh dukungan kebijakan dan koordinasi program. Di antaranya dengan Menteri PPN/Bappenas, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT).

Langkah ini menunjukkan bahwa Kampung Industri dirancang selaras dengan agenda pembangunan nasional, terutama dalam hal ketahanan pangan, penguatan ekonomi desa, dan pengentasan kemiskinan.

Tidak berhenti di situ, Asprindo juga terus mengupayakan dukungan dari kementerian teknis lainnya serta pemerintah daerah agar implementasi program dapat berjalan sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah.

Dengan dukungan lintas sektor, Kampung Industri tidak hanya menjadi program internal organisasi, tetapi menjadi gerakan kolaboratif yang membuka ruang partisipasi luas bagi pelaku usaha lokal.

Dukungan Akademisi dan Tenaga Ahli

Untuk memastikan program berjalan profesional dan berbasis kajian ilmiah, Asprindo juga menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi. Ketua Dewan Pakar Asprindo, Prof. Didin S. Damanhuri, yang juga Guru Besar IPB, telah menyiapkan tim pakar dari IPB untuk mengawal dan memberikan pendampingan dalam pelaksanaan Kampung Industri.

Kolaborasi ini menjadi salah satu kekuatan utama program, karena tidak hanya mengandalkan semangat kewirausahaan, tetapi juga dukungan tenaga ahli, riset, serta pendekatan manajerial yang terukur.

Dengan demikian, Kampung Industri tidak dijalankan secara sporadis, melainkan dirancang sebagai ekosistem usaha yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Berbasis Akar Rumput dan UMKM

Jose menegaskan bahwa Kampung Industri merupakan alternatif solusi berbasis akar rumput. Program ini diarahkan untuk memperkuat bisnis rumahan dan UMKM yang dikelola mayoritas masyarakat setempat.

“Karena berbasis akar rumput, Kampung Industri merupakan alternatif solusi bagi pemerintah, baik untuk ketahanan pangan maupun untuk pengentasan kemiskinan. Kami harus menjalankan ini kalau mau besar dan kompetitif. Karena selama ini pengusaha pribumi umumnya pengusaha kecil,” papar Jose.

 

Kampung Industri dirancang sebagai kawasan perkampungan yang menjadikan usaha rumahan dan UMKM sebagai fondasi utama. Melalui pendekatan ini, pengusaha kecil tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tetapi berada dalam ekosistem usaha yang saling terhubung.

Setiap wilayah diarahkan untuk mengembangkan produk unggulan sesuai potensi lokalnya, sehingga memiliki identitas ekonomi yang jelas dan berdaya saing.

Konsep Ekosistem dan Gotong Royong

Kunci dari Kampung Industri, menurut Jose, terletak pada penguatan produk unggulan daerah, semangat gotong royong dalam pengadaan sumber daya, serta pengelolaan usaha secara profesional.

“Kunci Kampung Industri adalah produk unggulan setiap wilayah, gotong royong dalam pengadaan sumber daya, dioperasikan secara profesional, dengan kemanfaatan win-win di antara seluruh elemen yang terlibat,” ungkapnya.

Artinya, Kampung Industri bukan hanya tentang produksi, tetapi tentang membangun rantai nilai yang terintegrasi mulai dari bahan baku, proses produksi, manajemen, hingga pemasaran.

Melalui jaringan anggota Asprindo di berbagai wilayah, pelaku usaha mikro dan kecil juga memiliki peluang memperluas akses pasar, termasuk membuka jalan menuju pasar nasional bahkan internasional.

Bukan Program Baru, Tapi Gerakan Berkelanjutan

Memasuki 2026, Kampung Industri bukan lagi sekadar konsep yang baru digembor-gemborkan. Program ini telah berjalan dan terus diperluas melalui kerja sama dengan berbagai pihak.

Asprindo membuka kesempatan bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh Indonesia untuk bergabung dan menjadi bagian dari ekosistem Kampung Industri. Dengan bergabung, pelaku usaha dapat memperoleh pendampingan, akses jejaring, serta peluang kolaborasi lintas daerah.

Bagi pengusaha yang ingin meningkatkan kapasitas usaha dan membawa produk lokal menembus pasar yang lebih luas, termasuk internasional, Kampung Industri menjadi salah satu jalur strategis.

Ayo Bergabung dan Majukan Daerah Bersama Asprindo

Asprindo mengajak para pengusaha Bumiputera, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil, untuk bergabung melalui cabang atau DPW terdekat di wilayah masing-masing.

Dengan semangat kolaborasi, profesionalisme, dan gotong royong, Kampung Industri diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan, mengurangi kemiskinan, serta mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha lokal yang mampu bersaing di tingkat global.

Bersama Asprindo, saatnya pengusaha mikro tidak hanya bertahan, tetapi naik kelas dan membawa produk daerah menuju panggung nasional dan internasional.

Jakarta, 24 Januari 2026 – Paparan strategi ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo di ajang World Economic Forum (WEF) Davos, Swiss, dinilai sebagai sebuah tesis besar untuk memperbaiki arah ekonomi Indonesia. Namun, menurut Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO) sekaligus Guru Besar IPB Bogor, Prof. Didin S. Damanhuri, tesis tersebut tetap perlu diuji secara konseptual dan faktual agar benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Prof. Didin menyampaikan pandangan tersebut pada Sabtu, 24 Januari 2026. Ia menilai publik patut memberikan apresiasi atas keberanian Presiden berbicara di hadapan forum ekonomi global yang dihadiri puluhan kepala negara, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump, serta ribuan CEO perusahaan internasional. Kehadiran Indonesia di panggung global tersebut merupakan kebanggaan tersendiri dalam diplomasi ekonomi.

Tesis Ekonomi di Panggung Dunia

Menurut Prof. Didin, inti pidato Presiden di Davos adalah pemaparan platform pembangunan ekonomi nasional yang kerap disebut sebagai “Prabowonomics”. Platform ini mengedepankan stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi tinggi, dan pemerataan sebagai satu kesatuan.

Namun, ia menegaskan bahwa stabilitas dan persatuan saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kemajuan ekonomi yang nyata dan merata. Tantangan terbesar justru terletak pada delivery mechanism atau mekanisme implementasi di lapangan.

Sejumlah program unggulan, menurutnya, menyedot anggaran dalam jumlah besar. Dampaknya, terjadi pemotongan pada berbagai pos penting seperti anggaran pendidikan, anggaran daerah, dana desa, hingga dana yang tersimpan di bank-bank Himbara. Pemerintah dan lembaga negara pun dipaksa melakukan efisiensi besar-besaran.

Minim Pelibatan UMKM dan Koperasi

Prof. Didin menyoroti bahwa program-program strategis tersebut belum melibatkan usaha rakyat secara luas, terutama UMKM dan koperasi yang seharusnya menjadi tulang punggung pemerataan ekonomi.

Dalam praktiknya, yang lebih dominan dilibatkan adalah yayasan-yayasan tertentu, aparat negara seperti Polri dan TNI, serta partai-partai politik. Bahkan, ia mencatat bahwa partai Presiden memperoleh porsi terbesar dalam berbagai inisiatif tersebut.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, dinilai lebih banyak menyentuh wilayah perkotaan. Sementara wilayah pedesaan yang mencakup sebagian besar wilayah nasional masih belum terjangkau secara optimal. Akibatnya, program tersebut belum memberikan efek pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh dan signifikan.

Hal serupa terjadi pada program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menggunakan dana desa dan dana perbankan Himbara. Prof. Didin menilai program ini dijalankan tanpa persiapan memadai agar benar-benar berfungsi sebagai entitas bisnis yang sehat dan berjiwa koperasi. Bahkan dalam upaya swasembada pangan, peran petani sebagai aktor utama justru kurang dilibatkan.

Trilogi Ekonomi dan Peran Danantara

Dalam paparannya, Prof. Didin menyebut bahwa apa yang disampaikan Presiden di Davos bercampur antara fakta dan cita-cita. Trilogi ekonomi yang ditawarkan masih menghadapi persoalan besar pada tahap aplikasi.

Salah satu pilar utama trilogi tersebut adalah peran Danantara sebagai pengelola dana investasi nasional senilai sekitar Rp 16.000 triliun. Lembaga ini dirancang menyerupai Temasek di Singapura. Namun, Prof. Didin mempertanyakan kelayakan perbandingan tersebut, mengingat Danantara baru berjalan sekitar satu tahun, sedangkan Temasek telah beroperasi selama puluhan tahun.

Trilogi ekonomi ini juga bertumpu pada stabilitas nasional melalui peran TNI dan Polri, serta ambisi pertumbuhan ekonomi tinggi yang disertai pemerataan. Konsep tersebut diharapkan mampu membawa Indonesia menjadi negara maju, demokratis, dan berkeadilan.

Namun, menurut Prof. Didin, dalam satu tahun pemerintahan, platform ideal tersebut belum sepenuhnya didukung program unggulan yang konkret, terutama dalam hal pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Beban Utang dan Tantangan Fiskal

Masalah implementasi diperparah oleh keterbatasan fiskal. Program-program besar seperti MBG dan KDMP kembali menghadapi kendala pelaksanaan akibat tekanan anggaran.

Di sisi lain, pembiayaan program dilakukan dengan peningkatan utang luar negeri. Pada tahun berjalan, pemerintah mencairkan utang sekitar Rp 826 triliun. Pertumbuhan ekonomi yang diklaim di atas 6 persen dalam kenyataannya mendekati 5 persen.

Utang luar negeri pemerintah mendekati Rp 10.000 triliun. Jika ditambah dengan utang swasta sekitar Rp 3.250 triliun dan utang BUMN sekitar Rp 9.000 triliun, total beban utang nasional menembus lebih dari Rp 22 kuadriliun. Kondisi ini tentu memberi tekanan berat pada APBN.

Situasi semakin kompleks dengan ketegangan geopolitik global, konflik internasional, dan perang dagang berkepanjangan. Nilai tukar rupiah sempat menembus Rp 17.000 per dolar AS. Data yang disebut Prof. Didin menunjukkan bahwa kredit untuk UMKM justru menurun, sementara kredit untuk korporasi besar meningkat signifikan.

Jika kondisi ini berlanjut, ia mengingatkan potensi krisis keuangan yang menyerupai BLBI jilid dua.

Tantangan Membuktikan Implementasi

Menurut Prof. Didin, tantangan utama bagi Presiden Prabowo adalah membuktikan bahwa strategi ekonomi yang dipaparkan di Forum Ekonomi Dunia bukan sekadar retorika. Ia menyarankan agar dilakukan penyusunan kerangka akademik yang kuat dan dapat diimplementasikan secara konsisten.

Tanpa perbaikan nyata pada mekanisme pelaksanaan, Prabowonomics dan trilogi ekonomi yang ditawarkan berisiko menghadapi persoalan serius ke depan.

Bagi ASPRINDO, kajian kritis seperti ini penting sebagai bagian dari kontribusi intelektual dalam menjaga arah pembangunan ekonomi nasional tetap berpihak pada kesejahteraan rakyat dan pemerataan yang berkeadilan.

Jakarta – Memasuki awal tahun 2026, pesan yang disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO), Jose Rizal, saat pelantikan DPW ASPRINDO Sulawesi Tengah pada Juni 2025 lalu, justru semakin terasa relevan.

Kala itu, dalam pelantikan yang digelar di Swiss-Belhotel Palu pada 27 Juni 2025, Jose menegaskan bahwa tahun tersebut hingga lima tahun ke depan merupakan periode yang sangat menentukan bagi kiprah pengusaha Bumiputera di Indonesia. Pernyataan itu bukan sekadar retorika seremonial, melainkan refleksi atas dinamika politik dan ekonomi nasional yang terus berkembang hingga hari ini.

Lima Tahun Penentu bagi Pengusaha Lokal

Menurut Jose Rizal, perubahan dinamika politik yang berkelindan dengan isu hegemoni antara oknum penguasa dan pengusaha membuka peluang baru bagi pengusaha pribumi untuk “merebut panggung”.

Memasuki 2026, dinamika tersebut masih terasa. Isu oligarki yang menguat dalam beberapa tahun terakhir bukan hanya menyoal dugaan persengkokolan antara oknum penguasa dan pengusaha besar, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan turunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat di akar rumput.

“Soal isu sumber daya alam yang dikeruk oleh pengusaha pendatang, soal ketenagakerjaan, dan hal-hal lainnya yang seluruhnya menempatkan masyarakat setempat sekadar sebagai penonton,” terang Jose saat itu.

Pernyataan tersebut menggambarkan keresahan yang hingga kini masih menjadi perbincangan publik, khususnya di daerah-daerah kaya sumber daya alam.

Sulawesi Tengah dan Potensi Besarnya

Dalam konteks Sulawesi Tengah, pesan tersebut memiliki bobot yang sangat besar. Provinsi ini dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari tambang nikel, emas, tembaga, hingga bauksit.

Jose menekankan bahwa pengusaha yang terhimpun dalam ASPRINDO, khususnya di Sulawesi Tengah, tidak boleh hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Momentum yang terbuka harus dimanfaatkan secara maksimal.

Ia bahkan menyampaikan bahwa jika dalam lima tahun ke depan pengusaha lokal tidak mampu menjadi bagian dari industri di wilayahnya, maka peluang itu bisa hilang untuk waktu yang sangat lama.

Pesan tersebut kini menjadi pengingat penting di tahun 2026. Di tengah derasnya arus investasi dan ekspansi industri berbasis sumber daya alam, pengusaha lokal dituntut untuk lebih proaktif, terorganisir, dan memiliki keberanian mengambil peran strategis.

Perlunya Dukungan dan Keberpihakan Politik

Namun, Jose juga menyadari bahwa pengusaha lokal pada umumnya tidak memiliki kekuatan untuk berhadapan secara langsung (“head to head”) dengan perusahaan besar atau investor asing.

Karena itu, ia menekankan pentingnya dukungan politik dan keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha Bumiputera.

“Pemerintah juga mestinya memanfaatkan momentum ini untuk menciptakan antitesis dari kebijakan ekonomi sebelumnya. Saatnya pemerintah menunjukkan kesungguhan dan keberpihakan pada pengusaha Bumiputera, dan membuktikan bahwa mereka tidak sedang bekerja untuk oligarki,” ungkap Jose.

Pernyataan ini menjadi relevan dalam konteks kebijakan ekonomi nasional yang terus bergerak menuju pemerataan dan penguatan ekonomi lokal. Dukungan regulasi, kemudahan akses permodalan, serta kebijakan afirmatif dinilai menjadi faktor kunci agar pengusaha lokal mampu naik kelas.

Bukan Anti Investor, Tapi Ingin Keadilan

Jose juga menegaskan bahwa ASPRINDO tidak memusuhi pengusaha asing maupun pengusaha besar. Ia memahami bahwa pemerintah daerah tetap membutuhkan investor untuk menggerakkan roda pembangunan.

Namun, yang menjadi harapan adalah agar kehadiran investor tidak mengesampingkan pengusaha lokal.

“Tapi saya ingin mereka tidak meninggalkan pengusaha lokal. Saya memimpikan pemilik tambang di sini bukan hanya perusahaan asing atau pengusaha-pengusaha kakap dari Jakarta. Pengusaha lokal juga harus menjadi pemilik tambang. Atau minimal anggota Asprindo diajak bekerjasama dengan perusahaan pendatang,” tegasnya.

Konsep kolaborasi ini menjadi jalan tengah antara kebutuhan investasi dan pemberdayaan pengusaha daerah. Dengan pola kemitraan yang adil, pengusaha lokal dapat memperoleh transfer pengetahuan, pengalaman, serta peluang kepemilikan yang lebih besar.

Pelantikan DPW Sulteng dan Kepemimpinan Baru

Pada kesempatan pelantikan tersebut, yang turut dihadiri Ketua Dewan Pembina ASPRINDO Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jose Rizal secara resmi melantik Shisy Usharnaningsih sebagai Ketua DPW ASPRINDO Sulawesi Tengah periode 2025–2030.

Kepengurusan baru ini diharapkan menjadi motor penggerak penguatan pengusaha Bumiputera di Sulawesi Tengah, terutama dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam secara lebih inklusif.

Relevansi di Tahun 2026

Kini, di awal 2026, pesan yang disampaikan pada Juni 2025 itu masih sangat aktual. Lima tahun yang disebut sebagai periode penentu masih berjalan, dan peluang untuk “merebut panggung” masih terbuka.

Tantangannya adalah bagaimana pengusaha Bumiputera mampu bersatu, memperkuat organisasi, serta membangun jejaring yang solid dengan pemerintah dan investor.

Bagi ASPRINDO, momentum ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal kedaulatan dan keadilan. Pengusaha lokal diharapkan tidak lagi menjadi penonton di wilayahnya sendiri, melainkan menjadi pelaku utama dalam pembangunan daerah.

Dengan semangat tersebut, pesan Ketua Umum ASPRINDO di Palu pada 27 Juni 2025 menjadi pengingat bahwa perjuangan pengusaha Bumiputera bukan sekadar agenda tahunan, melainkan misi jangka panjang yang menentukan masa depan ekonomi bangsa.

Jakarta, 1 Januari 2026 – Mengawali tahun baru dengan refleksi dan kepedulian sosial, Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) menggelar zikir dan doa bersama di Graha Jorindo, Jalan Poltangan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (1/1). Kegiatan ini tidak hanya menjadi tradisi tahunan, tetapi juga momentum spiritual untuk mendoakan korban bencana di Sumatera, khususnya Aceh, yang dilaporkan telah merenggut lebih dari seribu nyawa akibat banjir bandang.

Doa yang dipanjatkan tidak hanya untuk keselamatan dan pemulihan masyarakat terdampak, tetapi juga untuk kebangkitan ekonomi daerah yang mengalami kerusakan akibat bencana ekologis tersebut.

Agenda Tahunan Penuh Makna

Sekretaris Jenderal Asprindo, Ana Mustamin, menjelaskan bahwa kegiatan zikir dan doa bersama merupakan agenda rutin yang digagas oleh Ketua Umum Asprindo, Jose Rizal. Tradisi ini menjadi bagian dari komitmen organisasi dalam memadukan nilai spiritual dan tanggung jawab sosial di tengah dinamika ekonomi nasional.

“Acara utamanya memang doa dan zikir. Hiburan digelar agar keluarga besar Jorindo Group, relasi, sahabat, dan masyarakat sekitar bisa bersilaturahmi dan bergembira bersama,” ujar Ana.

Selain doa bersama, kegiatan ini juga diisi dengan hiburan sederhana sebagai wadah silaturahmi antara pekerja Jorindo Group, keluarga besar Asprindo, para anggota, mitra usaha, sahabat organisasi, serta masyarakat sekitar. Kebersamaan ini diharapkan menjadi awal yang positif dalam menyongsong tahun 2026.

Doa untuk Pemulihan Pascabencana

Dalam suasana penuh kekhusyukan, doa khusus dipanjatkan untuk masyarakat Sumatera yang terdampak bencana, terutama di Aceh. Banjir bandang yang terjadi di wilayah tersebut dilaporkan telah menelan lebih dari seribu korban jiwa. Selain kerugian jiwa, kerusakan infrastruktur dan sektor ekonomi lokal juga menjadi tantangan besar bagi proses pemulihan.

Asprindo menilai bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya membutuhkan bantuan darurat, tetapi juga kebijakan jangka panjang yang mampu menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan UMKM yang terdampak langsung.

Momentum pergantian tahun ini, menurut Ana, harus menjadi titik refleksi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam membangun ekonomi yang tangguh dan berkeadilan.

Harapan terhadap Kebijakan Ekonomi 2026

Ana Mustamin juga menyoroti kondisi perekonomian nasional di awal tahun 2026, terutama setelah dampak bencana ekologis di tiga provinsi di Sumatera. Ia menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah strategis yang benar-benar selaras antara target dan implementasi di lapangan.

“Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 persen. Namun, saya belum melihat kesesuaian antara yang diucapkan dan yang dilakukan di lapangan. Saya menaruh harapan besar kepada Menteri Keuangan Purbaya agar menyusun kebijakan dan program yang lebih memihak masyarakat kecil serta pelaku UMKM,” katanya.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan berarti banyak jika tidak disertai peningkatan daya beli masyarakat dan perluasan kesempatan kerja.

Pembangunan Harus Libatkan Pengusaha Lokal

Ana menegaskan bahwa pembangunan akan berdampak optimal jika dimulai dengan melibatkan masyarakat menengah ke bawah dan pengusaha lokal skala kecil. Hal ini penting untuk membangun ekosistem usaha yang berkelanjutan sekaligus menciptakan lapangan kerja berkualitas.

“Jika hanya melibatkan pelaku usaha besar atau berdampak pada segelintir orang, ekonomi memang bisa tercatat meningkat, tetapi daya beli masyarakat tetap lemah,” ujarnya.

Asprindo secara konsisten mendorong model pembangunan ekonomi kerakyatan, di mana UMKM dan pengusaha lokal menjadi bagian utama dalam rantai produksi dan distribusi. Dengan pendekatan ini, manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata.

Pentingnya Pembangunan Berbasis Sains dan Lingkungan

Selain aspek ekonomi, Ana juga menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang berbasis kajian ilmiah dan memperhatikan aspek lingkungan. Menurutnya, bencana ekologis yang terjadi menjadi pengingat bahwa pembangunan yang mengabaikan keseimbangan alam dapat menimbulkan dampak serius bagi masyarakat.

“Pengusaha harus berinovasi, namun pemerintah wajib menciptakan ekosistem ekonomi kerakyatan agar manfaat pertumbuhan dirasakan seluruh rakyat secara berkeadilan,” pungkasnya.

Ia menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang sehat harus sejalan dengan pelestarian lingkungan, agar tidak memicu kerusakan ekosistem yang berujung pada bencana.

Awal Tahun dengan Refleksi dan Komitmen

Kegiatan zikir dan doa bersama ini menjadi simbol bahwa dunia usaha tidak hanya berbicara tentang angka dan pertumbuhan, tetapi juga tentang empati, solidaritas, dan tanggung jawab sosial.

Asprindo berharap tahun 2026 menjadi tahun kebangkitan ekonomi yang lebih inklusif, di mana kebijakan fiskal dan pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat kecil, memperkuat UMKM, serta menciptakan lapangan kerja yang luas dan berkualitas.

Dengan semangat kebersamaan di awal tahun, Asprindo menegaskan komitmennya untuk terus mendorong ekonomi kerakyatan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada pengusaha Bumiputera serta masyarakat luas.

Jakarta, Desember 2025 – Menutup tahun 2025, target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen masih menjadi perbincangan hangat di kalangan pelaku usaha. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Jose Rizal, kembali menyoroti arah kebijakan fiskal pemerintah yang dinilainya belum sepenuhnya selaras dengan ambisi pertumbuhan tinggi tersebut.

Dalam keterangan pers yang sebelumnya disampaikan pada 12 Mei 2025, Jose Rizal mengkritik strategi pengelolaan ekonomi yang terlalu bertumpu pada pengetatan fiskal melalui pemotongan anggaran kementerian dan lembaga, serta peningkatan agresif penerimaan pajak.

“Kebijakan ini mungkin memang memberi tambahan keleluasaan dalam ruang fiskal dan mengatasi defisit anggaran. Tapi pemerintah lupa bahwa kebijakan ini memiliki dampak multiplier,” ujar Jose Rizal.

Menjelang berakhirnya tahun 2025, dampak kebijakan tersebut, menurutnya, mulai terasa di berbagai sektor.

Dampak Pemangkasan Anggaran terhadap Sektor Riil

Jose menjelaskan bahwa pemotongan anggaran pemerintah tidak hanya berdampak pada administrasi negara, tetapi juga memengaruhi sektor riil. Belanja pemerintah selama ini menjadi penggerak penting bagi industri perhotelan, industri makanan dan minuman, serta berbagai sektor pendukung lainnya.

Ketika anggaran kementerian dipangkas, otomatis aktivitas belanja negara menurun. Dampaknya, sektor-sektor yang selama ini hidup dari aktivitas tersebut ikut terdampak.

“Akibat pemangkasan anggaran kementerian, belanja pemerintah yang selama ini banyak menghidupi industri perhotelan, industri makanan dan industri pendukung lainnya, menjadi kolaps,” jelasnya.

Ia juga menilai kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) berpotensi melemah apabila program kerja tidak didukung anggaran memadai.

“Kinerja ASN pun saya kira akan terdampak jadi melemah. Bagaimana mereka menjalankan program, jika anggaran tidak tersedia?” tambahnya.

Anomali Kebijakan dan Perlunya Reformasi Struktural

Jose melihat adanya ketidaksinkronan dalam kebijakan ekonomi tahun ini. Di satu sisi, struktur kabinet diperluas, namun di sisi lain anggaran justru mengalami pemotongan.

“Kita melihat ada semacam anomali. Di satu sisi, presiden membuat kabinet menjadi lebih gemuk, tetapi di sisi lain anggaran dipotong. Saya bukan ekonom, tapi di dalam pikiran saya sebagai pelaku usaha logika ini tidak nyambung,” katanya.

Menurutnya, fokus utama seharusnya bukan sekadar memangkas anggaran, melainkan melakukan reformasi struktural yang lebih mendasar. Reformasi tersebut meliputi pengurangan kebocoran anggaran, peningkatan efektivitas belanja negara, transparansi, akuntabilitas, serta perbaikan tata kelola lembaga pemerintah.

Selain itu, restrukturisasi utang juga dinilai lebih strategis dibanding pemotongan belanja secara luas.

“Jadi bukan malah memotong anggaran. Atau kalaupun ada pemotongan, ya tetap realistis dengan menyisir mata anggaran yang benar-benar dianggap tidak atau kurang efektif,” tegasnya.

UMKM: Penopang Ekonomi di Masa Sulit

Dalam refleksi akhir tahun 2025, Jose kembali mengingatkan peran penting UMKM dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Setiap krisis, ekonomi kita terselamatkan oleh geliat UMKM. Perusahaan besar banyak yang gulung tikar, PHK besar-besaran terjadi. Tapi UMKM tetap resilience,” jelasnya.

Menurutnya, UMKM memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dalam menghadapi tekanan ekonomi. Namun sayangnya, dalam kondisi normal, perhatian terhadap UMKM sering kali kurang maksimal.

Ia menilai insentif pemerintah terhadap UMKM masih setengah hati. Program kredit memang tersedia, namun persyaratan perbankan kerap sulit dipenuhi oleh pelaku usaha kecil.

“Gelontoran kredit kita terbesar tetap pada usaha skala besar. Jadi bagaimana UMKM bisa maju dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas?” kritiknya.

Insentif Produktif Lebih Penting dari Bantuan Konsumtif

Dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dan menjelang tahun baru 2026, Jose menyarankan pemerintah untuk kembali meninjau arah kebijakan ekonomi.

“Sistem jaring pengaman sosial juga harus diperkuat. Bansos boleh-boleh saja. Tapi insentif kepada pelaku UMKM jauh lebih bagus,” katanya.

Ia menegaskan bahwa bantuan produktif yang mendorong pelaku usaha naik kelas jauh lebih berdampak jangka panjang dibanding bantuan konsumtif semata.

Di internal Asprindo, Jose menyebut pihaknya telah merancang program Kampung Industri sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pengusaha kecil. Konsep ini bertujuan memberikan “kail, bukan ikan”, agar pelaku usaha memiliki daya saing dan kemandirian.

Target 8 Persen Masih Tantangan Berat

Menutup tahun 2025, Jose menilai target pertumbuhan ekonomi 8 persen masih menghadapi tantangan besar apabila kebijakan yang ada tidak dikaji ulang.

Menurutnya, pertumbuhan tinggi membutuhkan kombinasi kebijakan fiskal yang sehat, reformasi birokrasi yang nyata, dukungan serius terhadap UMKM, serta sinergi kuat antara pemerintah dan swasta dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

“Jika pemerintah kukuh tetap mempertahankan kebijakan seperti sekarang, saya kira mustahil mengejar pertumbuhan ekonomi 8%,” tegasnya.

Refleksi akhir tahun ini menjadi pengingat bahwa target ekonomi bukan sekadar angka statistik, melainkan harus diwujudkan melalui kebijakan yang inklusif, berpihak pada pengusaha lokal, serta mampu menggerakkan sektor riil secara menyeluruh.

Jakarta, 15 November 2025, Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO), Prof. Didin S. Damanhuri, mengingatkan pemerintah agar lebih serius memperhatikan angka pengangguran. Menurutnya, tingkat pengangguran memiliki hubungan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia menegaskan bahwa pengangguran yang tinggi bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga menjadi ancaman nyata bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

“Angka pengangguran yang tinggi, akan memberikan dampak negatif pada upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ujar Didin, dikutip Sabtu (15/11/2025).

Dampak Pengangguran terhadap Perekonomian Nasional

Prof. Didin menjelaskan bahwa pengangguran berdampak langsung pada penurunan produksi nasional. Ketika banyak orang tidak bekerja, maka output atau hasil produksi nasional otomatis akan menurun. Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam proses produksi, sehingga ketika jumlah pekerja yang terserap rendah, produktivitas nasional ikut terdampak.

Selain itu, pengangguran juga berdampak pada daya beli masyarakat. Orang yang tidak memiliki pekerjaan tentu tidak memiliki pendapatan tetap. Akibatnya, konsumsi rumah tangga menurun dan permintaan terhadap barang serta jasa ikut melemah.

“Dengan tidak bekerja, maka daya belinya pun menurun. Yang ujungnya akan menyebabkan penurunan permintaan barang dan jasa. Selain itu, penerimaan pemerintah dari sektor pajak pun akan berkurang dan beban sosial yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih besar,” jelasnya.

Penurunan daya beli ini berpotensi menciptakan efek berantai dalam perekonomian. Ketika permintaan melemah, pelaku usaha akan menahan produksi, bahkan bisa melakukan pengurangan tenaga kerja. Pada akhirnya, kondisi ini memperlambat laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Investor Cenderung Menahan Ekspansi

Tingkat pengangguran yang tinggi juga menciptakan ketidakpastian ekonomi. Dalam situasi seperti ini, investor akan cenderung berhati-hati. Risiko pasar dinilai meningkat karena daya beli masyarakat rendah dan permintaan tidak stabil.

Akibatnya, investor bisa menunda ekspansi usaha atau bahkan menarik modalnya dari pasar. Jika hal ini terjadi secara luas, maka arus investasi akan melambat dan kesempatan kerja baru pun semakin terbatas.

Menurut Didin, kondisi ini perlu diantisipasi dengan kebijakan yang tepat agar ekonomi tetap tumbuh dan mampu menyerap tenaga kerja secara optimal.

Kebutuhan Lapangan Kerja Bisa Mencapai 10 Juta per Tahun

Prof. Didin memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi sekitar lima persen pada tahun lalu hanya mampu menyerap 2,45 juta tenaga kerja baru. Sementara itu, setiap tahun terdapat sekitar 3,5 juta tenaga kerja baru yang masuk ke pasar kerja.

Jika ditambah dengan pekerja yang terkena PHK, mengundurkan diri, atau berpindah sektor, kebutuhan lapangan kerja bisa mencapai 10 juta per tahun.

“Kalau kita tambah dengan pekerja yang terkena PHK atau mengundurkan diri dan lain-lain, kebutuhan lapangan kerja bisa menyentuh angka 10 juta per tahun. Sehingga, terjadi peningkatan pengangguran terbuka dan penggelembungan pekerja sektor informal pun meningkat, yang pada tahun 2025 berjumlah 87 juta orang atau 60 persen dari 152,11 juta angkatan kerja,” ujarnya.

Angka ini menunjukkan bahwa sektor informal masih mendominasi struktur ketenagakerjaan nasional. Meski sektor informal menjadi penopang ekonomi masyarakat, dominasi ini juga menandakan belum optimalnya penciptaan lapangan kerja formal yang lebih stabil dan terlindungi.

Data Pengangguran Terbuka 2025

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2025, tingkat pengangguran terbuka (TPT) tercatat sebesar 4,85 persen. Angka ini turun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 4,91 persen.

Jumlah pengangguran tercatat sebanyak 7,46 juta orang, turun tipis dibandingkan Agustus 2024 yang sebesar 7,47 juta orang. Meski terjadi penurunan, Didin menilai perbaikan ini masih belum cukup signifikan jika dibandingkan dengan kebutuhan penciptaan lapangan kerja setiap tahunnya.

UMKM sebagai Solusi Penyerapan Tenaga Kerja

Sebagai solusi, Prof. Didin mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan yang berpihak pada UMKM dan usaha mikro. Ia menilai sektor ini memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja secara luas.

“Data Kementerian UMKM menyatakan keberadaan UMKM menyumbang sekitar 60 persen dari total lapangan kerja di Indonesia,” kata Didin.

Dengan dukungan kebijakan yang tepat seperti kemudahan akses pembiayaan, pelatihan, digitalisasi, serta perluasan pasar UMKM dapat menjadi mesin utama penciptaan lapangan kerja baru.

Penguatan Ekonomi Daerah

Selain itu, Didin juga menekankan pentingnya meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah. Dengan mengembangkan potensi lokal, pelaku usaha daerah bisa naik kelas dan menciptakan lapangan kerja di wilayahnya sendiri.

“Dengan meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah, selain pelaku usaha daerah bisa naik kelas, para tenaga kerja daerah tak perlu jauh mencari pendapatan. Mereka akan menciptakan aktivitas ekonomi di daerahnya dan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya,” jelasnya.

Penguatan ekonomi daerah akan mendorong pemerataan pembangunan sekaligus mengurangi urbanisasi yang berlebihan. Jika lapangan kerja tersedia di daerah, maka tekanan terhadap kota-kota besar juga dapat berkurang.

Pentingnya Kebijakan Pro-Lapangan Kerja

Prof. Didin menegaskan bahwa pengangguran bukan sekadar angka statistik, tetapi cerminan kondisi ekonomi riil masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi harus diarahkan pada penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

Dengan memperkuat UMKM, mendorong investasi produktif, serta mengembangkan ekonomi daerah, pemerintah diharapkan mampu menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

Makassar / Jakarta, November 2025 – Memasuki penghujung tahun 2025, tantangan ekonomi nasional masih terasa berat. Perlambatan ekonomi global, tekanan geopolitik, serta semakin terbatasnya sumber daya alam menjadi faktor yang membuat dunia usaha menghadapi situasi tidak mudah.

Dalam konteks tersebut, pesan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO), Jose Rizal, yang disampaikan saat pelantikan DPW ASPRINDO Sulawesi Selatan pada Jumat malam (7/2) di Hotel Gammara, Tanjung Bunga, Makassar, kembali terasa relevan menjelang akhir tahun ini.

Saat itu, Jose menegaskan bahwa di tengah situasi ekonomi yang semakin sulit dan kian terbatasnya sumber daya alam, pengusaha Bumiputera harus bangkit dan bersatu.

“Peluang harus direbut. Ekonomi tidak bisa terus-menerus dikendalikan hanya oleh sekelompok orang tertentu, sementara pengusaha Bumiputera hanya menjadi penonton,” tegasnya.

Momentum Konsolidasi Pengusaha Daerah

Pelantikan tersebut dirangkaikan dengan konsolidasi pengurus DPW dan DPC se-Sulawesi Selatan. Acara ini disaksikan oleh Ketua Dewan Pembina ASPRINDO Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, MSc., Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan, serta wakil Pangdam Hasanuddin dan wakil dari Kapolda Sulawesi Selatan.

Sementara Ketua Dewan Penasehat ASPRINDO, Sandiaga Salahuddin Uno, menyampaikan sambutan melalui video.

Kehadiran berbagai unsur pemerintah, akademisi, dan tokoh nasional tersebut menunjukkan bahwa penguatan pengusaha Bumiputera bukan sekadar agenda organisasi, melainkan bagian dari pembangunan ekonomi daerah yang lebih inklusif.

Jangan Jadi Penumpang di Rumah Sendiri

Dalam sambutannya, Jose menekankan bahwa pengusaha Bumiputera tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Tanpa persatuan dan konsolidasi, pengusaha lokal akan sulit bersaing dengan kekuatan modal besar maupun jaringan global.

“Jika pengusaha pribumi jalan sendiri-sendiri, tidak bisa bersatu, maka pengusaha Bumiputera tidak akan kuat. Kita hanya akan jadi pemain kecil yang tidak diperhitungkan, dan lama-lama hanya akan menjadi penumpang di rumah sendiri,” ujarnya.

Menjelang akhir 2025, pernyataan ini menjadi refleksi penting. Di tengah kompetisi yang semakin terbuka dan ketat, pengusaha lokal dituntut untuk membangun jejaring, memperkuat kolaborasi, dan meningkatkan kapasitas usaha.

Harapan Besar untuk Sulawesi Selatan

Jose secara khusus menaruh harapan besar pada DPW Sulawesi Selatan yang baru dilantik untuk periode 2025–2030. Terpilih sebagai Ketua DPW Sulsel, Ir. H. A. M. Kilat Karaka, dikenal sebagai pengusaha yang cukup berpengaruh di Sulawesi Selatan.

Menurut Jose, Sulawesi Selatan memiliki potensi ekonomi besar dan sumber daya manusia yang kuat. Banyak tokoh nasional asal Sulsel yang sukses sebagai pengusaha maupun politikus di tingkat nasional.

“Di Sulawesi Selatan ini banyak petarung. Banyak orang-orang besar di Jakarta yang berhasil, baik sebagai pengusaha maupun politikus; dan mereka adalah petarung yang pantang menyerah,” katanya.

Karena itu, DPW Sulsel diharapkan mampu menggebrak dan menjadi contoh bagi DPW lainnya di seluruh Indonesia.

Perkuat Sinergi dengan Pemerintah dan Masyarakat

Ketua Dewan Pembina ASPRINDO, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, dalam sambutannya juga menegaskan pentingnya kerja sama lintas elemen.

Ia menyebut Jose Rizal sebagai sosok pengusaha yang tidak pernah menyerah dalam membangun jejaring dan memperluas peluang. Menurutnya, semangat tersebut harus diteladani oleh pengurus daerah.

“DPW Sulsel harus melakukan yang sama. Perkuat kerja sama antara elemen masyarakat di Sulawesi Selatan, bangun hubungan dengan pemerintah, dan ikut berkontribusi dalam membangun perekonomian di wilayah ini,” pesannya.

Sinergi antara pengusaha, pemerintah, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem ekonomi daerah yang tangguh.

Relevansi Menjelang 2026

Dengan hanya beberapa bulan tersisa menuju tahun 2026, seruan untuk bangkit dan bersatu menjadi semakin mendesak. Tantangan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih menuntut pengusaha Bumiputera untuk lebih solid dan berani mengambil peluang.

Persatuan bukan hanya soal simbol organisasi, tetapi tentang kekuatan kolektif dalam memperjuangkan akses pasar, permodalan, serta keterlibatan dalam proyek-proyek strategis di daerah.

Pesan yang disampaikan pada 7 Februari lalu kini menjadi pengingat bahwa lima tahun ke depan periode 2025–2030 akan menjadi fase penting bagi pengusaha Bumiputera dalam memperkuat posisinya di tanah air sendiri.

Menjelang akhir 2025, ASPRINDO kembali menegaskan bahwa pengusaha Bumiputera tidak boleh hanya menjadi penonton. Mereka harus menjadi aktor utama dalam pembangunan ekonomi nasional, dengan semangat persatuan, keberanian, dan kerja nyata.