Jakarta, Pakar Ekonomi INDEF sekaligus Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Indonesia (ASPRINDO), Prof. Didin S. Damanhuri, menegaskan pentingnya reorientasi pembangunan nasional sebagai solusi dalam perspektif ekonomi politik. Menurutnya, arah kebijakan ekonomi Indonesia perlu ditata ulang agar tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (GDP oriented), tetapi juga mengedepankan keadilan dan keberlanjutan.
Didin menilai bahwa pembangunan berbasis GDP tetap relevan, namun harus dijalankan secara sehat dan berimbang. Jika tidak, pertumbuhan ekonomi justru berpotensi memperlebar ketimpangan pendapatan dan memperkuat dominasi kelompok tertentu dalam struktur ekonomi nasional.
GDP Oriented Harus Sehat dan Berkelanjutan
Menurut Prof. Didin, pembangunan GDP oriented yang sehat akan melahirkan pelaku bisnis yang efisien dan inovatif, pelaku politik yang berjiwa negarawan, serta civil society yang produktif. Namun, orientasi tersebut tidak boleh berdiri sendiri tanpa prinsip pemerataan.
Ia mencontohkan negara-negara dengan demokrasi matang seperti negara-negara Skandinavia dan Jepang sebagai benchmark keberhasilan pembangunan yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan dan keadilan sosial.
“Itulah yang sudah terjadi di negara-negara yang demokrasinya matang, seperti negara-negara Skandinavia atau Jepang. Itu bisa kita jadikan benchmark,” ujar Didin, dikutip Kamis (21/8/2025).
Dalam pandangannya, jika Indonesia ingin tetap menggunakan pendekatan GDP oriented, maka harus diimbangi dengan prinsip with equity. Tanpa keseimbangan tersebut, pertumbuhan ekonomi berisiko dikuasai oleh oligarki ekonomi yang berkolaborasi dengan oligarki politik.
“Kedua oligarki tersebut harus bertransformasi menjadi aktor demokrasi politik dan ekonomi sehingga 40 persen penduduk paling bawah akan disejahterakan. Mereka tidak akan termarginalisasi,” tegasnya.
Tiga Model Orientasi Pembangunan Ekonomi
Prof. Didin menjelaskan bahwa terdapat tiga model orientasi pembangunan ekonomi yang umum diterapkan negara berkembang.
Pertama, model di mana pertumbuhan PDB hanya menjadi indikator, sementara kebijakan difokuskan pada pemerataan atau growth through equity. Model ini diterapkan Jepang, Taiwan, Malaysia era Mahathir, serta Korea Selatan yang memulai pembangunan melalui reformasi agraria. Jepang dan Taiwan mampu mencatat pertumbuhan tinggi melalui strategi pemerataan, dengan Taiwan mengandalkan dominasi UMKM di hampir seluruh sektor ekonomi.
Kedua, model growth with equity, yakni kombinasi pertumbuhan dan pemerataan. Model ini pernah diterapkan Indonesia pada era Soeharto dan juga Thailand melalui penguatan agroindustri rakyat.
Ketiga, model pertumbuhan tinggi dengan segala cara atau GDP oriented. Menurut Didin, pendekatan ini terjadi di Indonesia pada era reformasi melalui privatisasi besar-besaran, peningkatan utang luar negeri, serta pembangunan infrastruktur masif.
Ia mengingatkan bahwa jika Indonesia terus mempertahankan tata kelola ekonomi berbasis GDP oriented tanpa koreksi, maka ketimpangan pendapatan akan semakin meluas.
“Jika Indonesia tidak mengubah tata kelola perekonomiannya, maka Indonesia tidak akan bisa menghapus ketimpangan yang ada. Bahkan, jika meneruskan sistem pertumbuhan ekonomi berbasis GDP Oriented, ketimpangan akan semakin meluas,” ujarnya di Jakarta, Jumat (21/11).
Ketimpangan dan Data Empiris
Didin menyoroti bahwa ketimpangan Indonesia tercermin dari data Bank Dunia yang menunjukkan 40 persen penduduk berpendapatan terendah hanya menikmati sekitar 17 persen dari total pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini menggambarkan bahwa hasil pembangunan belum terdistribusi secara merata.
Selain itu, gini ratio pengeluaran Indonesia berada di kisaran 0,38–0,41, sementara gini ratio pendapatan mendekati 0,5. Angka tersebut menunjukkan kesenjangan yang cukup tinggi dalam distribusi pendapatan masyarakat.
Indikator lain, yakni Material Power Index (MPI), juga memperlihatkan jurang ketimpangan yang serius. Pada 2023, Indonesia menduduki peringkat pertama dunia dengan angka 1.236.795, meningkat drastis dibandingkan 2011 dan bahkan melampaui China.
Menurut Didin, fakta-fakta tersebut menjadi peringatan bahwa orientasi pembangunan perlu segera dikoreksi agar tidak semakin memperdalam ketidakadilan sosial.
Hambatan Struktural: Politik Transaksional
Selain persoalan orientasi kebijakan, Didin juga menyoroti sistem politik transaksional yang berkembang pasca-reformasi. Praktik ini menyebabkan political cost menjadi sangat tinggi dan membuat demokrasi berjalan secara prosedural, namun belum substantif.
Ia menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi rata-rata lima persen di era reformasi lebih rendah dibandingkan sebelum reformasi yang mampu mencapai 7,5 persen. Ironisnya, pertumbuhan lima persen tersebut justru lebih banyak terakumulasi pada lima persen kelompok super kaya.
Situasi ini, menurutnya, membuat demokrasi ekonomi politik, supremasi hukum, kesejahteraan, dan keadilan sosial sebagaimana diperintahkan UUD menjadi sulit tercapai.
Ia menambahkan bahwa fenomena “kawin-mawin” antara oligarki bisnis dan oligarki politik menjadi penghambat implementasi platform ekonomi rakyat yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo.
Reorientasi sebagai Jalan Pembenahan
Prof. Didin menegaskan bahwa reorientasi pembangunan bukan berarti menolak pertumbuhan ekonomi, melainkan memastikan pertumbuhan tersebut berkualitas dan inklusif. Kombinasi antara pertumbuhan yang kuat dan pemerataan yang nyata akan menjadi fondasi kokoh bagi ekonomi nasional.
Dengan perbaikan tata kelola, penguatan supremasi hukum, serta transformasi aktor-aktor ekonomi dan politik menjadi lebih demokratis, Indonesia berpeluang menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.
Reorientasi pembangunan inilah yang dinilai dapat menjadi pecut baru bagi ekonomi nasional—bukan hanya untuk meningkatkan angka pertumbuhan, tetapi juga untuk memastikan 40 persen masyarakat terbawah tidak lagi termarginalisasi dan benar-benar merasakan manfaat pembangunan.
