JAKARTA – Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Pribumi Nusantara Indonesia (ASPRINDO), Prof. Didin S. Damanhuri, menilai masyarakat, khususnya kalangan pengusaha, tidak perlu alergi terhadap istilah “pribumi”. Menurutnya, pembahasan mengenai pengusaha pribumi perlu ditempatkan dalam konteks penguatan kemampuan usaha agar mampu berkembang dan memiliki daya saing.
Pandangan tersebut disampaikan Prof. Didin pada Kamis (30/7/2026). Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya membawa kembali perhatian terhadap ekonomi kerakyatan, termasuk penguatan pengusaha kecil dan lokal.
Menurut Prof. Didin, istilah “pribumi” memiliki sejarah dalam perjalanan kebijakan Indonesia. Ia menyebut adanya regulasi pada 1998 yang menghentikan penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara resmi, hal tersebut memang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi.
“Ada sejarahnya terkait kata pribumi. Mungkin waktu itu, ada perbedaan pandangan antara Presiden Soeharto dengan Benny Moerdani, yang saat itu adalah Panglima ABRI, yang tidak terlalu suka dengan istilah itu. Ada semacam regulasi, untuk tidak lagi dibolehkan memakai istilah pribumi. Pelarangan istilah ini secara resmi pada tahun 1998, ditujukan untuk penyelenggaraan layanan pemerintah,” kata Prof. Didin.
Pengusaha Pribumi Perlu Membangun Daya Saing
Prof. Didin mengatakan, tantangan pengusaha saat ini bukan sekadar mengenai istilah, melainkan bagaimana pelaku usaha Indonesia mampu meningkatkan kapasitas bisnisnya.
Ia mendorong para pengusaha untuk mendobrak anggapan lama mengenai keterbatasan pengusaha pribumi dan berupaya membangun usaha yang memiliki kemampuan bersaing dengan perusahaan asing.
Menurutnya, penguatan kapasitas pengusaha menjadi semakin relevan ketika arah pembangunan ekonomi memberikan perhatian terhadap masyarakat dan pelaku ekonomi di tingkat lokal.
ASPRINDO sendiri, kata Prof. Didin, menjadi salah satu organisasi yang menggunakan istilah tersebut dan saat ini telah memiliki jaringan di hampir seluruh Indonesia.
“Seperti Asprindo, yang mengusung kata pribumi, sekarang sudah memiliki jaringan di hampir seluruh Indonesia. Sudah beberapa tahun ini bergerak, cabang-cabangnya ada di hampir semua provinsi. Bahkan, kemarin ada acara di Sulawesi Selatan, meresmikan pengurus baru. Saya ikut juga di sana,” ungkapnya.
Ekonomi Kerakyatan dalam Kerangka Pembangunan
Prof. Didin menilai kebijakan Presiden Prabowo tidak secara eksplisit menggunakan istilah “pribumi”. Namun, menurut dia, terdapat kerangka people-centered development atau pembangunan yang berorientasi pada masyarakat.
Ia mengaitkan pendekatan tersebut dengan sejumlah program yang masuk dalam kerangka Asta Cita, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa, swasembada pangan dan energi, Sekolah Rakyat, serta program perumahan rakyat 3,5 juta.
“Kerangka ekonomi rakyat itu diterjemahkan dalam Asta Cita. Salah satunya MBG. Modelnya, perbaikan gizi masyarakat bawah,” ujarnya.
Sejumlah program tersebut memang menjadi bagian dari agenda pemerintah. Pemerintah, misalnya, secara resmi menyebut penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari upaya menghidupkan perekonomian rakyat, memberdayakan UMKM, serta menumbuhkan ekonomi lokal
Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa pembangunan manusia dan ekonomi kerakyatan menjadi bagian penting dari arah pemerintahannya. Pada Agustus 2026, pemerintah menyebut Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diarahkan menjadi pusat ekonomi rakyat, termasuk untuk memperkuat daya tawar petani dan nelayan.
Dari Pembangunan Infrastruktur ke Penguatan Ekonomi Rakyat
Menurut Prof. Didin, terdapat perubahan paradigma pembangunan yang perlu diperhatikan oleh dunia usaha.
Ia membandingkan pendekatan pembangunan sejak awal Reformasi hingga akhir era Presiden Joko Widodo yang menurutnya lebih banyak menggunakan pola big push, terutama melalui pembangunan infrastruktur dalam skala besar.
Sementara pada era Presiden Prabowo, Prof. Didin melihat adanya pergeseran menuju pendekatan people-centered development.
Pandangan tersebut juga sejalan dengan sejumlah kebijakan pemerintah yang menempatkan pembangunan manusia, ekonomi desa, UMKM, dan koperasi sebagai bagian dari agenda pembangunan. Pemerintah menyebut ekonomi desa dan UMKM sebagai salah satu kekuatan ekonomi masyarakat yang perlu terus diperkuat.
Pengusaha Perlu Memanfaatkan Peluang di Tingkat Lokal
Perubahan arah pembangunan tersebut, menurut Prof. Didin, seharusnya dapat menjadi peluang bagi para pengusaha Indonesia.
Ia mendorong pelaku usaha untuk tidak hanya menunggu kebijakan, tetapi aktif membangun kekuatan ekonomi di daerah melalui kolaborasi dan pengembangan sentra-sentra ekonomi lokal.
“Dengan perubahan pembangunan ekonomi ini, seharusnya para pengusaha bisa memanfaatkan momen. Berkolaborasi dan membangun sentra ekonomi di skala lokal. Membangun kekuatan ekonomi daerah, agar bisa maju bersama,” tegas Prof. Didin.
Bagi ASPRINDO, penguatan pengusaha di daerah menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem ekonomi yang lebih luas. Pengusaha lokal memiliki peran dalam mengolah potensi daerah, menciptakan kegiatan ekonomi, membuka lapangan usaha, serta meningkatkan nilai tambah berbagai produk dan sumber daya yang tersedia.
Dengan demikian, kolaborasi menjadi salah satu unsur penting agar pengusaha tidak berjalan sendiri. Penguatan jaringan antarpengusaha, pengembangan sentra ekonomi, serta pemanfaatan potensi lokal dapat menjadi bagian dari upaya membangun ekonomi daerah.
Pandangan Prof. Didin tersebut menempatkan pengusaha sebagai salah satu bagian dari masyarakat yang dapat mengambil peran dalam perubahan arah pembangunan ekonomi. Bukan hanya dengan mengejar pertumbuhan usaha masing-masing, tetapi juga dengan membangun kekuatan ekonomi lokal yang dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
