Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Didin S Damanhuri, menilai kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto dalam lebih dari satu tahun terakhir mulai menunjukkan kecenderungan mengarah pada pendekatan Soemitronomics.
Hal tersebut disampaikan Didin dalam keterangan tertulis pada Kamis, 26 Maret 2026.
Konsep Soemitronomics sendiri merujuk pada pemikiran Soemitro Djojohadikusumo, yang menitikberatkan pada penerapan prinsip Pasal 33 UUD 1945. Dalam kerangka ini, perekonomian nasional dijalankan dengan keseimbangan antara peran negara, koperasi, dan sektor swasta.
Didin menjelaskan bahwa model tersebut memiliki kemiripan dengan sistem sosial demokrasi di negara-negara Skandinavia seperti Swedia, Finlandia, Denmark, dan Norwegia. Di negara-negara ini, sektor swasta tetap berkembang, tetapi berada dalam pengawasan dan regulasi negara yang ketat, termasuk penerapan pajak progresif, jaminan sosial, serta aturan anti-monopoli.
“Swasta tidak berjalan dalam free fight liberalism, tetapi tetap tunduk pada regulasi negara,” ujar Didin.
Dalam sistem tersebut, koperasi dan sektor swasta dapat tumbuh berdampingan dalam mekanisme pasar yang sehat, tanpa dominasi berlebihan dari kekuatan modal.
Meski demikian, Didin menilai kondisi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait praktik perburuan rente (rent seeking). Praktik ini merujuk pada upaya meraih keuntungan melalui kedekatan dengan kekuasaan, bukan melalui inovasi atau efisiensi usaha.
Ia juga mengutip pemikiran Mohammad Hatta yang menegaskan bahwa sistem ekonomi Pancasila terdiri dari tiga pilar utama, yaitu koperasi, BUMN, dan sektor swasta. Dalam konteks ini, sektor swasta tetap memiliki ruang berkembang selama tidak terlibat dalam praktik rente.
Selain itu, Didin menekankan pentingnya peran UMKM yang saat ini mendominasi lebih dari 99 persen pelaku usaha di Indonesia. Menurutnya, pemerintah perlu mendorong UMKM agar dapat naik kelas, baik menjadi koperasi yang efisien maupun berkembang menjadi perusahaan swasta yang inovatif.
“Kita harus dorong UMKM naik kelas, sebagian menjadi koperasi efisien dan sebagian lagi menjadi swasta inovatif,” katanya.
Didin juga menyoroti bahwa kolusi antara pengusaha dan elite politik masih menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi rakyat. Ia menilai berbagai kebijakan ekonomi di masa lalu belum sepenuhnya berhasil mencapai tujuan tersebut.
Ke depan, ia berharap pemerintahan Prabowo mampu menjalankan ekonomi Pancasila secara konsisten dengan menekan praktik rente. “Ekonomi harus menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, bukan kapital,” tegasnya.
