Jakarta, Desember 2025 – Menutup tahun 2025, target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen masih menjadi perbincangan hangat di kalangan pelaku usaha. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Jose Rizal, kembali menyoroti arah kebijakan fiskal pemerintah yang dinilainya belum sepenuhnya selaras dengan ambisi pertumbuhan tinggi tersebut.
Dalam keterangan pers yang sebelumnya disampaikan pada 12 Mei 2025, Jose Rizal mengkritik strategi pengelolaan ekonomi yang terlalu bertumpu pada pengetatan fiskal melalui pemotongan anggaran kementerian dan lembaga, serta peningkatan agresif penerimaan pajak.
“Kebijakan ini mungkin memang memberi tambahan keleluasaan dalam ruang fiskal dan mengatasi defisit anggaran. Tapi pemerintah lupa bahwa kebijakan ini memiliki dampak multiplier,” ujar Jose Rizal.
Menjelang berakhirnya tahun 2025, dampak kebijakan tersebut, menurutnya, mulai terasa di berbagai sektor.
Dampak Pemangkasan Anggaran terhadap Sektor Riil
Jose menjelaskan bahwa pemotongan anggaran pemerintah tidak hanya berdampak pada administrasi negara, tetapi juga memengaruhi sektor riil. Belanja pemerintah selama ini menjadi penggerak penting bagi industri perhotelan, industri makanan dan minuman, serta berbagai sektor pendukung lainnya.
Ketika anggaran kementerian dipangkas, otomatis aktivitas belanja negara menurun. Dampaknya, sektor-sektor yang selama ini hidup dari aktivitas tersebut ikut terdampak.
“Akibat pemangkasan anggaran kementerian, belanja pemerintah yang selama ini banyak menghidupi industri perhotelan, industri makanan dan industri pendukung lainnya, menjadi kolaps,” jelasnya.
Ia juga menilai kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) berpotensi melemah apabila program kerja tidak didukung anggaran memadai.
“Kinerja ASN pun saya kira akan terdampak jadi melemah. Bagaimana mereka menjalankan program, jika anggaran tidak tersedia?” tambahnya.
Anomali Kebijakan dan Perlunya Reformasi Struktural
Jose melihat adanya ketidaksinkronan dalam kebijakan ekonomi tahun ini. Di satu sisi, struktur kabinet diperluas, namun di sisi lain anggaran justru mengalami pemotongan.
“Kita melihat ada semacam anomali. Di satu sisi, presiden membuat kabinet menjadi lebih gemuk, tetapi di sisi lain anggaran dipotong. Saya bukan ekonom, tapi di dalam pikiran saya sebagai pelaku usaha logika ini tidak nyambung,” katanya.
Menurutnya, fokus utama seharusnya bukan sekadar memangkas anggaran, melainkan melakukan reformasi struktural yang lebih mendasar. Reformasi tersebut meliputi pengurangan kebocoran anggaran, peningkatan efektivitas belanja negara, transparansi, akuntabilitas, serta perbaikan tata kelola lembaga pemerintah.
Selain itu, restrukturisasi utang juga dinilai lebih strategis dibanding pemotongan belanja secara luas.
“Jadi bukan malah memotong anggaran. Atau kalaupun ada pemotongan, ya tetap realistis dengan menyisir mata anggaran yang benar-benar dianggap tidak atau kurang efektif,” tegasnya.
UMKM: Penopang Ekonomi di Masa Sulit
Dalam refleksi akhir tahun 2025, Jose kembali mengingatkan peran penting UMKM dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Setiap krisis, ekonomi kita terselamatkan oleh geliat UMKM. Perusahaan besar banyak yang gulung tikar, PHK besar-besaran terjadi. Tapi UMKM tetap resilience,” jelasnya.
Menurutnya, UMKM memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dalam menghadapi tekanan ekonomi. Namun sayangnya, dalam kondisi normal, perhatian terhadap UMKM sering kali kurang maksimal.
Ia menilai insentif pemerintah terhadap UMKM masih setengah hati. Program kredit memang tersedia, namun persyaratan perbankan kerap sulit dipenuhi oleh pelaku usaha kecil.
“Gelontoran kredit kita terbesar tetap pada usaha skala besar. Jadi bagaimana UMKM bisa maju dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas?” kritiknya.
Insentif Produktif Lebih Penting dari Bantuan Konsumtif
Dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dan menjelang tahun baru 2026, Jose menyarankan pemerintah untuk kembali meninjau arah kebijakan ekonomi.
“Sistem jaring pengaman sosial juga harus diperkuat. Bansos boleh-boleh saja. Tapi insentif kepada pelaku UMKM jauh lebih bagus,” katanya.
Ia menegaskan bahwa bantuan produktif yang mendorong pelaku usaha naik kelas jauh lebih berdampak jangka panjang dibanding bantuan konsumtif semata.
Di internal Asprindo, Jose menyebut pihaknya telah merancang program Kampung Industri sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pengusaha kecil. Konsep ini bertujuan memberikan “kail, bukan ikan”, agar pelaku usaha memiliki daya saing dan kemandirian.
Target 8 Persen Masih Tantangan Berat
Menutup tahun 2025, Jose menilai target pertumbuhan ekonomi 8 persen masih menghadapi tantangan besar apabila kebijakan yang ada tidak dikaji ulang.
Menurutnya, pertumbuhan tinggi membutuhkan kombinasi kebijakan fiskal yang sehat, reformasi birokrasi yang nyata, dukungan serius terhadap UMKM, serta sinergi kuat antara pemerintah dan swasta dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
“Jika pemerintah kukuh tetap mempertahankan kebijakan seperti sekarang, saya kira mustahil mengejar pertumbuhan ekonomi 8%,” tegasnya.
Refleksi akhir tahun ini menjadi pengingat bahwa target ekonomi bukan sekadar angka statistik, melainkan harus diwujudkan melalui kebijakan yang inklusif, berpihak pada pengusaha lokal, serta mampu menggerakkan sektor riil secara menyeluruh.
