Pengembangan Blok South Andaman menjadi salah satu proyek strategis sektor energi yang saat ini mendapat perhatian besar dari berbagai pihak. Selain memiliki potensi cadangan gas yang sangat besar, proyek ini juga diperkirakan mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia, khususnya Provinsi Aceh. Namun, di balik besarnya peluang tersebut, masih terdapat perbedaan pandangan mengenai konsep pengelolaan yang paling tepat.
Melihat kondisi tersebut, Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) mengusulkan penerapan skema hybrid sebagai solusi yang dinilai mampu mengakomodasi kepentingan investor, pemerintah pusat, serta masyarakat Aceh secara seimbang. Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat realisasi investasi tanpa mengurangi manfaat ekonomi yang dapat dirasakan oleh daerah penghasil.
Perbedaan Pandangan dalam Pengembangan South Andaman
Hingga pertengahan Juni 2026, Plan of Development (POD) South Andaman masih menunggu keputusan pemerintah. Dalam proses pembahasannya, terdapat dua usulan utama mengenai lokasi pengolahan gas yang memiliki karakteristik dan konsekuensi berbeda.
Pilihan pertama adalah seluruh gas diproses di laut menggunakan fasilitas Floating Production Storage Offloading (FPSO) sebagaimana diusulkan oleh operator proyek. Sementara itu, Pemerintah Aceh menginginkan seluruh proses pengolahan dilakukan di darat melalui Onshore Processing Facility (OPF).
Ketua Umum Asprindo, Jose Rizal, menjelaskan bahwa kedua pilihan tersebut sama-sama memiliki kelebihan sekaligus tantangan sehingga diperlukan solusi yang mampu menjembatani kepentingan seluruh pihak.
“Investor dipermudah, pemerintah pusat tidak dirugikan, dan masyarakat Aceh juga tetap mendapatkan benefit jangka panjang,” ujar Jose Rizal.
Keunggulan dan Tantangan Skema FPSO
FPSO merupakan fasilitas pengolahan gas terapung yang memungkinkan seluruh proses dilakukan langsung di laut sebelum hasilnya dikirim ke pasar. Dari sisi investasi, sistem ini dianggap lebih efisien karena tidak membutuhkan pembangunan infrastruktur besar di daratan.
Dengan biaya investasi yang lebih ringan, proses Final Investment Decision (FID) juga berpotensi lebih cepat sehingga proyek dapat segera direalisasikan.
Namun demikian, pengolahan penuh di laut memiliki konsekuensi terhadap manfaat ekonomi daerah. Aktivitas industri yang terjadi di daratan menjadi relatif terbatas sehingga peluang penyerapan tenaga kerja lokal tidak sebesar apabila fasilitas pengolahan dibangun di Aceh.
OPF Memberikan Dampak Ekonomi Lebih Besar
Berbeda dengan FPSO, konsep Onshore Processing Facility (OPF) mengharuskan gas dialirkan terlebih dahulu ke daratan untuk diproses. Infrastruktur yang dibutuhkan memang jauh lebih besar sehingga nilai investasi maupun waktu pembangunan menjadi lebih panjang.
Meskipun demikian, manfaat jangka panjang yang dihasilkan dinilai jauh lebih luas.
Pembangunan fasilitas pengolahan di darat diperkirakan mampu menciptakan hingga 10.000 lapangan kerja, sekaligus menyediakan pasokan gas untuk kebutuhan pembangkit listrik dan industri pupuk di Aceh. Kehadiran fasilitas tersebut juga akan meningkatkan aktivitas ekonomi daerah melalui tumbuhnya berbagai sektor pendukung.
Dengan demikian, proyek tidak hanya berfungsi sebagai penghasil devisa negara, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan kawasan industri di Aceh.
Skema Hybrid Menjadi Jalan Tengah yang Realistis
Melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing konsep, Asprindo mengusulkan penerapan skema hybrid sebagai solusi kompromi yang dinilai paling realistis.
Dalam skema ini, sekitar 60 persen produksi gas diproses melalui fasilitas FPSO agar proyek tetap ekonomis dan memberikan kepastian investasi bagi operator. Sementara 40 persen sisanya dialirkan menuju fasilitas pengolahan di darat yang dibangun di Lhokseumawe.
Menurut Jose Rizal, pembagian tersebut mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dan pemerataan manfaat ekonomi.
“Jangan semua di laut. Jangan semua di darat. Bagi dua, 60 persen gas diproses di FPSO agar investor yakin dan FID 2026 berjalan. Selebihnya, 40 persen gas dipipa ke OPF mini di Lhokseumawe untuk memasok kebutuhan listrik dan industri di Aceh.”
Melalui konsep tersebut, proyek tetap menarik bagi investor sekaligus membuka peluang tumbuhnya industri hilir di Aceh.
Membuka Ribuan Lapangan Kerja untuk Masyarakat Aceh
Asprindo menilai bahwa manfaat terbesar dari skema hybrid bukan hanya berasal dari penerimaan negara, tetapi juga dari dampak ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dengan adanya fasilitas pengolahan di darat, diperkirakan akan tercipta sekitar 3.000 hingga 5.000 lapangan kerja permanen bagi masyarakat Aceh. Selain itu, pasokan gas dari OPF dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasional pembangkit listrik PLN maupun industri pupuk seperti Pupuk Iskandar Muda, sehingga mampu mendorong pertumbuhan sektor industri daerah.
Menurut Jose Rizal, manfaat jangka panjang tersebut jauh lebih bernilai dibandingkan apabila seluruh gas hanya diproses di laut tanpa memberikan efek ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar.
Menjaga Kepastian Investasi Sekaligus Kepentingan Daerah
Asprindo menegaskan bahwa usulan skema hybrid bukan dimaksudkan untuk memenangkan salah satu pihak. Sebaliknya, pendekatan tersebut dirancang agar semua pemangku kepentingan memperoleh manfaat yang proporsional.
Pemerintah pusat tetap mendapatkan penerimaan negara, investor memperoleh kepastian dalam menjalankan investasi, sementara masyarakat Aceh mendapatkan kesempatan kerja serta akses energi yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan industri lokal.
Pendekatan ini dinilai mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Mendorong Pemerintah Aceh Mengajukan Opsi Hybrid
Asprindo juga mendorong Pemerintah Aceh agar segera mengajukan skema hybrid kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai alternatif penyelesaian dalam pembahasan Plan of Development (POD) South Andaman.
Menurut Jose Rizal, proyek yang diperkirakan bernilai sekitar USD 7 miliar tersebut tidak boleh mengalami penundaan berkepanjangan karena dapat menghambat masuknya investasi strategis ke Indonesia.
Ia berharap keputusan yang diambil nantinya tidak hanya mempertimbangkan aspek keekonomian proyek, tetapi juga manfaat sosial dan ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat Aceh dalam jangka panjang.
Potensi gas South Andaman merupakan aset strategis yang dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus membuka peluang pembangunan industri baru di Aceh. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu menyeimbangkan kepentingan seluruh pihak.
Melalui usulan skema hybrid, Asprindo menawarkan solusi yang memadukan efisiensi investasi dengan pemerataan manfaat ekonomi. Dengan komposisi 60 persen pengolahan melalui FPSO dan 40 persen melalui OPF di Lhokseumawe, proyek dinilai tetap menarik bagi investor sekaligus mampu menciptakan ribuan lapangan kerja, memperkuat pasokan energi daerah, dan mendorong pertumbuhan industri Aceh secara berkelanjutan.
