Jakarta – Memasuki awal tahun 2026, pesan yang disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO), Jose Rizal, saat pelantikan DPW ASPRINDO Sulawesi Tengah pada Juni 2025 lalu, justru semakin terasa relevan.
Kala itu, dalam pelantikan yang digelar di Swiss-Belhotel Palu pada 27 Juni 2025, Jose menegaskan bahwa tahun tersebut hingga lima tahun ke depan merupakan periode yang sangat menentukan bagi kiprah pengusaha Bumiputera di Indonesia. Pernyataan itu bukan sekadar retorika seremonial, melainkan refleksi atas dinamika politik dan ekonomi nasional yang terus berkembang hingga hari ini.
Lima Tahun Penentu bagi Pengusaha Lokal
Menurut Jose Rizal, perubahan dinamika politik yang berkelindan dengan isu hegemoni antara oknum penguasa dan pengusaha membuka peluang baru bagi pengusaha pribumi untuk “merebut panggung”.
Memasuki 2026, dinamika tersebut masih terasa. Isu oligarki yang menguat dalam beberapa tahun terakhir bukan hanya menyoal dugaan persengkokolan antara oknum penguasa dan pengusaha besar, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan turunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat di akar rumput.
“Soal isu sumber daya alam yang dikeruk oleh pengusaha pendatang, soal ketenagakerjaan, dan hal-hal lainnya yang seluruhnya menempatkan masyarakat setempat sekadar sebagai penonton,” terang Jose saat itu.
Pernyataan tersebut menggambarkan keresahan yang hingga kini masih menjadi perbincangan publik, khususnya di daerah-daerah kaya sumber daya alam.
Sulawesi Tengah dan Potensi Besarnya
Dalam konteks Sulawesi Tengah, pesan tersebut memiliki bobot yang sangat besar. Provinsi ini dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari tambang nikel, emas, tembaga, hingga bauksit.
Jose menekankan bahwa pengusaha yang terhimpun dalam ASPRINDO, khususnya di Sulawesi Tengah, tidak boleh hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Momentum yang terbuka harus dimanfaatkan secara maksimal.
Ia bahkan menyampaikan bahwa jika dalam lima tahun ke depan pengusaha lokal tidak mampu menjadi bagian dari industri di wilayahnya, maka peluang itu bisa hilang untuk waktu yang sangat lama.
Pesan tersebut kini menjadi pengingat penting di tahun 2026. Di tengah derasnya arus investasi dan ekspansi industri berbasis sumber daya alam, pengusaha lokal dituntut untuk lebih proaktif, terorganisir, dan memiliki keberanian mengambil peran strategis.
Perlunya Dukungan dan Keberpihakan Politik
Namun, Jose juga menyadari bahwa pengusaha lokal pada umumnya tidak memiliki kekuatan untuk berhadapan secara langsung (“head to head”) dengan perusahaan besar atau investor asing.
Karena itu, ia menekankan pentingnya dukungan politik dan keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha Bumiputera.
“Pemerintah juga mestinya memanfaatkan momentum ini untuk menciptakan antitesis dari kebijakan ekonomi sebelumnya. Saatnya pemerintah menunjukkan kesungguhan dan keberpihakan pada pengusaha Bumiputera, dan membuktikan bahwa mereka tidak sedang bekerja untuk oligarki,” ungkap Jose.
Pernyataan ini menjadi relevan dalam konteks kebijakan ekonomi nasional yang terus bergerak menuju pemerataan dan penguatan ekonomi lokal. Dukungan regulasi, kemudahan akses permodalan, serta kebijakan afirmatif dinilai menjadi faktor kunci agar pengusaha lokal mampu naik kelas.
Bukan Anti Investor, Tapi Ingin Keadilan
Jose juga menegaskan bahwa ASPRINDO tidak memusuhi pengusaha asing maupun pengusaha besar. Ia memahami bahwa pemerintah daerah tetap membutuhkan investor untuk menggerakkan roda pembangunan.
Namun, yang menjadi harapan adalah agar kehadiran investor tidak mengesampingkan pengusaha lokal.
“Tapi saya ingin mereka tidak meninggalkan pengusaha lokal. Saya memimpikan pemilik tambang di sini bukan hanya perusahaan asing atau pengusaha-pengusaha kakap dari Jakarta. Pengusaha lokal juga harus menjadi pemilik tambang. Atau minimal anggota Asprindo diajak bekerjasama dengan perusahaan pendatang,” tegasnya.
Konsep kolaborasi ini menjadi jalan tengah antara kebutuhan investasi dan pemberdayaan pengusaha daerah. Dengan pola kemitraan yang adil, pengusaha lokal dapat memperoleh transfer pengetahuan, pengalaman, serta peluang kepemilikan yang lebih besar.
Pelantikan DPW Sulteng dan Kepemimpinan Baru
Pada kesempatan pelantikan tersebut, yang turut dihadiri Ketua Dewan Pembina ASPRINDO Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jose Rizal secara resmi melantik Shisy Usharnaningsih sebagai Ketua DPW ASPRINDO Sulawesi Tengah periode 2025–2030.
Kepengurusan baru ini diharapkan menjadi motor penggerak penguatan pengusaha Bumiputera di Sulawesi Tengah, terutama dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam secara lebih inklusif.
Relevansi di Tahun 2026
Kini, di awal 2026, pesan yang disampaikan pada Juni 2025 itu masih sangat aktual. Lima tahun yang disebut sebagai periode penentu masih berjalan, dan peluang untuk “merebut panggung” masih terbuka.
Tantangannya adalah bagaimana pengusaha Bumiputera mampu bersatu, memperkuat organisasi, serta membangun jejaring yang solid dengan pemerintah dan investor.
Bagi ASPRINDO, momentum ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal kedaulatan dan keadilan. Pengusaha lokal diharapkan tidak lagi menjadi penonton di wilayahnya sendiri, melainkan menjadi pelaku utama dalam pembangunan daerah.
Dengan semangat tersebut, pesan Ketua Umum ASPRINDO di Palu pada 27 Juni 2025 menjadi pengingat bahwa perjuangan pengusaha Bumiputera bukan sekadar agenda tahunan, melainkan misi jangka panjang yang menentukan masa depan ekonomi bangsa.
