Jakarta, 24 Januari 2026 – Paparan strategi ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo di ajang World Economic Forum (WEF) Davos, Swiss, dinilai sebagai sebuah tesis besar untuk memperbaiki arah ekonomi Indonesia. Namun, menurut Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO) sekaligus Guru Besar IPB Bogor, Prof. Didin S. Damanhuri, tesis tersebut tetap perlu diuji secara konseptual dan faktual agar benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Prof. Didin menyampaikan pandangan tersebut pada Sabtu, 24 Januari 2026. Ia menilai publik patut memberikan apresiasi atas keberanian Presiden berbicara di hadapan forum ekonomi global yang dihadiri puluhan kepala negara, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump, serta ribuan CEO perusahaan internasional. Kehadiran Indonesia di panggung global tersebut merupakan kebanggaan tersendiri dalam diplomasi ekonomi.
Tesis Ekonomi di Panggung Dunia
Menurut Prof. Didin, inti pidato Presiden di Davos adalah pemaparan platform pembangunan ekonomi nasional yang kerap disebut sebagai “Prabowonomics”. Platform ini mengedepankan stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi tinggi, dan pemerataan sebagai satu kesatuan.
Namun, ia menegaskan bahwa stabilitas dan persatuan saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kemajuan ekonomi yang nyata dan merata. Tantangan terbesar justru terletak pada delivery mechanism atau mekanisme implementasi di lapangan.
Sejumlah program unggulan, menurutnya, menyedot anggaran dalam jumlah besar. Dampaknya, terjadi pemotongan pada berbagai pos penting seperti anggaran pendidikan, anggaran daerah, dana desa, hingga dana yang tersimpan di bank-bank Himbara. Pemerintah dan lembaga negara pun dipaksa melakukan efisiensi besar-besaran.
Minim Pelibatan UMKM dan Koperasi
Prof. Didin menyoroti bahwa program-program strategis tersebut belum melibatkan usaha rakyat secara luas, terutama UMKM dan koperasi yang seharusnya menjadi tulang punggung pemerataan ekonomi.
Dalam praktiknya, yang lebih dominan dilibatkan adalah yayasan-yayasan tertentu, aparat negara seperti Polri dan TNI, serta partai-partai politik. Bahkan, ia mencatat bahwa partai Presiden memperoleh porsi terbesar dalam berbagai inisiatif tersebut.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, dinilai lebih banyak menyentuh wilayah perkotaan. Sementara wilayah pedesaan yang mencakup sebagian besar wilayah nasional masih belum terjangkau secara optimal. Akibatnya, program tersebut belum memberikan efek pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh dan signifikan.
Hal serupa terjadi pada program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menggunakan dana desa dan dana perbankan Himbara. Prof. Didin menilai program ini dijalankan tanpa persiapan memadai agar benar-benar berfungsi sebagai entitas bisnis yang sehat dan berjiwa koperasi. Bahkan dalam upaya swasembada pangan, peran petani sebagai aktor utama justru kurang dilibatkan.
Trilogi Ekonomi dan Peran Danantara
Dalam paparannya, Prof. Didin menyebut bahwa apa yang disampaikan Presiden di Davos bercampur antara fakta dan cita-cita. Trilogi ekonomi yang ditawarkan masih menghadapi persoalan besar pada tahap aplikasi.
Salah satu pilar utama trilogi tersebut adalah peran Danantara sebagai pengelola dana investasi nasional senilai sekitar Rp 16.000 triliun. Lembaga ini dirancang menyerupai Temasek di Singapura. Namun, Prof. Didin mempertanyakan kelayakan perbandingan tersebut, mengingat Danantara baru berjalan sekitar satu tahun, sedangkan Temasek telah beroperasi selama puluhan tahun.
Trilogi ekonomi ini juga bertumpu pada stabilitas nasional melalui peran TNI dan Polri, serta ambisi pertumbuhan ekonomi tinggi yang disertai pemerataan. Konsep tersebut diharapkan mampu membawa Indonesia menjadi negara maju, demokratis, dan berkeadilan.
Namun, menurut Prof. Didin, dalam satu tahun pemerintahan, platform ideal tersebut belum sepenuhnya didukung program unggulan yang konkret, terutama dalam hal pemerataan pertumbuhan ekonomi.
Beban Utang dan Tantangan Fiskal
Masalah implementasi diperparah oleh keterbatasan fiskal. Program-program besar seperti MBG dan KDMP kembali menghadapi kendala pelaksanaan akibat tekanan anggaran.
Di sisi lain, pembiayaan program dilakukan dengan peningkatan utang luar negeri. Pada tahun berjalan, pemerintah mencairkan utang sekitar Rp 826 triliun. Pertumbuhan ekonomi yang diklaim di atas 6 persen dalam kenyataannya mendekati 5 persen.
Utang luar negeri pemerintah mendekati Rp 10.000 triliun. Jika ditambah dengan utang swasta sekitar Rp 3.250 triliun dan utang BUMN sekitar Rp 9.000 triliun, total beban utang nasional menembus lebih dari Rp 22 kuadriliun. Kondisi ini tentu memberi tekanan berat pada APBN.
Situasi semakin kompleks dengan ketegangan geopolitik global, konflik internasional, dan perang dagang berkepanjangan. Nilai tukar rupiah sempat menembus Rp 17.000 per dolar AS. Data yang disebut Prof. Didin menunjukkan bahwa kredit untuk UMKM justru menurun, sementara kredit untuk korporasi besar meningkat signifikan.
Jika kondisi ini berlanjut, ia mengingatkan potensi krisis keuangan yang menyerupai BLBI jilid dua.
Tantangan Membuktikan Implementasi
Menurut Prof. Didin, tantangan utama bagi Presiden Prabowo adalah membuktikan bahwa strategi ekonomi yang dipaparkan di Forum Ekonomi Dunia bukan sekadar retorika. Ia menyarankan agar dilakukan penyusunan kerangka akademik yang kuat dan dapat diimplementasikan secara konsisten.
Tanpa perbaikan nyata pada mekanisme pelaksanaan, Prabowonomics dan trilogi ekonomi yang ditawarkan berisiko menghadapi persoalan serius ke depan.
Bagi ASPRINDO, kajian kritis seperti ini penting sebagai bagian dari kontribusi intelektual dalam menjaga arah pembangunan ekonomi nasional tetap berpihak pada kesejahteraan rakyat dan pemerataan yang berkeadilan.
