Uncategorized

Jakarta, 27 September 2025 – Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO) kembali memperkuat langkah strategisnya dengan menjalin kerja sama bersama tiga perguruan tinggi, baik dari dalam maupun luar negeri. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan pada Sabtu (27/9/2025) dalam ajang Higher Education Partnerships Conference (HEPCON) 2025.

Tiga perguruan tinggi yang menandatangani kerja sama tersebut adalah UIN Imam Bonjol Padang, Asia Pacific University of Technology & Innovation (A.P.U) Kuala Lumpur, Malaysia, dan Jose Rizal Memorial State University, Filipina.

Kolaborasi ini menjadi wujud nyata sinergi antara dunia usaha dan dunia pendidikan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, penguasaan teknologi, serta penciptaan lapangan kerja.

Mutual Benefit Dunia Usaha dan Kampus

Ketua Umum ASPRINDO, Jose Rizal, menyambut gembira terjalinnya kerja sama ini. Menurutnya, kolaborasi dengan perguruan tinggi memberikan banyak nilai tambah (value) bagi para pengusaha, mulai dari alih pengetahuan, transfer teknologi, hingga penyediaan SDM yang kompeten.

“Sebaliknya, dunia usaha menyediakan lapangan kerja, pengalaman dan kesempatan. Sinergi ini akan membuat pengusaha berlari lebih kencang. Ini adalah mutual benefit. Dan saya kira, model seperti ini harus terus kita kembangkan, jika ingin pengusaha bumiputera cepat naik kelas,” ujar Jose dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/9/2025).

Ia menegaskan bahwa kemitraan seperti ini penting untuk mendorong pengusaha bumiputera agar mampu bersaing secara nasional maupun global. Dunia pendidikan menyediakan fondasi ilmu dan riset, sementara dunia usaha menjadi ruang implementasi dan pengembangan nyata.

Dalam momen tersebut, Jose juga menyinggung hal menarik terkait keikutsertaan Jose Rizal Memorial State University dalam penandatanganan MoU. Nama universitas tersebut identik dengan nama pahlawan nasional Filipina, yang juga diwarisi oleh Ketua Umum ASPRINDO. “Ini mempertemukan dua Jose Rizal,” ujarnya sambil tersenyum.

Implementasi Program DUDI Bersama UIN Imam Bonjol Padang

Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd., menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan perwujudan program Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI). Melalui kemitraan ini, mahasiswa memiliki peluang lebih luas untuk mendapatkan pengalaman langsung di dunia kerja.

“Karena itu, kami menjalin kerja sama dengan pihak pengusaha, industri, hingga asosiasi, sebagai stakeholder dalam bidang bisnis. Ini akan membantu para siswa kami untuk memenuhi Tridharma Perguruan Tinggi,” kata Prof. Martin usai penandatanganan.

Salah satu implementasi konkret kerja sama ini adalah program pelatihan kerja atau magang serta pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam ASPRINDO.

Prof. Martin juga menegaskan bahwa alasan pihaknya bekerja sama dengan ASPRINDO karena organisasi ini dinilai memiliki kiprah yang jelas dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat serta memiliki komitmen membantu dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi.

Kolaborasi Bidang Teknologi Bersama APU Malaysia

Sementara itu, Chief Innovation & Enterprise Officer APU, Prof. Ir. Euring. Dr. Vinesh Thiruchelvam, menjelaskan bahwa MoU ini difokuskan pada peningkatan keahlian dan penguasaan teknologi baru yang terus berkembang (emerging technology).

Bidang studi yang akan didorong dalam kerja sama ini meliputi komputer, teknologi, dan rekayasa. Dengan kolaborasi ini, diharapkan lahir talenta-talenta baru yang mampu menjawab tantangan era digital dan industri berbasis teknologi.

“Dengan kolaborasi ini, diharapkan akan muncul talent-talent baru di APU, yang nantinya bisa dibantu oleh Asprindo untuk menciptakan bidang kerja baru di Indonesia,” ujar Prof. Thiruchelvam.

Ia juga menambahkan bahwa kerja sama ini diyakini akan memberikan hasil positif, mengingat ASPRINDO memiliki jaringan luas dan berperan aktif dalam peningkatan perekonomian Indonesia.

Riset dan Layanan Komunitas Bersama Jose Rizal Memorial State University

Kerja sama dengan Jose Rizal Memorial State University, Filipina, difokuskan pada riset di bidang pendidikan dan layanan komunitas. Vice President for External Affairs, Linkages, and Resource Generation universitas tersebut, Dr. Joseph Salvel R. Campiseno, menyampaikan bahwa kerja sama ini direncanakan berlangsung selama empat tahun.

“Setelah berkas ini ditandatangani oleh kepala kami, maka kami akan mendorong program-program seperti pertukaran pelajar maupun pengajar, riset, hingga pemberian layanan bagi komunitas. Untuk bidang studinya adalah pertanian, bio marine, dan animal science,” kata Campiseno.

Program pertukaran pelajar dan dosen, serta riset bersama di bidang pertanian dan ilmu kelautan, diharapkan mampu memperkuat hubungan internasional sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sinergi Global untuk Pengusaha Bumiputera Naik Kelas

Kerja sama dengan tiga perguruan tinggi ini menunjukkan komitmen ASPRINDO dalam membangun ekosistem kolaboratif antara dunia usaha dan pendidikan. Dengan sinergi yang terstruktur, pengusaha mendapatkan dukungan teknologi dan SDM berkualitas, sementara mahasiswa dan akademisi memperoleh akses nyata ke dunia industri.

Model kemitraan seperti ini diharapkan terus berkembang sebagai strategi mempercepat peningkatan kapasitas pengusaha bumiputera. Melalui kolaborasi lintas negara dan lintas sektor, ASPRINDO berupaya mendorong lahirnya inovasi, penciptaan lapangan kerja baru, serta peningkatan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global.

Jakarta: Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO), Prof. Didin S. Damanhuri, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan pergeseran paradigma menuju pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan (people-centered development). Menurutnya, penerapan konsep ini memerlukan pengelolaan yang baik.

“Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang cukup berat. Dibutuhkan waktu yang lebih panjang untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Jika ingin mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, yang harus dilakukan bukan hanya menggerakkan sektor ekonomi, tetapi juga memperbaiki berbagai aspek lainnya,” ujar Prof. Didin pada Sabtu (19/1/2025).

Ia menjelaskan bahwa perbaikan harus dimulai dari regulasi dan penegakan hukum guna menekan kebocoran anggaran negara. Selain itu, pemerintah perlu menerapkan kebijakan penghematan nasional serta meninjau kembali mekanisme bagi hasil dari sektor pengelolaan sumber daya alam.

“Jika kita melihat kondisi di lapangan, banyak sektor sumber daya alam seperti perkebunan sawit, nikel, batu bara, dan migas yang kontribusinya bagi negara masih tergolong kecil. Seharusnya, skema bagi hasil dapat dioptimalkan menjadi 50-50. Saat ini, setelah dikurangi berbagai biaya, pemerintah hanya mendapatkan sekitar 30 persen. Presiden Prabowo perlu berani melakukan revisi terhadap hal ini,” tambahnya.

Prof. Didin juga mengungkapkan bahwa Hashim Djojohadikusumo, adik dari Presiden Prabowo Subianto, pernah menyatakan bahwa ada sekitar Rp300 triliun dari sektor sawit yang tidak masuk ke kas negara, belum termasuk sawit ilegal. Banyak pengusaha sawit yang memperluas lahan tanpa pengawasan, sehingga hanya lahan yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) yang dikenakan pajak. Hal ini menyebabkan pemerintah kehilangan potensi pemasukan yang besar.

“Alih-alih meningkatkan pemasukan negara dengan membenahi industri besar, pemerintah justru membebankan pajak kepada masyarakat dan pelaku usaha kecil menengah. Padahal, sektor industri besar hanya mencakup kurang dari 1 persen, sedangkan 99 persen lainnya merupakan usaha menengah ke bawah, terutama UMKM,” paparnya.

Lebih lanjut, Prof. Didin mendorong pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran, mendukung pertumbuhan UMKM, serta memastikan industri swasta beroperasi dengan lebih efisien.

“Saya berharap pemerintah dapat menurunkan pajak agar daya beli masyarakat meningkat dan UMKM dapat berkembang. Di sisi lain, industri besar juga harus diminta untuk melakukan efisiensi dan inovasi,” katanya.

Menurutnya, industri besar tidak boleh hanya mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memberikan manfaat yang signifikan bagi negara. Jika tata kelola diperbaiki, pemerintah dapat mengoptimalkan pemasukan dari sektor ini hingga mencapai Rp1.000 triliun. Misalnya, sektor sawit dapat berkontribusi sekitar Rp300 triliun, sementara batu bara sekitar Rp600 triliun.

“Jika kebocoran ini dapat ditekan, Indonesia tidak perlu lagi berutang untuk mendanai program ekonomi rakyat yang dirancang oleh Presiden Prabowo,” tegasnya.

Selain itu, Prof. Didin menekankan bahwa para pemilik industri besar memiliki aset yang jika dikumpulkan, melebihi GDP Indonesia. Oleh karena itu, mereka harus menjadi pelaku usaha yang efisien dan tidak hanya mencari rente. Jika mereka dapat beroperasi dengan lebih baik, pemerintah dapat memberikan insentif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Ia juga menyoroti perlunya reformasi dalam sektor politik nasional agar partai politik tidak bergantung pada pengusaha besar. Ketergantungan ini, menurutnya, dapat memicu skema “balas budi” yang akhirnya mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk lebih menguntungkan pemodal dibandingkan masyarakat luas.

“Jika tata kelola diperbaiki dan industri menjadi lebih kompetitif, efisien, serta berinovasi tanpa harus terlibat dalam investasi politik, maka Indonesia akan mengalami kemajuan pesat. Namun, jika tidak ada perubahan, kita akan tetap stagnan seperti sekarang,” ujarnya.

Prof. Didin menegaskan bahwa perbaikan tata kelola negara merupakan kunci dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Tanpa pembenahan yang serius, Indonesia akan terus terjebak dalam middle-income trap.

Sebagai perbandingan, ia menyebutkan bahwa GDP per kapita Indonesia masih bertahan di angka 5.000 Dollar Amerika selama 23 tahun. Sementara itu, Malaysia telah mencapai 12.000 Dollar Amerika, Turki 17.000 Dollar Amerika, dan Korea Selatan 30.000 Dollar Amerika.

“Padahal, kita memulai dari titik yang hampir sama. Namun, akibat lemahnya tata kelola, kita masih stagnan. Jika ingin maju, Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan GDP,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Presiden Prabowo harus menempatkan para menteri yang benar-benar kompeten guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

“Saat ini, memang ada beberapa menteri yang kompeten, tetapi ada juga yang belum selaras dengan visi besar yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Selain itu, beberapa regulasi yang ada juga masih belum kompatibel. Ini menjadi tantangan yang tidak mudah,” ujarnya.

Menurutnya, tugas yang diemban Presiden Prabowo sangat berat karena ia harus melakukan perubahan paradigma besar-besaran. Oleh karena itu, ia berharap agar Presiden Prabowo tetap konsisten dan berkomitmen dalam melakukan reformasi tata kelola negara.

“Risiko yang dihadapi tentu tidak kecil. Banyak kelompok yang menolak perubahan ini karena kepentingan mereka akan terganggu. Namun, sebagai pemimpin yang menerima mandat rakyat, reformasi harus tetap dijalankan demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Ketahanan pangan menjadi salah satu isu penting yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Faktor global seperti perubahan iklim, ketidakstabilan ekonomi, dan dinamika geopolitik semakin memperumit sistem produksi serta distribusi pangan.

Salah satu solusi inovatif yang dapat diterapkan adalah konsep Kampung Industri Asprindo. Konsep ini menggabungkan sektor industri dengan komunitas lokal guna menciptakan ekosistem yang mandiri dan berkelanjutan dalam hal ketahanan pangan.

Mengenal Kampung Industri

Kampung Industri merupakan sebuah kawasan yang dirancang untuk mengintegrasikan aktivitas industri dengan kehidupan masyarakat setempat. Tujuannya adalah menciptakan hubungan yang sinergis antara produksi industri dan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam hal penyediaan pangan.

Dalam konteks ketahanan pangan, Kampung Industri dapat berfungsi sebagai pusat produksi pangan yang efisien dan berkelanjutan.

Manfaat Kampung Industri bagi Ketahanan Pangan

1. Meningkatkan Produktivitas
   Dengan pemanfaatan teknologi modern serta metode pertanian inovatif yang disesuaikan dengan kebijakan lokal, Kampung Industri dapat meningkatkan hasil produksi pangan. Contohnya, penerapan sistem irigasi pintar dan teknik pertanian presisi mampu mengoptimalkan hasil panen.
2. Diversifikasi Produk Pangan
   Kampung Industri mendorong diversifikasi komoditas pangan, sehingga masyarakat tidak hanya bergantung pada satu jenis produk. Diversifikasi ini menjadi langkah strategis dalam mengurangi risiko ketergantungan dan meningkatkan ketahanan pangan.
3. Pengelolaan Limbah yang Lebih Baik
   Keberadaan fasilitas pengolahan limbah dalam Kampung Industri memungkinkan limbah pertanian dan industri diolah menjadi produk bernilai tambah, seperti pupuk organik. Hal ini tidak hanya mengurangi limbah tetapi juga membantu menjaga kesuburan tanah.
4. Pemberdayaan Masyarakat Lokal
   Kampung Industri memberikan peluang bagi masyarakat setempat untuk terlibat langsung dalam produksi dan distribusi pangan. Selain meningkatkan taraf ekonomi mereka, langkah ini juga memperkuat ketahanan sosial serta ekonomi komunitas.

Langkah Implementasi Kampung Industri

Agar Kampung Industri dapat berjalan efektif, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah dapat mendukung dengan regulasi serta insentif yang tepat, sementara pihak swasta berperan dalam investasi teknologi dan infrastruktur.

Sementara itu, masyarakat lokal dapat berkontribusi dalam pengelolaan operasional sehari-hari serta menjaga keberlangsungan program ini.

Kampung Industri menawarkan pendekatan inovatif dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan di Indonesia. Dengan menggabungkan teknologi modern, diversifikasi komoditas, pengelolaan limbah yang lebih baik, serta pemberdayaan masyarakat, Kampung Industri dapat menjadi model solusi yang efektif dalam menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan inklusif.

Pertemuan bisnis antara Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO) dan The Singapore Malay Chamber of Commerce and Industry (SMCCI) diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pengusaha pribumi serta membangun jaringan bisnis yang solid. Sinergi ini diharapkan memberikan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat.

Ketua Umum ASPRINDO, Jose Rizal, menyatakan bahwa pertemuan ini menjadi momentum penting bagi pengusaha pribumi dalam menjalin kerja sama bisnis lintas negara.

“Dengan adanya kolaborasi ini, produk-produk dari ASPRINDO, baik dari sektor UMKM maupun skala besar, memiliki peluang lebih besar untuk diekspor ke Singapura. Selain itu, karena para pengusaha di SMCCI juga memiliki jaringan di Thailand dan Malaysia, maka produk Indonesia nantinya juga dapat menjangkau pasar di kedua negara tersebut,” ujar Jose setelah acara Business Match antara ASPRINDO dan SMCCI yang berlangsung di Kantor ASPRINDO Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Ia menegaskan bahwa kerja sama ini terbuka untuk berbagai sektor usaha, mulai dari industri makanan dan minuman hingga jasa konsultasi.

“Kami juga akan mendorong kerja sama ini untuk memperluas pengembangan program Kampung Industri yang sudah lama digagas oleh ASPRINDO. Salah satu fokus utama dari program ini adalah upaya substitusi bahan baku industri yang selama ini masih bergantung pada impor,” tambahnya.

Sebagai contoh, dalam upaya mengurangi impor gandum untuk produksi tepung terigu, Kampung Industri telah melakukan penelitian dan produksi alternatif berbahan dasar ubi.

“Selain sektor F&B, kami juga membuka peluang investasi bagi investor yang berminat untuk berinvestasi dalam berbagai sektor usaha anggota ASPRINDO, termasuk industri pertambangan,” jelas Jose.

Jose berharap bahwa kerja sama ini mendapatkan dukungan dari pemerintah, terutama dalam hal keringanan biaya logistik. Selain itu, ia menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap potensi ASPRINDO dalam mengembangkan bahan baku dalam negeri sebagai pengganti impor.

“Tingginya biaya logistik di Indonesia menjadi tantangan bagi daya saing produk lokal. Kami berharap pemerintah dapat menekan biaya logistik agar produk Indonesia lebih kompetitif dari segi harga,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Senior Business Development Manager dari Royal Kings Consultancy PTE LTD, Muhamed Haris, menjelaskan bahwa perusahaannya bergerak di bidang konsultasi bagi para pelaku usaha yang ingin mengembangkan bisnis di Singapura.

“Kami siap membantu pelaku usaha dalam berbagai aspek, mulai dari pengurusan perizinan, pemilihan lokasi usaha, hingga layanan akuntansi. Selain itu, kami juga memiliki mitra di Jakarta yang dapat membantu pengusaha Indonesia yang ingin berkonsultasi mengenai prospek bisnis di Singapura,” tutur Haris.

Sejalan dengan itu, Board Member SMCCI sekaligus Director of Phoenix Consultancy Agency, Feroz Akbar, mengapresiasi pertemuan yang diinisiasi oleh ASPRINDO.

“Kami berharap pertemuan ini dapat membuka peluang bisnis bagi pengusaha Singapura di Indonesia, terutama dalam sektor makanan beku, F&B, hingga retail,” kata Feroz.

Ia menambahkan bahwa pertemuan ini merupakan langkah awal yang diharapkan dapat berlanjut di masa mendatang.

“Kami menantikan kesempatan untuk menyambut ASPRINDO di Singapura dalam pertemuan berikutnya,” pungkasnya. (Vito Zabdiel)